Klaim BPJS TK Tembus 51 Miliar – Timor Express

Timor Express

EKONOMI BISNIS

Klaim BPJS TK Tembus 51 Miliar

ILUSTRASI BPJS/NET

 Sepanjang Tahun 2017

 Ishak

Ishak

KUPANG, TIMEX – Jumlah pembayaran klaim oleh BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi NTT (satu kantor cabang dan empat kantor cabang pembantu) pada tahun 2017 lalu mencapai Rp 51.305.314.755 (lihat tabel). Klaim itu meliputi Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Informasi ini disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang NTT, Ishak kepada wartawan, Senin (7/5).

Ishak menyebutkan, keseluruhan kasus yang diklaim sepanjang tahun 2017, baik di Kantor Cabang NTT, maupun KCP Maumere, KCP Waingapu, KCP Labuan Bajo dan KCP Atambua, berjumlah 5.695 kasus. Untuk JHT 5.185 kasus dengan nilai klaim Rp 45.748.668.160. JP 241 kasus dengan nilai klaim Rp 297.513.365. JKM 128 kasus dengan nilai klaim Rp 3.573.000.000. JKK 141 kasus dengan nilai klaim 1.686.133.230. “Jadi dari 5.695 kasus, Total klaimnya sebesar Rp 51.305.314.755. Yang terbesar ada pada klaim JHT sebesar Rp 45.748.668.160. Yang terkecil klaim JP dengan nilai klaim Rp 297.513.365,” jelasnya.

Ishak menjelaskan, pemberian santunan/klaim merupakan manfaat dari keikutsertaan setiap pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Sebab BPJS Ketenagakerjaan selalu berupaya memberikan perlindungan bagi tenaga kerja seperti yang telah diamanatkan oleh Undang Undang, demi mewujudkan kesejahteraan bagi setiap pekerja.

BPJS TK Beri Perlindungan bagi TKI

Tak hanya memberikan jaminan perlindungan bagi tenaga kerja dalam negeri, per 1 Agustus 2017 lalu, BPJS Ketenegakerjaan memberikan perlindungan kepada TKI yang bekerja di berbagai negara dan calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri. Sebagaimana dengan WNI lainnya, TKI pun wajib mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapat JKK, JKM dan JHT. “Di NTT, kita lakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang menangani TKI,” ujar Ishak.

Dia menyebutkan, hanya TKI legal saja yang bisa mendapatkan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan. Sebab saat mendaftar, TKI harus terlebih dahulu terdaftar pada lembaga yang menangani TKI, seperti PPTKIS, BNP2TKI, P4TKI, atau BP3TKI. “Kami berharap dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi TKI, tidak ada lagi TKI/TKW illegal yang ke luar negeri,” katanya.

Oleh karena infrastruktur pelatihan TKI di NTT masih minim, Ishak mengatakan, banyak TKI dari NTT yang terdaftar di provinsi lain. Kendati demikian, hal tersebut tidak menjadi permasalahan bagi calon TKI/TWK untuk mendaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Sebab pelayanan pendaftaran dapat dilakukan di seluruh kantor BPJS Ketenagakerjaan. “Kalau dia dilatih di Jakarta, maka dia bisa daftar pada kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Bisa juga pendaftaran secara online,” ungkapnya. (tom)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

Jaringan Berita Terbesar

© 2016 TIMOREXPRESS.COM by FAJAR.co.id

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!