PPDB di Kota Kupang Secara Online – Timor Express

Timor Express

PENDIDIKAN

PPDB di Kota Kupang Secara Online

DIALOG.Suasana diskusi dalam Rapat Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) NTT yang berlangsug di Celebes Resto Kupang, Sabtu (12/5)

CARLENS BISING/TIMEX

BMPS Gelar Diskusi Para Pihak

KUPANG, TIMEX-Polemik dalam setiap proses penerimaan peserta didk baru (PPDB) di Kota Kupang diharapkan bisa diminimalisir di tahun 2018. Pasalnya, Gubernur NTT, Frans Lebu Raya mengeluarkan peraturan gubernur yang mengatur tentang PPDB.

Hal ini terungkap dalam rapat yang digelar Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) NTT bertempat di Celebes Resto Kupang, Sabtu (12/5). Rapat dipimpin Ketua Umum BMPS NTT, Winston ROndo itu dihadiri Kepala Dinas Pendidikan NTT, Johanna Lisapaly, Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmy Sianto, Ketua Dewan Pendidikan NTT, Simon Riwu Kaho dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton.

Hadir pula perwakilan organisasi kepemudaan, yakni dari KNPI, GMNI, HMI dan GMKI. Menurut Winston Rondo, rapat tersebut bertujuan untuk menggalang solidaritas dukungan pemangku kepentingan untuk secara bersama mengawal proses PPDB SMA/SMK dan pendidikan khusus. “Karena ini sudah ulang-ulang terjadi dan sangat berdampak pada mutu pendidikandi NTT,” kata Winston.

Hal senada juga diungkapkan Darius Beda Daton. Menurut dia, sudah beberapa tahun terakhir, Ombudsman melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap proses PPDB di Kota Kupang. Beberapa hal yang menjadi catatan, termasuk terkait dengan ketidakpatuhan pihak sekolah terjadap petunjuk teknis yang sudah dibuat.

Terutama, kata dia terkait jumlah rombongan belajar dan jumlah siswa per kelas. “Sekolah tidak jujur dengan jumlah rombel. Misalnya 12 rombel, hanya lapor 8, jadi selalu ada cadangan. Selain itu, sebelum MOS, masih tertip atau sesuai aturan, tapi setelah MOS, malah jumlah rombel dan siswa naik,” beber Darius.

Sementara Simon Riwu Kaho menegaskan, proses PPDB yang semrawut juga mencermintkan pengelolaan pendidikan di NTT yang masih jauh dari harapan. Selain sarana dan prasarana yang belum memadai, distribusi guru juga belum merata. Banyak tumpukan guru-guru di kota, sementara di desa, banyak sekolah yang hanya dikelola dua atau tiga guru. Di sisi lain, para guru dituntut untuk meningkatkan kualitas anak didiknya.

“Yang mengangkat nama pendidikan di NTT justru swasta, dan saya harus jujur, sekolah Katolik. Mau terima peserta didik, harus lihat juga soal pengelolaan sekolah. Karena ada sekolah yang hanya punya satu ruangan tapi bikin jadi sekolah,” beber Simon.

Dia meminta pemerintah untuk tidak mengabaikan sekolah-sekolah swasta. Karena menurut dia, baik sekolah swasta dan negeri, sama-sama mendidik anak bangsa. “Tidak ada anak negeri dan anak swasta. Semua anak negeri, jadi kebijakan juga harus sama rata. Kunci pengelolaan harus di kepala sekolah. Berhenti sudah mengangkat kepala sekolah tim sukses, harus yang memiliki keberhasilan,” tandas dia.

Kritik juga datang dari Jimmy Sianto. Menurut anggota DPRD NTT dua periode itu, aturan yang dikeluarkan untuk meminimalisir kegaduhan dalam proses PPDB harus lebih tegas dan benar-benar diimplementasikan. Pasalnya, selama ini pemerintah sudah gagal mengurus pendidikan di NTT. Misalnya, banyak sekolah yang kosong atau tidak memiliki murid. Sementara sekolah lain menumpuk siswa, bahkan harus menambah ruang belajar hanya untuk menampung siswa.
“Kalau sekolah, kita bangun secara merata, maka tidak perlu lagi omong soal sekolah vaforit atau sekolah unggulan. Demikian juga dukungan ke sekolah swasta tidak ada. Coba kalau ada subsidi ke sekolah swasta, maka tidak perlu terlalu banyak dana untuk yang negeri karena sudah merata, maka tidak perlu setiap tahun kita ribut lagi soal PPDB,” tandas Jimmy.

dia usulkan, pemerintah mewajibkan orang kaya menyekolahkan anaknya di sekolah swasta untuk mendorong peningkatan kualitas sekolah swasta. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah, Jimmy janjikan tambahan anggaran untuk pendidikan di tahun 2019 nanti. Salah satunya untuk mendukung ujian nasional berbasis komputer (UNBK).

“Butuh Rp 105 miliar untuk memenuhi kebutuhan agar semua sekolah bisa UNBK. Kita upayakan supaya bisa penuhi anggarkan itu selama dua tahun,” janjinya.

Sementara Johanna Lisapaly pada kesempatan itu menjelaskan, peraturan gubernur tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk meminimalisir kegaduhan dalam PPDB.

“Tahun ini kita mulai di Kota Kupang akan ada pendaftaran PPDB online di SMK Negeri 1-4 dan SMA Negeri 1-5. Jadi semua terintegrasi, sehingga tidak bisa mendaftar dobel. Ke depan diharapkan bisa semua daftar secara online,” jelas Johanna yang juga mantan Asisten I Setda NTT itu.

Menurut dia, siswa SMP yang lolos tahun ini, jumlahnya masih di bawah dari jumlah rombongan belajar yang tersedia di SMA dan SMK di Kota Kupang. Namun dia akui, ada pula siswa yang datang dari luar Kota Kupang dengan berbagai alasan. Sehingga, pihaknya memberikan porsi 70 persen untuk siswa di zona di mana sekolah berada, sementara 30 persen untuk jalur khusus.

Dia tegaskan, tidak akan membedakan sekolah swasta dan negeri. Pemerintah, kata dia tetap mewajibkan siswa untuk bersekolah.”Tidak boleh ada dikotomi wasta dan negeri atau sekolah unggulan dan sekolah vaforit. Karena banyak sekolah swasta yang bagus,” sambungnya.(cel)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

Jaringan Berita Terbesar

© 2016 TIMOREXPRESS.COM by FAJAR.co.id

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!