MONEY POLITIC DI TAHUN POLITIK TRANSAKSIONAL – Timor Express

Timor Express

OPINI

MONEY POLITIC DI TAHUN POLITIK TRANSAKSIONAL

 

OLEH : MELKIANUS CONTERIUS SERAN, SH.

( Advokat, Ketua Bidang Hukum KADIN Kab. Malaka )

 

SALAH satu jebakan besar selalu menghadang pembangunan demokrasi ialah isu politik uang (money politic) yang dapat diperpanjang tanpa akhir. Politik uang adalah riil terjadi di negeri ini tepatnya di tahun politik. Orang mulai sinis dan skeptis dengan mantra demokrasi dan reformasi karena buah yang di tunggu-tunggu dan dijanjikan tak kunjung muncul. Dalam berbagai forum internasional kita acap kali membanggakan diri sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah AS dan India. Namun di dalam negeri, berbagai kritik dan kekecewaan praktik pemilu atau pilkada yang syarat dengan politik uang dan kecurangan semakin senter.

Data menunjukan indeks demokrasi kita berada di titik nadir. Hal ini mengindikasikan konsolidasi demokrasi yang kita impikan sejak kejatuhan rezim diktator dari tampuk kekuasaan masih menuai jalan terjal dan berliku. Karena proses pemilu dan pilkada yang masih diwarnai dengan kentalnya budaya politik uang yang secara langsung berdampak menurunya kwalitas adab demokrasi. Setidaknya negeri ini selalu mendapat stigma negativ soal proses pemilu atau pilkada yang dianggap rawan dengan politik uang. Fakta bisa terlihat proses politik pilkada, pileg, bahkan presiden tak pernah sunyi dari indikasi politik uang. Sehingga proses pemilu atau pilkada yang tengah berjalan menuai masalah dan berakhir dengan keputusan bawaslu akibat pelanggaran administrativ.  Dan proses politik pun tak jarang berakhir melalui keputusan badan peradilan akibat sengketa maupun pelanggaran hukum publik. Lantas, bagaimana dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang ikut dalam kontestasi pilkada serentak 2018?

NTT merupakan salah satu provinsi dari tujuh belas provinsi yang ikut dalam kontestasi pilkada serentak yang akan digelar pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang.  Namun sadar atau tidak sadar perhelatan politik akbar tersebut masih mengisahkan problematika dan menghawatirkan publik NTT. Salah satu masalah yang dicemaskan dan dihawatirkan publik NTT saat ini adalah politik uang (money politic) yang menjadi horor demokrasi dan menciptakan hedonisme politik.

NTT termasuk zona penyelenggaraan pilkada yang dianggap rawan politik uang. Hasil yang dirilis oleh Badan Pengawas Pemilu (bawaslu) 2018 menunjukan provinsi NTT sebagai salah satu dari 5 daerah yang terindikasi rawan Politik uang. Bertitik tolak dari reputasi tersebut kita ketahui dalam pelaksaanan  pemilihan kepala daerah sering terjadi kompetisi tidak sehat, melenceng dan bahkan mengotori proses demokrasi. Hal ini dikarenakan proses pilkada, masih disuguhi kecurangan yang di duga dilakukan oleh kandidat pasangan calon dan partai politik tak terkecuali tim pendukung pasangan calon. Salah satu kecurangan pemilihan kepala daerah adalah praktik politik uang dalam ruang demokrasi atau lebih tepatnya disebut vote buying yang sulit untuk dipisahkan dari kontestasi pilkada serentak.

Praktik jual beli suara ini merupakan masalah klasik yang masih aktual sampai saat ini sudah secara merata di daerah daerah terutama yang banyak masyarakat miskinnya atau dengan kata lain tingkat perekonomian terbaik belum menjangkau masyarakat yang paling dasar. Dan maraknya paraktik politik uang tidak terlepas dari tingkat kesadaran politik yang rendah dari masyarakat pada umumnya. Politik uang merupakan istilah yang digunakan oleh banyak orang Indonesia. Selama ini tidak ada definisi yang jelas mengenai politik uang. Meski demikian politik uang digunakan untuk menerangkan semua jenis praktik koruptif dalam pemilu  dari membeli suara atau vote buying hingga kecurangan.

Praktik politik uang dimulai dari proses nominasi kandidat paslon selama masa kampanye hingga pemilihan ketika suara dihitung. Oleh karena itu, hemat penulis ada dua spesis politik uang yang mewarnai pilkada, yaitu, Pertama, politik uang secara langgsung yaitu suatu tindakan langsung memberikan uang kepada pemilih. Kedua, politik uang secara tidak langsung yaitu memberikan barang yang memiliki nilai guna dan nilai tukar yang tinggi.

