Menua di Penjara – Timor Express

Timor Express

HUKUM

Menua di Penjara

Setnov Divonis 15 Tahun
Semua Unsur Dakwaan Jaksa KPK Terpenuhi

JAKARTA, TIMEX – Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto catat sejarah. Dia menjadi mantan ketua DPR pertama yang divonis bersalah melakukan korupsi di pengadilan tipikor. Novanto pun bakal menua di penjara.
Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat kemarin (24/4) memvonis Setnov bersalah dalam perkara rasuah proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2012. Ia divonis 15 tahun penjara.

Pada 2002 silam, Akbar Tandjung selaku ketua DPR juga pernah divonis bersalah dan dihukum empat tahun penjara atas kasus dana nonbujeter Bulog Rp 40 miliar. Namun, dua tahun kemudian, tepatnya pada 2 Februari 2004, majelis hakim kasasi menganulir putusan tersebut. Akbar akhirnya dinyatakan bebas.

Dalam kasus e-KTP, majelis hakim yang diketuai Yanto menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan. Serta membayar uang pengganti USD 7,3 juta atau sekitar Rp 101 miliar dikurangi Rp 5 miliar (uang yang dikembalikan ke KPK) yang harus dibayarkan satu bulan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Apabila uang pengganti itu tidak dibayar, aset Setnov akan disita dan dilelang oleh negara sebagai gantinya. “Dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa (Setnov) dipidana penjara selama dua tahun,” ujar Yanto dalam amar putusan yang dibacakan di persidangan.

Bukan hanya itu, mantan ketua umum Partai Golkar itu juga divonis pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik selama lima tahun. “(Pencabutan hak politik) terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan,” imbuh ketua PN Jakarta Pusat tersebut. Hal meringankan menurut hakim lantaran Setnov berlaku sopan selama di persidangan.

Vonis penjara Setnov kemarin lebih ringan satu tahun dibanding tuntutan jaksa sebelumnya. Begitu pula dengan pidana denda yang separo lebih sedikit. Sebelumnya, jaksa menuntut Setnov pidana penjara 16 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Mendengar putusan itu, Setnov mengaku shock. Dia menyebut pertimbangan hakim tidak sesuai dengan fakta persidangan. Meski demikian, suami Deisti Astriani Tagor itu tetap menghormati putusan hakim. Dia masih akan berkonsultasi dengan pihak keluarga sebelum memutuskan untuk banding atau menerima putusan tersebut. “Saya lagi minta waktu untuk pelajari dan konsultasi dengan keluarga,” tuturnya usai sidang.

Meski divonis bersalah, Setnov tetap mengaku tidak tahu soal penerimaan uang USD 7,3 juta yang disebut sebagai kerugian negara. Hal itulah yang membuat bapak dua anak itu kaget ketika mendengar putusan hakim. “Dari awal tidak pernah mengikuti dan tidak mengetahui (uang USD 7,3 juta), dan tentu inilah yang saya kaget,” papar politikus kelahiran Bandung itu.

Dalam putusan kemarin, hakim mendalilkan adanya 41 fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Fakta itu diantaranya terkait sejumlah pertemuan Setnov dan pejabat Kemendagri serta beberapa pengusaha konsorsium proyek e-KTP. Fakta lainnya berkaitan dengan kronologi penerimaan uang USD 7,3 juta untuk Setnov melalui Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan Made Oka Masagung.

Selain itu, hakim juga mendalilkan bahwa semua unsur dalam dakwaan kedua, yakni pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi, telah terpenuhi menurut hukum. Unsur setiap orang, misalnya, dianggap terpenuhi lantaran Setnov merupakan anggota DPR dan ketua Fraksi Partai Golkar saat kasus bergulir. “Siapa saja dapat didakwakan,” kata hakim anggota Emilia Djaja Subagia.

Sedangkan terkait unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, hakim menyebut unsur tersebut terpenuhi seiring fakta hukum dan alat bukti yang menyebut bahwa Setnov melakukan intervensi dalam penganggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun tahun anggaran 2011-2012.

Begitu pula dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Menurut hakim, sebagai anggota DPR dan ketua Fraksi Partai Golkar, Setnov terbukti melakukan beberapa hal yang bertentangan dengan kewenangannya. Misal bertemu dengan pejabat Kemendagri dan Andi Agustinus alias Andi Narogong di Hotel Grand Melia.

