PH Tuding Jaksa yang Rugikan Negara – Timor Express

Timor Express

HUKUM

PH Tuding Jaksa yang Rugikan Negara

TERDAKWA. Mantan Bupati Nagekeo Yohanes Samping Aoh hendak meninggalkan ruang sidang di Pengadilan Tipikor Kupang, Selasa (17/7) siang.

INTHO HERISON TIHU/TIMEX

KUPANG, TIMEX – Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pembebasan lahan dengan tersangka mantan Bupati Nagekeo Yohanes Samping Aoh, digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, Selasa (17/7).

Sidang digelar dengan agenda mendengarkan pembacaan nota pembelaan (pledoi) dari penasihat hukum terdakwa.

Rian Van Frits Kapitan selaku penasihat hukum terdakwa, usai sidang, mengatakan, tentang dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kabupaten Ngada terhadap terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Bupati Nagekeo, menyalahgunakan kewenangan mengalihkan aset daerah tanpa persetujuan DPRD Kabupaten Nagekeo, dengan berpatokan pada Undang-undang (UU) dan Permendagri tentang pengelolaan barang miliki negara, namun ternyata dalam ketentuan tersebut ada pengecualian, yaitu tanah dan bangunan yang dialihkan dapat tanpa persetujuan DPRD, asalkan diperuntukan untuk kepentingan ASN.

“Pada saat itu terdakwa mengalihkan aset tanah di Desa Malasera, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagakeo tahun 2012, diperuntukan pembangunan perumahan bagi PNS, sehingga perbuatan terdawa bukan penyalahgunaan kewenangan,” jelas Rian Van Frits.

Dilanjutkan versi jaksa, pengalihan aset tanah di Desa Malasera, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagakeo, tanpa didahulukan dengan penghapusan aset, jadi ketika dialihkan masih tercatat pada aset daerah, dan ini merupakan kesalahan mal administrasi penyalahgunaan kewenangan, padahal di tahun 2014 saat diaudit BPK menyebut mengalihan aset tanah tanpa didahului dengan penghapusan dari aset daerah itu merupakan kesalahan prosedur dan diharapkan untuk ditindak lanjuti.

“Sesuai dengan Undang-undang pengelolaan keuangan daerah dan negara, pada Pasal 40 menyebut, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dari BPK, untuk itu terdakwa langsung mengeluarkan SK perubahan dan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait tindaklanjuti rekomendasi BPK itu,” ujar Rian Van Frits.

Ditambahkan, menurut jaksa berdasarkan tuntutan kerugian keuangan negara, sesuai hasil laporan hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan NTT, menemukan kerugian keuangan negara senilai Rp 3 miliar lebih akibat pengalihan aset di Desa Malasera, Kecamatan Aesesa, sedangkan dari hasil pemeriksaan saksi ahli yang dihadirkan oleh JPU, mengaku BPKP saat menghitung, berpatokan pada pengalihan aset tidak disertakan dengan ganti rugi.

“Memang tidak ada ganti rugi, namun Pemda kasih ke pihak swasta dan melakukan pembangunan rumah, lalu ASN kredit lalu uangnya dibagi. Ada uang perumahan dan uang tanah. Dengan pembagian tersebut, pihak swasta telah membangun sebanyak 102 rumah dan terjual kepada ASN, serta sebanyak Rp 102 juta yang disetor ke kas Pemda dengan harga per meter persegi seharga Rp 40.000,” lanjut dia.

Masih menurut Rian, justru yang melakukan kerugian negara adalah jaksa sendiri karena melakukan proses secara premature dan mengadili semua pejabat yang ada, sehingga pembangunan perumahan tidak berjalan.

Harapannya, majelis hakim menerima nota pembelaan yang sudah disampaikan, karena dalam kasus ini tersangka tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak ada kerugian negara.

Usai pembacaan pembelaan, sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Mohammad soleh, dengan hakim anggota Ibnu Kholiq dan Ali Muhtaron ini ditunda, dan akan dilanjutkan pada 24 Juli 2018 mendatang, dengan agenda persidangan JPU mengajukan replik. (mg29/joo)

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

Jaringan Berita Terbesar

© 2016 TIMOREXPRESS.COM by FAJAR.co.id

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!