MDT Divonis 7 Tahun Penjara – Timor Express

Timor Express

NASIONAL

MDT Divonis 7 Tahun Penjara

Putusan Kasasi Mahkamah Agung

JAKARTA, TIMEX – Bupati Sabu Raijua nonaktif Marthen Luther Dira Tome yang menjadi terdakwa perkara dana PLS dijatuhi hukuman penjara selama tujuh tahun.
Tak hanya itu, ia juga dikenakan denda Rp 200 juta dan uang pengganti Rp 1,5 miliar. Ini termuat dalam putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) tanggal 18 April 2018.

Juru bicara KPK Febri Diansyah yang dikonfirmasi mengenai putusan kasasi perkara tersebut Jumat kemarin di Gedung KPK membenarkan pihaknya sudah menerima salinan putusan MA tersebut. Namun, dia mengaku belum membaca salinan putusan tersebut. “Sudah, putusan perkara kasasi untuk proyek PLS di NTT dengan terdakwa MDT sudah kita terima,” tegas Febri ketika dikonfirmasi Jumat malam tadi di Gedung KPK.

Febri Diansyah

Febri Diansyah

Dikonfirmasi perihal putusan penjara tujuh tahun dan uang pengganti Rp 1,5 miliar, Febri mengatakan hukumannya sesuai yang ada dalam salinan putusan kasasi MA. “Yang jelas, putusan sudah kita terima. Dan untuk proses selanjutnya, nanti kita akan informasikan lagi. Nanti yang mengeksekusi putusan kasasi itu adalah jaksa eksekutor KPK,” ungkap Febri.

Sementara informasi yang diperoleh koran ini menyebutkan MDT divonis tujuh tahun penjara. Ini lebih berat empat tahun dari putusan tingkat banding di PT Surabaya tiga tahun penjara. Demikian juga dengan uang pengganti pada putusan banding di PT Surabaya dihilangkan. Namun, pada putusan kasasi MA uang pengganti sebesar Rp 1,5 miliar. Amar putusan kasasi majelis hakim MA yang dipimpin Prof. Dr. Krisna Harahap, SH, HM selaku ketua majelis didampingi hakim anggota H. Syamsul Rakan Chaniago, SH, MH,

dan Dr. Artidjo Alkostar, SH, LLM didampingi Panitera Pengganti (PP) Maruli Tumpal Sirait, SH, HM tanpa dihadiri penuntut umum dan terdakwa itu adalah menolak permohonan kasasi dari pemohon terdakwa MDT. Dan mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon penuntut umum KPK dan selanjutnya mengadili sendiri perkara tersebut.

Dengan demikian putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan tinggi Jawa Timur Nomor 77/PID. SUS-TPK/2017/PT. SBY tanggal 27 Oktober 2017 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 47/Pid. Sus/TPK/2017/PN.SBY tanggal 31 Juli 2017 dibatalkan. Memori kasasi tersebut diserahkan 4 Desember 2017.

Terdakwa juga dihukum pidana denda sebesar Rp 200 juta atau kurungan selama enam bulan. Sementara uang pengganti Rp 1,5 miliar, jika terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipinda dengan pidana penjara selama tiga tahun.

PH Belum Tahu

Berbeda dengan KPK, penasihat hukum terdakwa Marthen Luther Dira Tome justru mengaku belum menerima pemberitahuan terkait putusan kasasi dari MA. Ketika dikonfirmasi Timor Express melalui sambungan telepon genggamnya petang kemarin, kuasa hukum terdakwa Marthen Dira Tome melalui ketua tim, Johanis D. Rihi justru mengaku, pihaknya belum menerima pemberitahuan terkait putusan perkara kasasi dari MA untuk terdakwa Marthen Dira Tome.

“Sampai saat ini kami selaku tim penasihat hukum terdakwa Marthen Dira Tome belum mendapatkan pemberitahuan tentang putusan kasasi MA. Biasanya, pemberitahuan tentang putusan kasasi itu akan disampaikan oleh pengadilan yang mengajukan berkas perkara kasasi dalam hal ini yakni Pengadilan Negeri (PN) Surabaya,” tegas John-sapaan akrabnya sore kemarin.

Disinggung terkait masa berakhirnya tahanan Marthen Dira Tome, salah satu advokat senior di Kota Kupang ini mengaku bahwa penahanan untuk Marthen Dira Tome akan segera berakhir pada Juni mendatang. “Habisnya masa penahanan untuk klien kami itu akan segera berakhir pada Juni nanti. Kalau sudah ada pemberitahuan tentang putusan kasasi dari MA untuk klien kami maka tentunya kami juga sudah tahu. Tapi sampai saat ini kami belum dapat pemberitahuan,” ujarnya singkat.

Hukuman Lebih Berat

Putusan tingkat kasasi ini lebih berat dari putusan pengadilan dua tingkat sebelumnya. Pengadilan tingkat pertama di PN Surabaya, MDT divonis 3 tahun penjara, denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan, membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 1.515.000.000. Apabila tidak dibayar hingga putusan berkekuatan hukum tetap (incrah) maka diganti dengan hukuman tiga tahun penjara.

Pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Surabaya, hukuman MDT lebih ringan yakni penjara tiga tahun dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan. Sementara uang pengganti kerugian negara tidak ada.

Sementara tntutan KPK dalam persidangan tingkat pertama yaknni 12 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan. Uang pengganti Rp 3,735 miliar subsider 5 tahun penjara.

Total kerugian negara dalam perkara tersebut adalah Rp 4.292.378.200 dari total dana proyek PLTS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT tahun 2007 sebesar Rp 77.675.354.000. (gat/fmc/sam)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

Jaringan Berita Terbesar

© 2016 TIMOREXPRESS.COM by FAJAR.co.id

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!