KPU dan Panwaslu Diadukan ke DKPP – Timor Express

Timor Express

RAGAM

KPU dan Panwaslu Diadukan ke DKPP

Ilustrasi AMA LADO/TIMEX

Sengketa Pilkada TTS
Diduga Kangkangi Kode Etik Selama Pilkada

JAKARTA, TIMEX – Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten TTS hingga kini masih bergulir di meja Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI). Namun, sengketa ini juga bakal disidangkan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Pasangan calon nomor urut 2, Obed Naitboho-Alex Kase yang juga sebagai pemohon gugatan di MK siap-siap membawa sengketa ini ke DKPP. Pasangan Naitboho-Kase melalui tiga orang kuasa hukumnya, Namu Landu Praing, Nikolas Ke Lomi dan Novan Erwin Manafe kepada Timor Express di Jakarta, Senin (30/7) mengatakan pihaknya sudah bersiap melaporkan KPU dan Panwaslu Kabupaten TTS ke DKPP.
Disebutkan, mereka sudah mengantongi sejumlah bukti terkait adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU dan Panwaslu Kabupaten TTS selama proses pilkada. “Untuk Pilkada Kabupaten TTS, kita sudah kantongi sejumlah bukti terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU dan Panwaslu Kabupaten TTS. Karena itu maka kita akan segera laporkan dua penyelenggara Pilkada Kabupaten TTS ini dalam waktu dekat,” kata kuasa hukum Naitboho-Kase, Nikolas Ke Lomi.
Advokad Peradi Kota Kupang ini mengaku, dalam gugatan PHP Kada yang sementara digelar di MK RI, pihaknya sudah membeberkan sejumlah fakta yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU dan Panwaslu Kabupaten TTS.
Alumni Fakultas Hukum Undana tahun 2001 ini menyebutkan beberapa pelanggaran yang dilakukan seperti pelanggaran PKPU Nomor 2/2018 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota. “Perbuatan yang dilakukan oleh kedua penyelenggara Pilkada di
Kabupaten TTS itu yakni jadwal pleno rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten TTS tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Seharusnya, pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten dilakukan pada 4-6 Juli. Namun, fakta yang terjadi dan dilakukan yakni pleno tersebut dilakukan pada 6-8 Juli,” jelas Niko, sapaan akrabnya.
Pelanggaran kode etik lain, lanjutnya, juga dilakukan terhadap PKPU Nomor 8/2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pelanggaran ini, tegas Niko, terjadi karena adanya dugaan penggelembungan suara di 11 TPS.
“Pelanggaran yang juga dilakukan oleh kedua penyelenggara Pilkada di Kabupaten TTS seperti pelanggaran PKPU Nomor 9/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Buktinya yakni kotak suara berceceran saat dilakukan pleno di tingkat kabupaten dan penulisan rekapitulasi perolehan suara di salah satu TPS dimana C1 KWK Plano yang berhologram diganti dengan papan tulis,” tegasnya.
Terkait ancaman pengaduan ini, KPU dan Panwaslu TTS pun merespon balik. Ketua KPU TTS, Ayub Magang, Selasa (31/7) di SoE mengatakan pihaknya siap menghadapi pengaduan tersebut. Menurutnya, selama pilkada KPU sudah berproses sesuai aturan. Ia mengatakan KPU tetap bersedia memberikan keterangan kepada pihak DKPP jika dibutuhkan. Namun hingga saat ini KPU TTS belum mendapatkan pemberitahuan secara resmi. “Saya ditelepon saja dari Jakarta bahwa ada pengaduan paket Naitboho-Kase di DKPP,” papar Ayub.
Terpisah, Ketua Panwas Kabupaten TTS, Melky Fay mengatakan pengaduan paket Naitboho-Kase itu merupakan hak, sehingga jika pihaknya diadukan tentu akan siap untuk memberikan keterangan. “Itu hak mereka dan kalau memang diadukan, kami siap untuk menghadapinya,” terang Melky.
Melky ketika ditanya soal pantauan Panwas Kabupaten TTS di 921 TPS, saat pelaksanaan pencoblosan pilkada apakah ada temuan ketiadaan formulir C1 plano di TPS, dia mengatakan sesuai dengan pengawasan Panwas, pada pelaksanaan pilkada formulir C1 plano didistribusikan secara menyeluruh di 921 TPS. “Kami tidak temukan ketiadaan C1 plano di 921 TPS, karena sesuai pengamatan dan pengawasan kami semua TPS ada C1 plano,” ujar dia. (gat/fmc/yop/sam)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

Jaringan Berita Terbesar

© 2016 TIMOREXPRESS.COM by FAJAR.co.id

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!