Pemotongan Sapi Betina Produktif Masih Marak – Timor Express

Timor Express

EKONOMI BISNIS

Pemotongan Sapi Betina Produktif Masih Marak

SAPI BETINA. Sejumlah ternak sapi betina yang ada di RPH Oeba. Tampak beberapa petugas sedang memeriksa ternak-ternak tersebut. Diabadikan pada awal Maret lalu.

FENTI ANIN/TIMEX

Dani Suhadi: Jangan Habiskan Pabrik

KUPANG, TIMEX – Larangan pemerintah terhadap pemotongan sapi betina produktif yang sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan nyatanya banyak diabaikan oleh sejumlah rumah pemotongan hewan (RPH). Di NTT khususnya di Kota Kupang, sekalipun sudah ada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2016 tentang Penyelenggaran Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk memperkuat UU 18/2009, namun penyembelihan sapi betina produktif masih marak.

Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT, Dani Suhadi menyebutkan, pemotongan sapi di RPH Kupang termasuk tinggi dari sisi jumlah. Dalam sehari, sapi yang dipotong bisa mencapai 45 ekor. Jika dalam sehari ada 60-an persen sapi betina produktif yang dipotong, maka laju pertumbuhan populasi ternak sapi bisa melambat. Sebab sapi betina produktif ibarat pabrik yang bisa menghasilkan populasi baru. “Kalau pabriknya dihabiskan, maka untuk produksi pakai apa lagi. Peternak sering beralasan masih punya banyak sapi betina, tapi persoalannya bukan itu. Yang jadi soal, apakah sapi betina yang ada bisa produksi seperti sapi betina produktif yang sudah dipotong,” kata Dani saat diwawancara di ruang kerjanya, Rabu (16/5).

Dani mengatakan, selain Perda No 5 tahun 2016 tentang Penyelenggaran Peternakan dan Kesehatan Hewan,  juga ada Peraturan Gubernur NTT Nomor 17 Tahun 2009 di dalamnya ada larangan untuk pemotongan sapi betina produktif. Namun, regulasi yang ada belum seratus persen dijalankan. “Pemotongan sapi betina produktif sulit diatasi karena memang ternak tersebut bukan milik kita secara otonomi. Itu kendalanya,” ujarnya.

Untuk meminimalisir pemotongan sapi betina produktif, Dani mengaku pihaknya sudah bekerja sama dengan Polda NTT dalam hal ini Bimas Polda NTT untuk melakukan shock therapy. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi kepada petani/peternak. “Undang-undang sudah ada. Begitu juga dengan perda. Tapi ini kembali kepada kesadaran masyarakat. Dalam waktu dekat kita harapkan ada tindakan-tindakan shock therapy. Karena sebelumnya masih dalam rangka sosialisasi,” jelasnya.

Dani menambahkan, di tahun 2011 ada satu cara yang dilakukan Disnak untuk meminimalisir pemotongan sapi betina produktif. Yakni ada dana talangan yang disiapkan oleh pemerintah untuk membeli sapi-sapi betina produktif yang masuk di RPH. Setelah dibeli, sapi-sapi tersebut dimasukan ke instalasi untuk dipelihara atau dikembalikan ke masyarakat. “Artinya uang yang diperlukan oleh petani itu kita ganti untuk amankan populasi. Persoalannya dana talangan ini harus ada target, sedangkan kita tidak bisa buat target. Kita simpan juga tidak bisa,” terang dia.

Selain sosialisasi, lanjut Dani, satu-satunya cara yang disiapkan ke depan dalam rangka meminimalisir pemotongan ternak sapi produktif yakni penyiapan dana abadi dengan jumlah yang cukup besar. Sehingga ketika petani/peternak yang memerlukan uang, mereka bisa mengakses dana yang ada dan baru diganti setelah sapi betina kepunyaan mereka beranak. “Itu satu-satunya cara yang kita siapkan ke depan. Tapi ini mesti perlu perlu perencanaan yang matang, mengingat siapa yang memegang dana abadi tersebut dan bagiamana pengelolaannya,” katanya.

“Mudah-mudahan nanti kita bisa telaah agar itu diujicobakan atau ditawarkan kepada pihak lain yang peduli terhadap persoalan ini, secara khusus para pemilik modal atau BUMN,” tutup Dani. (tom)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!