Panwaslu Malaka Tertibkan APK Balon DPR RI – Timor Express

Timor Express

RAKYAT TIMOR

Panwaslu Malaka Tertibkan APK Balon DPR RI

TERTIBKAN. Anggota Panwaslu Malaka saat menertibkan salah satu APK di Desa Umalawain Kecamatan Weliman tepatnya di perempatan Betun Beabuk, Sabtu (9/6).

YOHANES SIKI/TIMEX

Diduga Curi Star Kampanye

BETUN,  TIMEX РPuluhan alat peraga kampanye (APK) milik bakal calon (Balon) anggota DPR RI, marak di pajang. Lantaran dinilai masuk kategori curi star kampanye, Panwaslu Kabupaten Malaka bersikap tegas menertibkan sejumlah APK.

Panwaslu Malaka bersama Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan, Sabtu (9/6) menertibkan APK jenis baliho dan spanduk milik partai politik peserta Pemilu 2019. Penertiban dilakukan serentak di 12 kecamatan. Sejumlah baliho milik bacaleg ditertibkan dan diamankan Panwaslu Kabupaten Malaka.

APK itu milik bacaleg DPR RI asal Partai Golkar yang ditertibkan di beberapa titik strategis di wilayah Malaka.

Ketua Panwaslu Kabupaten Malaka, Petrus Nahak Manek saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, Panwaslu menilai pemasangan APK menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu ditertibkan. Pelanggaran sesuai ketentuan Pasal 276 Undang-undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Dikatakan, sesuai UU Pemilu Pasal 276 mengatur jelas bahwa kampanye dapat dilaksanakan partai politik peserta Pemilu 2019 sejak tiga hari setelah ditetapkannya daftar calon tetap (DCT) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 275 ayat (2) mengatur jelas bahwa kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, f dan h difasilitasi KPU yang dapat didanai APBN. Sehingga segala bentuk kampanye Pemilu liar tentu ditertibkan.

Petrus menegaskan, sesuai aturan kampanye baru dapat dilaksanakan mulai tanggal 23 September 2018 sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5/2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Pihaknya juga sudah bersurat kepada semua partai politik peserta pemilu di Kabupaten Malaka untuk tidak melaksanakan kampanye Pemilu 2019, apabila terjadi kampanye yang dilakukan partai politik peserta Pemilu di luar jadwal kampanye adalah tindak pidana Pemilu sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 492 Undang-undang Nomor 7/2017.

Dikatakan, upaya pendekatan melalui surat tertulis sebagai tindakan pencegahan agar semua parpol peserta Pemilu 2019 tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi karena tidak diindahkan, sehingga dilakukan tindakan penertiban APK yang dipasang sebelum tahapan kampanye dimulai. Tentunya sosialisasi diri silakan dilakukan, tetapi tidak menyertakan nama, logo dan nomor urut parpol seperti pajangan APK yang terjadi saat ini.

Menurutnya, kegiatan yang mengandung unsur citra diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (35) Undang-undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum dilarang sebelum masa kampanye. Unsur citra diri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (35) adalah logo partai dan/atau nomor urut partai. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Surat Edaran Nomor: 0797/K.Bawaslu/PM.00.00/V/2018, perihal Pelaksanaan Pengawasan Larangan Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota serta Pemilu sebelum Jadwal Tahapan Kampanye, tertanggal 18 Mei 2018 menegaskan bahwa parpol peserta Pemilu dilarang kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan.

“Tentunya kita harap semua parpol peserta Pemilu 2019 yang ada di wilayah Malaka untuk menahan diri. Kita tegakkan aturan secara adil dan setara sehingga segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 harus tunduk dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya. (mg24/ays)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

Jaringan Berita Terbesar

© 2016 TIMOREXPRESS.COM by FAJAR.co.id

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!