Orangtua Siswa Mengadu ke DPRD NTT – Timor Express

Timor Express

PENDIDIKAN

Orangtua Siswa Mengadu ke DPRD NTT

BAHAS PPDB.Komisi V DPRD NTT menggelar rapat dengar pendapat dengan Kepala Dinas Pendidikan NTT, Johanna Lisapaly terkait PPDB 2018 di ruang rapat Komisi V, Selasa (10/7).

DEMO.Puluhan orangtua dan calon peserta didik diterima di Ruang Kelimutu DPRD NTT saat demonstrasi terkait PPDB di Kota Kupang, Selasa (10/7).

INTHO HERISON TIHU/TIMEX.

Dinas Siap Terima Sesuai Zonasi

KUPANG TIMEX–Setelah menggelar demonstrasi di Dinas Pendidikan NTT Senin (9/7), ratusan orangtua dan calon peserta didik tingkat SMA/SMK di Kota Kupang menggelar aksi di DPRD NTT, Selasa (10/7).

Orangtua dan siswa tersebut diterima langsung Ketua Komisi V, Jimmi Sianto di Ruang Kelimutu Gedung DPRD NTT. Para orangtua menyampaikan sejumlah keluhan kepada DPRD. Mereka menuding adanya permainan dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online. Pasalnya, ada siswa yang berada di luar zona diloloskan, sementara siswa yang masuk dalam zona sekolah, justru tidak lolos.

Setelah menerima aduan dari orangtua siswa tersebut, Komisi V DPRD NTT langsung melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Johanna Lisapaly di ruang rapat Komisi V.

Jimmi Sianto yang diwawancara usai RDP menjelaskan, rapat tersebut memutuskan untuk memberikan ruang kepada sekolah negeri yang ada di Kota Kupang untuk menerima para siswa yang belum mendapat sekolah.
Menurut Jimmi, atas kesepakatan dengan pemerintah melalui RDP tersebut, disepakati untuk menambah rombongan belajar di setiap sekolah yang ada di Kota Kupang, kecuali SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3, SMKN 1 dan SMKN 2 karena sekolah-sekolah tersebut sudah memenuhi jumlah rombel yang ditentukan, yakni 12 rombel per sekolah.

“Kurang lebih 900 orang siswa ini akan mendaftarkan diri kembali di sekolah negeri yang lain, namun jumlah penerimaan siswa dibatasi hanya 2 rombel. Proses penerimaan ini tetap mengutamakan zonasi,” jelas Jimmi.
Dia tambahkan, kondisi ini tentu tidak akan dibiarkan sampai tahun depan. Karena menurut dia, jika dibiarkan, sekolah-sekolah terancam ditutup. “Ke depan harus mencari solusi. Misalnya ada suport anggaran kepada sekolah swasta yang masih kekurangan fasilitas, agar bisa meningkatkan mutu pendidikan,” kata Jimmi.

Selain itu, sekolah negeri yang sudah memiliki fasilitas memadai, pemerinta diminta untuk tidak lagi memberikan dukungan anggara untuk penambahan fasilatas. Dana dialihkan kepada sekolah-sekolah yang masih berkekurangan, agar masyarakat tidak perlu memandang ada sekolah favorit di Kota Kupang dan wilayah lainnya.
“Kita konsentrasi memberikan bantuan kepada sekolah negeri yang fasilitasnya belum memadai dan juga DPRD akan mengalokasikan anggaran yang lebih untuk bidang pendidikan secara bertahap, guna memenuhi syarat undang-undang,” tutup Jimmi.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan, Johanna S Lisapaly kepada koran ini mengatakan, pihaknya akan menyesuaikan dengan jumlah rombongan belajar yang ada di setiap sekolah. Namun diharapkan sekolah yang sudah memenuhi syarat 12 rombel tidak perlu menerima siswa lagi.(mg29/cel)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

Jaringan Berita Terbesar

© 2016 TIMOREXPRESS.COM by FAJAR.co.id

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!