Nasib BKH di Tangan Panwaslu – Timor Express

Timor Express

RAKYAT TIMOR

Nasib BKH di Tangan Panwaslu

Panwaslu-Gakkumdu Gelar Rapat

KEFAMENANU, TIMEX – Calon Gubernur NTT, Benny Kabur Harman (BKH) mangkir dari panggilan kedua Panwaslu Kabupaten TTU, Kamis (17/5). Panwaslu pun siap nyatakan sikap tegas.
BKH beralasan sementara berkampanye di Kabupaten Malaka dan Sumba Barat Daya. Oleh karena itu tak bisa memenuhi panggilan Panwaslu.

Ketua Panwaslu TTU, Martinus Kolo kepada Timor Express, kemarin, mengatakan telah melayangkan panggilan kedua terhadap BKH untuk dimintai keterangannya terkait dugaan kampanye yang menggunakan mimbar suci Gereja Paroki Santo Fransiskus Asisi Mamsena.

Meski BKH tidak mengindahkan panggilan Panwaslu, namun pihaknya akan menentukan sikap dengan mempelajari bukti-bukti dan keterangan dari kelima saksi yang sebelumnya telah diperiksa. “Ini sama sekali tidak berpengaruh terhadap proses penanganan pelanggaran kampanye karena kita sudah kantongi bukti-bukti dan keterangan saksi,” kata Martinus.

Panwaslu juga segera menggelar rapat bersama tim Gakkumdu. Hingga berita ini diturunkan malam tadi pukul 23.00, rapat belum dilaksanakan. Rapat ini rencananya untuk menentukan sikap terkait dugaan pelanggaran kampanye BKH tersebut. Hasil rapat akan diumumkan hari ini. Apabila terbukti melakukan pelanggaran menggunakan mimbar suci gereja, tentunya akan mendapat sanksi tegas.

“Ini malam (malam tadi, Red) kita akan pelajari bukti-bukti bersama Tim Gakkumdu untuk tentukan sikap. Hasilnya akan kita umumkan besok (hari ini),” kata Martinus.

Terkait kasus ini, BKH sudah dua kali dipanggil Panwaslu TTU. Namun dua kali pula politikus Partai Demokrat ini mangkir. Selain BKH, beberapa pihak yang ikut dipanggil Panwaslu adalah saksi dari umat yang menghadiri misa di Gereja Paroki Santo Fransiskus Asisi Mamsena Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Minggu (13/5). Para saksi itu yakni Marselinus Sanam, Fidelis Tethun dan Gayus Bimoen. Selain itu, dipanggil juga ketua tim pemenangan paket Harmoni Kabupaten TTU, Yakobus Arnoldus Olla, saksi dari PPL atas nama Eltraudus Naisali dan Pastor Paroki Santo Fransiskus Asisi Mamsena, Pater Kornelis Dosi, SVD.

Sekretaris DPD Partai Demokrat NTT, Ferdinandus Leu sebelumnya mengatakan BKH tak hadir karena sedang berkampanye di wilayah Belu dan Malaka. Dan selanjutnya akan menuju Sumba Barat Daya. Ferdi juga meyakini BKH tak mungkin menggunakan mimbar gereja untuk kampanye politik. “Saya kira tidak seperti itu. Hanya memperkenalkan diri,” kilah Ferdi.

Untuk diketahui, aturan pelarangan kampanye di tempat ibadah sudah secara tegas diatur oleh undang-undang. Aturan tersebut mengacu kepada Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015. Selanjutnya, aturan itu diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang.

Berdasarkan Pasal 69 huruf I UU tersebut disebutkan bahwa dalam kampanye dilarang menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan. Sanksi bagi siapapun yang melanggar aturan ini tertera di dalam Pasal 187 Ayat 3 UU yang sama. Hukumnya yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000 atau paling banyak Rp 1.000.000. (mg26/sam)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

Jaringan Berita Terbesar

© 2016 TIMOREXPRESS.COM by FAJAR.co.id

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!