BKH Terbukti Bersalah – Timor Express

Timor Express

PILKADA

BKH Terbukti Bersalah

Sanksi Peringatan Tertulis
Panwas Sebut Ada Kekosongan Hukum

KEFAMENANU, TIMEX – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten TTU memutuskan calon Gubernur NTT, Benny Kabur Harman (BKH) bersalah. Sayang, politikus Partai Demokrat itu hanya dikenakan sanksi peringatan tertulis.

Keputusan Panwaslu TTU ini diambil dalam rapat yang digelar Jumat (18/5) malam tadi. Panwaslu menilai BKH terbukti melakukan kampanye politik di Gereja Paroki Santo Fransiskus Asisi Mamsena Minggu (13/5) lalu.

Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang ada, Panwaslu memutuskan BKH melanggar Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang.

Berdasarkan Pasal 69 huruf I UU tersebut disebutkan bahwa dalam kampanye dilarang menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan. Sanksi bagi siapa pun yang melanggar aturan ini tertera di dalam Pasal 187 ayat 3 UU yang sama. Namun Panwaslu lebih memilih memberikan sanksi pelanggaran administrasi bagi BKH ketimbang sanksi pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000 atau paling banyak Rp 1.000.000.

Ketua Panwaslu Kabupaten TTU, Martinus Kolo, Jumat (18/5) malam didampingi dua anggotanya resmi mengumumkan status pelanggaran kampanye BKH.

Dikatakan, berdasarkan bukti-bukti dan kajian serta pembahasan bersama tim Gakkumdu atas laporan dugaan pelanggaran kampanye tersebut, Panwaslu TTU menyatakan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan di tempat ibadah itu memenuhi unsur pelanggaran administrasi yakni pasal 69 huruf (i) undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 junto pasal 68 ayat 2 huruf (j) PKPU Nomor 4 Tahun 2017.

Dugaan pelanggaran ini meskipun memenuhi unsur namun tidak dapat dikenakan sanksi pidana. “Alasannya di pasal 187 ayat 3 undang-undang nomor 10 tahun 2016 terjadi kekosongan hukum dan hanya mengatur tentang pemilihan bupati dan wali kota,” kata Martinus.

Sanksi administrasi yang dikenakan kepada BKH sesuai pasal 72 ayat 2 huruf (a). Sanksinya adalah peringatan tertulis. Namun sanksi tersebut akan diberikan oleh KPU TTU atas rekomendasi Panwaslu TTU.

Untuk diketahui, sebelumnya BKH dua kali mangkir dari panggilan Panwaslu TTU. Alasannya dia sedang melakukan kampanye di Malaka dan SBD. (mg26/ays/sam)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Jaringan Berita Terbesar

© 2016 TIMOREXPRESS.COM by FAJAR.co.id

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!