Penulis melihat ada tiga dimensi yang berkorelasi langsung dengan politik uang yang dianggap dominan, yaitu Pertama, vote buying atau membeli suara. Kedua, vote broker atau kelompok orang yang mewakili paslon untuk membagikan uang/barang. Ketiga, Pemilih dan penyelenggara pemilihan yang menjadi sasaran politik uang. Politik uang merupakan praktik memberikan uang atau manfaat lainnya kepada pemilih untuk nmendukung kandidat tertentu atau kepada penyelenggara pemilihan sebagai insentif untuk memanipulasi hasil pemilu. Dengan itu pemilih merasa berkewajiban untuk memilih kandidat atau partai yang memberikan mereka sesuatu.

 

Politik Uang dalam perspektif hukum positif

 

Secara sederhana politik uang dapat diartikan sebagai cara menggunakan uang secara haram  untuk mempengaruhi keputusan tertentu. Artinya uang dijadikan alat untuk memengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan sesuai dengan keinginan si pemberi uang. Atau dengan kata lain politik uang merupakan praktik kontra demokrasi. Adapun yang dimaksud dengan pilkada serentak ialah pemilihan kepala daerah secara serentak yang akan menduduki jabatan eksekutif seperti Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Tentu kita sepakat bahwa sejarah pembentukan dan perkembangan Negara Hukum atau Rechstaat salah satunya bercirikan adanya principle of legality yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-udangan atau biasanya disebut juga nulum delictum nulla poena sine paraevia lege (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dulu). Konsekuensi dari makna ini adalah bahwa penindakan terhadap suatu pelanggaran dan kejahatan pemilu haruslah diatur terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Sehingga dalam implementasi tidak melanggar hukum.

Dalam hukum pidana nasional Indonesia ketentuan hukum yang berkaitan dengan asas legalitas tertuang dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang secara tegas menyatakan :“ tiada satu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan’. Ketentuan tersebut sama persis dengan ketentuan hukum asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) wetboek van Strafrecht di Negeri Belanda yang juga secara tegas menyatakan, “Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling.

Ketentuan hukum asas legalitas dalam kedua KHUP merujuk pada pasal Code Penal Prancis yang disusun oleh Napolen Bonaparte,“Nulle contravention, nuldelit, nul crime, ne peuvent etre punis de peines gui n’ etaient pasprononcees par la loi avant qu’ils fussent commis” ” yang bermakna tidak ada pelanggaran, tidak ada delik tidak ada kejahatan yang dapat dipidana berdasarkan aturan hukum yang ada, sebelum diadakan terlebih dahulu.

Dari pengertian asas legalitas tersebut di atas dapat disimpulkan, pertama, Tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa UU sebelumnya. Konsekuensinya adalah ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Kedua, Tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa UU tertulis. Konsekuensinya adalah semua ketentuan pidana harus tertulis dengan kata lain, baik perbuatan yang dilarang, maupun pidana yang diancam, terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis secara expressive verbis dalam undang-undang.

Terkait politik uang sudah diatur dalam hukum positif kita sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Dalam pasal 149 KUHPidana sebagai lex generalis (aturan umum) yang menyatakan :  ayat (1) disebutkan barang siapa pada waktu diadakan pemilu menurut aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjadikan sesuatu, menyuap seseorang supaya dia tidak menggunakan hak pilihnya atau supaya dia menggunakan hak itu dengan cara tertentu, diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan pidana yang sama dikenakan kepada pemilih yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap supaya menggunakan atau tidak menggunakan haknya seperti di atas. Dari pasal ini dapat ditarik suatu konklusi dasar bahwa pemberi dan penerima politik uang sama-sama dikualifikasi sebagai suatu perbuatan pidana yang dapat diancam dengan hukuman pidana.

Selain itu, politik uang (money politic) juga diatur dalam UU No 10 Tahun 2016 pilkada sebagai lex specialis (aturan khusus) di sana secara tegas mengatur sanksi untuk pemberi dan penerima politik uang. Dalam hal ini politik uang selain diatur dalam UU No 10 Tahun 2016  tentang pilkada juga diatur dalam pasal 149 KUHPidana maka penerapan hukumnya berlaku asas “lex specialis derogate legi generalis” yang artinya aturan yang bersifat khusus menyesampingkan aturan yang bersifat umum. Berlandaskan asas tersebut maka hukum yang digunakan untuk menindak pemberi dan penerima politik uang adalah UU No 10 Tahun 2016 tentang pilkada sebagai lex specialis.

