KPU Abaikan Surat Edaran Kemenpan-RB – Timor Express

Timor Express

RAKYAT TIMOR

KPU Abaikan Surat Edaran Kemenpan-RB

Persyaratan Caleg Diatur Dalam UU Nomor 7/2018 dan PKPU Nomor 20/2018

KEFAMENANU, TIMEX – Surat edaran Kemenpan-RB dengan Nomor B/36/M.SM.00.00/2018 yang memuat tentang ASN yang suami atau istrinya menjadi calon kepala daerah, wakil kepala daerah, calon anggota legislatif dapat mendapingi suami atau istri selama tahapan kampanye wajib mengajukan cuti diluar tanggungan negara.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga netralitas dan guna mencegah penggunaan fasilitas jabatan negara serta mencegah adanya keputusan dan atau tindakan yang dapat menguntungkan ataupun merugikan salah satu paslon. Namun apabila ASN yang bersangkutan tidak mengajukan cuti diluar tanggungan Negara, maka pemerintah akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Meski demikian, KPU TTU tetap optimistis mengabaikan surat edaran Kemenpan-RB dalam menentukan kelayakan caleg dan menjadikan Undang-undang Nomor 7/2018 dan PKPU Nomor 20/2018 sebagai fondasi dasar dalam menentukan persyaratan dan kelayakan seorang caleg.

Fidelis Olin

Fidelis Olin

Juru bicara KPU TTU, Fidelis Olin kepada Timor Express, Jumat (27/7) menuturkan, KPU tetap menjadikan Undang-undang Nomor 7/2018 dan PKPU Nomor 20/2018 dalam menentukan persyaratan caleg 2019. Meski surat edaran Kemenpan-RB mengisyaratkan agar caleg yang suami atau istri ASN wajib mengajukan cuti diluar tanggungan negara, namun KPU mengabaikan surat edaran Kemenpan-RB dengan nomor surat B/36/M.SM.00.00/2018.

Menurutnya, isyarat dari Undang-undang Nomor 7/2018 dan PKPU Nomor 20/2018 hanya mengatur bagi ASN, TNI, Polri, karyawan BUMD yang gajinya masih dibayar oleh negara wajib mengundurkan diri apabila ikut menjadi caleg 2019. Sedangkan, isyarat surat edaran dari Kemenpan-RB terkait caleg yang istri atau suami ASN wajib mengajukan cuti tidak diisyaratkan dalam Undang-undang Nomor 7/2018 dan PKPU Nomor 20/2018.

“Untuk kita tidak ada pasal yang melarang suami ataupun istri yang caleg suami atau istri PNS harus cuti. Kalau untuk kita itu kita hanya melaksanakan Undang-undang Nomor 7 tahun 2018 dan PKPU Nomor 20 tahun 2018 yang mengatur barang siapa yang honornya bersumber dari negara wajib mengundurkan diri,” tuturnya.

Fidelis menambahkan, pihaknya tetap optimistis mengabaikan surat edaran Kemenpan-RB dalam menentukan caleg 2019. Terkecuali, ASN yang mendampingi suami atau istri sebagai caleg dan mendampingi dalam tahapan kampanye, maka tentu mengajukan cuti diluar tanggungan negara. Namun apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka ASN yang bersangkutan tidak perlu mengajukan cuti.

Sementara, Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes kepada Timor Express, Jumat (27/7) menegaskan, pemerintah daerah tetap optimistis untuk menindaklanjuti surat edaran Kemenpan-RB yang mengisyaratkan kepada seluruh PNS yang suami maupun istri terdaftar sebagai caleg 2019 wajib mengajukan cuti diluar tanggungan negara terhitung sejak Agustus 2018. Bahkan, pemerintah daerah akan memberhentikan pembayaran gaji bagi PNS yang suami maupun istri terdaftar sebagai caleg.

Bagi PNS yang sementara menduduki jabatan tertentu akan ikut diberhentikan pula.

Namun, surat edaran dari Kemenpan-RB tersebut tidak dijalankan oleh ASN yang suami atau istri yang terdaftar sebagai caleg 2019, maka pemerintah daerah akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

” Surat edaran dari Kemempan-RB akan kita tindak lanjuti bagi PNS yang istri atau suaminya caleg dengan mulai bulan Agustus ini kita akan hentikan pembayaran gaji dan memberhentikan dari jabatan bagi yang menduduki jabatan,” tuturnya. (mg26/ays)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!