Timor Express

OPINI

Popularitas Parpol dan Elektabilitas Kandidat

Oleh: Peringatan Zendrato

Alumnus Ilmu Politik UNDANA

 Ada dua jalur pencalonan untuk mengisi jabatan politik pada system pemilu. Pertama, pencalonan melalui partai politik (parpol), dan kedua, pencalonan perseoarangan. Jalur pertama, ditentukan oleh gabungan/koalisi parpol memilih calon pemimpin yang mau diusung. Sedangkan jalur kedua, ditentukan oleh sebagian besar warga pemilih, memilih dan mengajukan calon pemimpin yang menurut mereka mampu memimpin.

Parpol dalam mengisi pejabat politik pada kursi kekuasaan seumpama mesin pencetak pemimpin. Sebab, sebelum seseorang menjadi pemimpin, dia akan dibekali oleh partai di mana dia berada. Salah satunya diberikan pendidikan politik. Selain sebagai sarana pendidikan politik bagi seluruh masyarakat, partai politik juga sebagai sarana pendidikan bagi kadernya. Pendidikan politik yang diberikan oleh partai kepada kadernya haruslah pendidikan politik pancasilais. Pendidikan politik pancasilais adalah pendidikan politik yang tidak melepaskan nilai-nilai pancasila di dalamnya.

Calon pemimpin yang telah dibekali tadi dipromosikan kepada masyarakat. Calon pemimpin itu dipromosikan lewat pasar politik, atau yang banyak dikenal lewat kampanye. Pada saat itu, atau selama masa kampanye, warga akan banyak dipertemukan oleh spanduk, baliho, iklan, kartu calon yang pastinya disertai gambar/lambang parpol pengusung. Sejak saat itulah masyarakat mulai menilai mana parpol dan pemimpin yang sesuai dengan kebutuhannya.

Masyarakat pemilih akan me-re-mind kembali jejak parpol dan calon pejabat politik. Dua indicator inilah yang menentukan seseorang nantinya akan memilih atau tidak memilih. Hal-hal yang sering dilihat dari jejak parpol adalah apakah parpolnya pernah memunculkan pemimpin yang berintegritas atau pemimpin yang tidak berintegritas. Selebihnya populeritas parpol, ideology parpol, serta masalah-masalah internal yang pernah melanda parpol tersebut. Untuk calon pemimpinnya, masyarakat sering memperhatikan apakah dia mampu merakyat, hidup sederhana, tegas dan tidak korupsi. Selebihnya apakah calon pemimpinnya pintar, agamanya, serta sukunya.

Efek Ekor Jas pada Pilgub NTT

Inilah salah satu dasar munculnya konsep Efek Ekor Jas. Dajayadi Hanan dalam artikelnya berjudul “Efek Ekor Jas” pada kolom opini kompas, mengatakan bahwa: kesimpulan umum dari konsep ini adalah terdapat hubungan yang positif antara kekuatan electoral seorang calon presiden dan partai yang mengusungnya (Kompas, 8/2/2018). Dengan kata lain bila electoral seseorang calon pejabat politik semakin kuat, maka partai politik yang mengusungnya juga semakin kuat. Fenomena ini bisa kita lihat dalam perpolitikan pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTT yang baru-baru ini dilaksanakan.

Partai Politik NasDem, baik di level nasional maupun di level daerah NTT sendiri, menjadi populer dalam pesta demokrasi baru-baru ini. Di Nusa Tenggara Timur sendiri, Partai NasDem telah mendapat dukungan dari banyak warga. Salah satu tandanya adalah banyaknya suara yang masuk ke paket Victory-Joss, melebihi tiga paket lainnya.