Dalam UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur tentang larang politik uang  yaitu pasal 73 ayat (1) ditegaskan” bahwa calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih”. Selanjutnya pada ayat (2) pasal ini disebutkan” bagi calon yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut di atas berdasar putusan bawaslu provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”. Ayat (3) pasal tersebut menyebutkan bagi tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  berdasarkan putusan pengandilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewesdje) tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada ayat (4) juga  diatur” selain calon atau paslon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjiakan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada WNI baik secara klangsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, mrnggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Lalu bagaimana sanksi bagi mereka yang  melakukan praktik poitik uang?  Sanksi bagi mereka yang melakukan praktik poitik uang bisa dilihat dalam ketentuan  pasal 187A, 187B, dan 187C UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang pada pokoknya secara ekpressiv verbis mengatur tentang sanksi pidana bagi mereka, baik itu pemilih, anggota partai politik atau anggota gabungan partai politik atau setiap orang atau lembaga yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum baik memberi maupun menerima uang dan materi lainnya  sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UU ini dapat dipidana.

Ketentuan tersebut merupakan hukum materiil dan sebagai dasar penindakan kepada mereka yang melakukan praktik politik uang dari sisi criminal responsibility. Tentu melalui prosedur hukum yang nantinya akan diuji dan dibuktikan adanya unsur kesengajaan dan adanya sifat melawan hukum yang dilanggar oleh pelakunya. Disini hukum menjadi pelumas mesin dan roda demokrasi agar sistem dan mekanime demokrasi dapat berjalan dengan lancar. Akan tetapi hukum bukan satu-satunyanya instrumen untuk memberantas praktik politik uang,. Penindakan dari sisi hukum formil tidak serta merta menyikis habis paraktik politik uang. Untuk itu perlu juga dukungan pengawasan partisipasi publik, dan penguatan kontrol media masa yang independen. Fenomena politik uang dalam pilkada menjadi lonceng matinya demokrasi dan politik bermartabat. Politik bermartabat sejatinya berorientasi kesejahteraan rakyat, namun pragmatisme politik hanya mengatasnamakan rakyat.

Butuh Komitmen bersama

Momentum pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang perlu dikawal oleh semua lapisan masyarakat, pemerintah, penegak hukum, tak terkecuali bawaslu dan jajarannya sebagai pengelenggara pemilu dengan independensi terjaga. Untuk lebih mengawasi proses demokrasi ini secara sehat, dan hati-hati. Demikian pula di tingkat elektorat secara serentak menebarkan politik yang berkualitas, berintegritas dan bermartabat sebagai paket demokrasi. Yang pada ujungnya melahirkan pemimpin yang berkwalitas dan peka kesejahteraan rakyat.

NTT diharapkan tumbuh tidak hanya menjadi wilayah kokoh dan estetik demokratis, tetapi juga menjadi daerah yang menerapkan paket tersebut. Tugas kita menebarkan sikap optimisme dan komitmen bersama dalam menyikapi persoaalan kerawanan politik uang di NTT. Komitmen bersama untuk memperkecil ruang gerak pelanggaran pidana pilkada yakni praktik politik uang. Dengan cara pendidikan politik kepada masyarakat,  membangun pengawasan yang bertumpu pada sikap proaktif dan responsiv terhadap dugaan pelanggaran pidana pemilu dan menguatkan budaya anti politik uang yang menjamah ke setiap plosok-plosok desa dan penindakan hukum dengan cara memperkuat koordinasi guna membangun kesepahaman dengan penegak hukum dalam sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan penanganan pelanggaran pidana pilkada dan menyediakan akses publik untuk memberikan informasi dan melaporkan dugaan praktik politik uang.

Dengan itu maka dapat terpancar wajah adap politik dan adab demokrasi yang kita impikan. Tentu juga dalam jangka panjang giat meningkatkan ekonomi kerakyatan dan memperbaiki tingkat kesejahteraan rakyat bukan malah menyorbankan mereka tengelam dalam kemiskinan. Dengan keyakinan niscaya NTT bisa keluar dari kerawanan dan merdeka dari praktik politik uang. Politik uang di tahun politik transaksional dapat menjerumuskan kita pada demokrasi semu bukan substansial maka praktik politik uang harus dihentikan. (*)

 

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

Jaringan Berita Terbesar

© 2016 TIMOREXPRESS.COM by FAJAR.co.id

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!