SMAN 5 Pungut Rp 900 Ribu Per Siswa – Timor Express

Timor Express

PENDIDIKAN

SMAN 5 Pungut Rp 900 Ribu Per Siswa

DEMO.Puluhan orangtua calon peserta didik SMA/SMK Negeri di Kota Kupang saat demonstrasi terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kantor Dinas Pendidikan NTT, Senin (9/7).

INTHO TIHU/TIME

KUPANG, TIMEX-Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Kota Kupang melakukan pungutan kepada calon peserta didik baru dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018.

Tidak tanggung-tanggung, setiap siswa harus menyetor hingga Rp 900.000. Dan, pembayaran dilakukan di muka. Salah satu jenis pungutan itu adalah untuk biaya pembangunan sebesar Rp 200.000. Padahal sesuai juknis, setiap sekolah negeri tidak diperbolehkan melakukan pungutan biaya pembangunan. Tidak hanya uang pembangunan, ada lagi sejumlah item yang harus dibayar siswa dan dilunasi saat mendaftar.

Uang pembambangunan ini akan digunakan untuk merenofasi gedung yang belum selesai dikerjakan dan pembukaan pentu masuk baru.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMA Negeri 5 Kota Kupang, Laurensius Hading Huler yang dikonfirmasi terkait hal ini tidak mengelak. Laurensius mengaku melakukan pungutan biaya pembangunan atas kesepakatan bersama orangtua murid dan komite sekolah.

Selain biaya pembangunan ada juga biaya lainnya seperti, Uang Komite Bulan Juli-Agustus 2018 sebanyak Rp 300.000, seragam olahraga Rp 150.000, album raport Rp 100.000, uang kartu siswa dan lokasi Rp 15.000, kartu perpustakan Rp 5000, buku panduan Rp 30.000, uang kacu dan cincin kacu Rp 50.000.
“Total seluru uang yang disetor peserta didik baru sebanyak Rp 900.000 dan itu dilunasi memang saat pendaftaran ulang,” kata Laurensius.

Bagi peserta didik yang baru diakomudir setelah penerimaan pendaftaran secara online melalui kebijakan pemerintah, akan disesuaikan dengan kesepakatan yang disepakati pada tanggal 2 Juli 2018 bersama 216 orangtua itu.

“Penerimaan pertama 216 orang dan semua sudah lunasi. Nanti ada penambahan siswa 6 rombongan belajar lagi, jadi total 432 orang dan orangtua yang tidak mengikuti rapat akan disesuaikan,” jelas Laurensius lagi.

Dia tambahkan, pungutan ini tidak diatur dalam juknis, namun ini merupakan kebijakan dari sekolah berbasis program dan melalui kesepakatan para orangtua.

“Ini manajemen berbasis sekolah. Sekolah membuat program, komunikasi dengan para orangtua dan sepakat untuk dijelankan demi kemajuan pembangunan di sekolah. Dan ini juga sudah saya sampaikan ke kepala dinas,” tandas Laurensius.

Beberapa orangtua siswa yang diwawancara mengaku pasrah. Meski berat, namun mereka tetap berusaha untuk membayar pungutan tersebut karena ingin anaknya tetap sekolah. Pasalnya, anak mereka sudah tidak bisa diterima di sekolah lain.(mg29/cel)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

Jaringan Berita Terbesar

© 2016 TIMOREXPRESS.COM by FAJAR.co.id

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!