Selain ketiga unsur itu, hakim juga mendalilkan bahwa unsur merugikan keuangan negara terpenuhi menurut hukum. Hal itu merujuk pada penghitungan kerugian keuangan negara proyek e-KTP sebesar Rp 2,3 triliun yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Semua unsur telah terpenuhi secara hukum,” kata hakim anggota Anwar.

Bukan hanya unsur dalam pasal 3, hakim juga menilai pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi menurut hukum. Setnov dianggap terbukti bersama-sama Andi Narogong, Irman (mantan Dirjen Dukcapil) dan Sugiharto (mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan). Pihak yang dianggap bersama-sama itu telah divonis hakim di penuntutan sebelumnya.

Terkait uang korupsi sebesar USD 7,3 juta, argumentasi hakim serupa dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK. Hakim menyebut uang itu secara tidak langsung diterima Setnov melalui Irvanto Hendra Pambudi Cahyo (keponakan Setnov) dan Made Oka Masagung (rekan Setnov). “Sebagaimana fakta yang terungkap, itu (penerimaan uang ke Irvanto dan Made Oka) adalah perintah dan keinginan terdakwa Setya Novanto, karena ada kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya,” terang Anwar. Atas dasar itu, uang yang berasal dari Biomorf Mauritius (perusahaan Johannes Marliem) menjadi tanggungjawab dan beban Setnov.

Sedangkan terkait dengan jam tangan Richard Mille seharga USD 135 ribu, hakim menilai bukan tanggungjawab Setnov untuk mengembalikan kepada KPK. Sebab, jam tangan itu sudah dikembalikan Setnov kepada Andi Narogong sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga superbodi tersebut. “Terdakwa tidak lagi dibebani untuk mengembalikan uang seharga jam tangan tersebut,” imbuh dia.

Soal pembelaan Setnov dan tim penasehat hukumnya, tidak ada satu pun yang menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan putusan. Hakim juga mengesampingkan permohonan justice collaborator (JC) Setnov. “Sebagaimana tertuang dalam tuntutannya (JPU) mengatakan terdakwa belum memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai justice collaborator,” imbuh dia.

Sementara terkait pembelaan Setnov yang menyebut bahwa uang dari Irvanto sebenarnya dialirkan ke sejumlah anggota DPR, hakim tidak sependapat. Sebab, dalam persidangan, Irvanto sama sekali tidak mau mengakui telah menerima uang dari Biomorf Mauritius. Artinya, pembelaan Setnov dianggap tidak kuat sebelum Irvanto mengakui penerimaan uang USD 3,5 juta tersebut. “Di sisi lain, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo tidak memiliki kaitan bisnis maupun kerja dengan PT Biomorf. Dan lebih lagi, konfrontir yang dilakukan terdakwa dengan Irvanto dilakukan di luar persidangan, tentu tidak dapat dijadikan pertimbangan,” tegas Anwar.

Hakim juga menolak permintaan kubu Setnov untuk membuka rekening terdakwa dan keluarga serta hak kepemilikan tanah dan kendaraaan yang diblokir KPK. Penolakan dilakukan lantaran permohonan tersebut tidak jelas menyebutkan rekening siapa yang diblokir, berikut nama bank. “Tentu tidak dapat majelis hakim pertimbangkan.”

Terkait putusan itu, jaksa penuntut KPK Wawan Yunarwanto menyatakan masih pikir-pikir. Pihaknya bakal melaporkan putusan tersebut kepada pimpinan sebelum menentukan sikap. “Pada prinsipnya kami sangat mengapresiasi, karena apa yang disampaikan majelis hakim itu sebagian besar sama dengan apa yang dituntut penuntut umum,” tandasnya.

