Sistem Zonasi jadi Masalah – Timor Express

Timor Express

KUPANG METRO

Sistem Zonasi jadi Masalah

DIALOG. Salah satu pejabat Dinas Dikbud Kota Kupang tengah berdialog dengan perwakilan orangtua calon siswa baru yang melakukan aksi protes terkait PPDB di Kantor Dinas Diskdik Kota Kupang, Rabu (11/7).

FENTI ANIN/TIMEX

Orangtua Siswa Baru Protes ke Disdikbud 

KUPANG, TIMEX – Ratusan orangtua calon peserta didik baru mendemo di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Kupang, Rabu (11/7).

Salah satu orangtua calon peserta didik baru, Lisa Ludji, mengatakan, sistem zonasi justru merugikan banyak anak.

Pasalnya, anak-anak yang ada dalam zonasi satu, tetapi tidak diakomodir.

“Saya rasa sistem Penerimaan Peserta Didik Baru berbasis online ini tidak usah dipakai saja. Membuat  masyarakat semakin susah saja. Bagaimana anak saya yang jelas-jelas rumah di belakang SMPN 5 tidak masuk dalam zona,” kata dia.

Dia menjelaskan, dirinya mendaftarkan anaknya di tiga sekolah sesuai zonasi yang ditetapkan, yaitu SMPN 8, SMPN 16 dan SMPN 5.

“Saya tinggal di belakang SMPN 5. Tetapi anak saya tidak masuk SMPN 5. Sistem macam apa yang dipakai ini,” terangnya.

Dia mengungkapkan, tujuan zonasi sebenarnya agar anak lebih dekat dengan sekolah. Sehingga diberlakukan sistem zonasi. Tetapi kenyataannya, justru siswa disusahkan dan tidak terakomodir di sekolah-sekolah terdekat.

“Sistem seharusnya mempermudah, buka malah mempersulit seperti ini,” tandas dia.

ahyuni,  mengatakan, zonasi yang dipakai harus direfisi. Agar tidak menyusahkan anak-anak yang ingin sekolah.

“Jika memang mau menata pendidikan,  maka harus rubah sistem. Tingkatkan semua mutu pendidikan di sekolah-sekolah. Kami orangtua tentu ingin anak-anak kami sekolah di sekolah yang berkualitas dan bermutu” katanya.

Dia mengaku, datang ke Dinas Dikbud karena anaknya tidak diterima di SMPN 2 Kupang. Sementara anaknya memiliki nilai yang baik.

“Saya mau anak saya diakomodir untuk mendapatkan sekolah yang bermutu.  Orangtua tentu menginginkan sekolah yang baik bagi anaknya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Dikbud Kota Kupang Filmon Lulupoy, mengatakan,  semua orangtua yang datang mengadu di dinas akan ditampung dan dikaji. Pada dasarnya semua anak-anak harus sekolah.

“Kami sedang menampung semua. Kami mendata berapa jumlah siswa yang belum terakomodir di sekolah-sekolah. Prinsipnya harus tetap mengikuti jalur pemetaan karena sekarang online baru saja mau ditutup. Jadi kita akan data berapa banyak yang belum tertampung. Juga dicari siswa-siswa yang tercecer atau alamat rumahnya dekat sekali dengan sekolah,  akan didata dan difasilitasi,” terangnya.

Dinas Dikbud kata Filmon, menjamin semua anak akan diakomodir dan mendapat sekolah.

“Anak akan difasilitasi untuk masuk ke sekolah yang masih bisa menampung. Tidak dipaksakan ke sekolah-sekolah yang sudah penuh karena akan melanggar aturan yang telah ditetapkan,” jelas Filmon.

Terpisah, anggota Komisi IV DPRD Kota Kupang Yuven Tukung, mengatakan, penduduk di Kota Kupang semakin hari semakin meningkat, sementara jumlah sekolah negeri tidak bertambah.

“Contohnya, di SMAN 1 Kupang, di wilayah Kuanino juga dihitung masuk zonasi. Merdeka juga, daya tampung sekolah tidak bisa menampung semua anak-anak dalam zonasi. Sementara jumlah kepadatan penduduk di Kota Kupang terus meningkat,” kata Yuven.

“Logikanya berarti ada yang tidak terakomodir. Untuk itu, perlu ada pengerti dari orangtua, agar tidak memaksakan anaknya masuk di sekolah tertentu saja. Sementara daya tampung sekolah sangat terbatas,” sambung dia.

Untuk itu Dinas Dikbud Kota Kupang, kata Yuven, sementara berkonsultasi untuk mencarikan solusi, apakah bakal ada dobel shift atau tidak.

Menurut dia, jika memang diberlakukan dobel shift, maka akan mengganggu proses belajar mengajar di kelas. Keefektifan belajar mengajar tidak lagi berjalan secara baik.

“Selain itu, jika memang melampaui batas maksimum sekolah, apakah anak-anak tersebut masuk data Dapodik atau tidak. Karena itu, kita minta jika memang nanti Dapodiknya bisa mengakomodir, maka kita minta dinas untuk akomodir semua siswa,” ujarnya.

Yuven menambahkan, adapun orangtua yang mau agar anaknya hanya bersekolah di sekolah tertentu saja. Sementara sekolah tersebut sudah penuh.

“Pemerintah diberi kewenangan untuk mengatur sekolah, maka percayakanlah semua kepada pemerintah. Masyarakat jangan membuat aturan sendiri,” tandas Yuven.

Menurut dia, masyarakat harusnya berpikir alternatif dan memilih sekolah lain, sehingga tidak hanya mau di sekolah tertentu saja. (mg25/joo)

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

Jaringan Berita Terbesar

© 2016 TIMOREXPRESS.COM by FAJAR.co.id

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!