Kalau kita me-re-mind lagi jejak politik Viktor Bungtilu Laiskodat dan partai ini di masa pra-kampanye, kampanye, serta pasca-kampanye, kita akan menemukan beberapa jejak yang mampu mengangkat elektabilitas Viktor. Elektabilitas ini tentu berdampak juga bagi kepopuleran partai ini, begitu pun sebaliknya. Beberapa di antaranya adalah pertama, kemampuan merangkul, di saat munculnya isu ujaran kebencian terhadap salah satu agama. Viktor Laiskodat dengan cepat meverifikasi mengenai videonya. Alhasil, bibit amarah dari kelompok tertentu dapat dimusnahkan. Kemampuan merangkul ini juga terlihat ketika Partai NasDem berkoalisi dengan Partai PPP. Kedua, kemampuan menonjolkan integritas yang tinggi. Integritas yang tinggi ini ditunjukkannya selama kampanye. Selama kampanye, Viktor Bungtilu Laiskodat selalu menunjukan sikap tidak kompromi terhadap tindakan korupsi.

Dua isu yang dihadapi ini, dan bila dibandingkan dengan paslon lainnya, kita melihat kemampuan atau ketidaktersentuhnya paslon ini. Isu sara dan isu korupsi begitu sangat efektif untuk menekan elektabilitas paslon dalam kontestasi kali ini. Itu sebabnya, ketika terjadi kebakaran mobil berplat merah milik calon wakil gubernur paket nomor urut 3 (paket Harmoni), masyarakat NTT langsung mengaitkan kejadian tersebut dengan tindakan korupsi. Tentu kasus ini memberikan dampak terhadap jumlah suara yang diperoleh. Begitu juga isu korupsi yang menimpa calon gubernur nomor urut 2 (paket Marhaen atau MS-Emi). Masyarakat yang dulunya mempercayai pasangan calon dari partai berlambang benteng ini, sebagiannya menjadi tidak percaya lagi.

Padahal, ada modal bagi Paket MS-Emi untuk memenangi kontestasi pilgub baru-baru ini, karena: penghargaan wajar tanpa pengecualian dari BPK terhadap pemerintahan Frans Lebu Raya yang mampu membentuk opini yang baik dari publik. Dengan penghargaan ini masyarakat NTT berpikir bahwa Gubernur Frans Lebu Raya yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini memiliki integritas. Begitu juga dengan sosok Presiden Joko Widodo yang sangat sederhana dan merakyat, berasal dari partai PDIP juga, yang sampai saat ini belum terjerat kasus korupsi. Modal inilah yang disia-siakan oleh Paket Marhaen.

Parpol dan Calon Pemimpin

Hubungan antara elektabilitas calon pemimpin dengan kekuatan parpol sangatlah erat. Kegagalan parpol menjalankan fungsinya, akan memengaruhi tidak terpilihnya calon pemimpin yang diusung, sekalipun calon pemimpin itu mempunyai integritas. Begitu juga, kegagalan calon pemimpin dalam menunjukkan integritasnya akan memengaruhi kepercayaan publik terhadap kinerja parpol, meskipun selama ini parpol selalu memunculkan pemimpin yang berintegritas. Padahal, kunci memenangkan kontestasi terletak pada kekuatan parpol dan kekuatan elektabilitas calon.

Oleh karena itu, setiap parpol harus mampu berevolusi. Selama ini parpol hanya mampu memperbanyak calon pemimpin yang kurang atau tidak berintegritas. Baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, banyak pejabat politik yang masuk penjara karena tindak pidana korupsi. Kalau parpol sebagai sarana pendidikan politik baik untuk kader maupun untuk seluruh masyarakat, apakah ada mata pelajaran tentang bagaimana memakan uang rakyat? Kalau parpol sebagai sarana artikulasi kepentingan, mengapa hanya kepentingan orang yang menang pemilihan dan kepentingan parpol itu saja yang diprioritaskan? Tentu ini sangat ironis.

Begitu pula seseorang yang mau menjadi seorang pemimpin harus mampu menjaga integritas. Seorang calon pemimpin tidak boleh berkompromi terhadap tindakan korupsi. Seorang calon pemimpin harus mampu menunjukan teladan yang baik bagi para kader partai yang lain dan bagi masyarakat. Seorang calon pemimpin tidak menguntungkan dirinya, keluarganya, kelompoknya sendiri, tetapi dia harus menjadi pemimpin bagi semua, menguntungkan semua lapisan dan golongan. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!