Segera Usut TPPU Setnov

KPK masih punya pekerjaan rumah (PR) setelah putusan Setnov dibacakan. Ya, KPK harus menelusuri lebih luas perbuatan korupsi Setnov selain penerimaan uang USD 7,3 juta yang didalilkan hakim kemarin. Cara satu-satunya adalah KPK mesti mengungkap di mana uang-uang itu dengan jeratan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pengembangan ke arah TPPU sudah dilakukan sejak awal. Nah, dengan adanya putusan hakim kemarin, dugaan money laundring yang dilakukan Setnov tentu akan diproses oleh KPK. “Sejak tuntutan diajukan kami sudah sampaikan, jika ada bukti yang kuat adanya upaya penyamaran uang hasil korupsi tentu akan diproses,” kata Agus kepada Jawa Pos.

Bukan hanya TPPU, KPK juga harus segera memproses pihak-pihak yang diduga menerima aliran dana e-KTP seperti disebutkan dalam putusan hakim kemarin. Di antaranya, politikus Partai Hanura Miryam S. Haryani dan politikus Partai Golkar Ade Komaruddin. Ada pula nama politikus partai Demokrat M. Jafar Hafsah. “JPU akan pelajari dan nanti dianalisis,” imbuh dia.

Agus pun kembali menegaskan, pihaknya tetap akan memproses pihak-pihak terkait yang diduga terlibat dalam korupsi proyek e-KTP. Dia kembali menyebut, perkara e-KTP tidak akan berhenti pada Setnov. “Kasus ini ditangani dalam kondisi KPK menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan, namun bisa selesai akibat kerja keras tim di penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.”

Diluar itu, Agus mengapresiasi putusan hakim kemarin. Sebab, dalam amar putusannya, hakim mengabulkan tuntutan jaksa terkait pencabutan hak politik dan uang pengganti sebesar USD 7,3 juta dikurangi Rp 5 miliar. “Meskipun ancaman hukuman masih selisih satu tahun, tapi kami apresiasi putusan hakim karena tuntutan KPK tentang uang pengganti dikabulkan,” ujarnya.

Dorongan agar KPK segera mengusut pihak-pihak lain yang terlibat dalam korupsi e-KTP disampaikan aktivis pegiat antikorupsi. Mereka menyebut fakta-fakta persidangan yang disebutkan dalam putusan kemarin patut ditelusuri lebih jauh oleh KPK. “KPK juga masih harus menyidik TPPU yang dilakukan Setya Novanto,” kata Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S. Langkun.

Di sisi lain, Partai Golkar mengirimkan simpati atas jatuhnya vonis terhadap Setnov. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar Tubagus Ace Hasan Syadzily menyampaikan prihatin atas vonis 15 tahun terhadap mantan Ketua Umum Partai Golkar itu. “Soal vonis yang tidak sesuai harapan pak Novanto, semua dikembalikan kepada pak Novanto dan penasehat hukumnya,” kata Ace.

Menurut Ace, Setnov bisa saja mengambil langkah hukum dengan melakukan banding. Namun, keputusan banding juga dikembalikan pada Setnov. “Apapun keputusan yang diambil Pak Novanto, kami hanya bisa mendoakan agar Pak Novanto tabah dan sabar dalam menghadapi kasus hukumnya,” ujarnya. (tyo/agm/bay/jpg/sam)

 

Perjalanan Setya Novanto di Kasus E-KTP

* 17 Juli 2017
Setnov ditetapkan KPK sebagai tersangka

* 4 September 2017
Setnov mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan

* 29 September 2017
Praperadilan Setnov dikabulkan hakim Cepi Iskandar

* 10 November 2017
KPK kembali menetapkan Setnov sebagai tersangka kasus E-KTP

* 15 November 2017
Setnov kembali mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan

* 15 November 2017 (malam)
Tim penyidik KPK mendatangi kediaman Setnov di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

* 16 November 2017
Setnov mengalami kecelakaan setelah menabrak tiang lampu di kawasan Permata Hijau dan dibawa ke RS Medika Permata Hijau, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

* 17 November 2017
Setnov dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta

* 17 November 2017 (malam)
Setnov resmi ditahan oleh KPK

* 13 Desember 2017
Sidang perdana Setnov dalam kasus E-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta

* 14 Desember 2017
Praperadilan Setnov digugurkan hakim Kusno di PN Jakarta Selatan

* 24 April 2018
Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Setnov 15 tahun penjara

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

Jaringan Berita Terbesar

© 2016 TIMOREXPRESS.COM by FAJAR.co.id

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!