KPU Bantah Ada Dinasti di Rote Ndao – Timor Express

Timor Express

HUKUM

KPU Bantah Ada Dinasti di Rote Ndao

GATRA BANUNAEK/TIMEX

Sengketa Pilkada TTS dan Rote Ndao
Panwaslu TTS Tak Pernah Terima Pengaduan

JAKARTA, TIMEX – Majelis hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) kembali melanjutkan sidang perkara gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada), Rabu (1/8).

Sidang yang digelar kemarin yakni tentang sengketa pilkada Rote Ndao dengan pemohon atas nama Bima Theodorianus Fanggidae-Erenst Salmun Zadrak Pella dan pasangan Mesakh Nitanel Nunuhitu-Semuel Conny Penna. Sidang digelar pukul 13.30 WIB.

Agenda sidang yakni mendengarkan jawaban termohon (KPU Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten TTS), para pihak (Paulina Haning dan Stefanus Saek dari Rote Ndao dan Egusem Pieter Tahun-Army Konay dari TTS) dan Panwaslu Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten TTS.

Sebelum sidang dimulai, Ketua majelis hakim Arief Hidayat didampingi hakim anggota Suhartoyo dan Maria Farida Indrati terlebih dahulu meminta masing-masing pihak untuk memperkenalkan diri termasuk menyerahkan bukti-bukti yang masih kurang.

Di hadapan majelis hakim, kuasa termohon (KPU Kabupaten Rote Ndao), Mel Ndaumanu dan Yanto Ekon menegaskan bahwa pemohon dari Kabupaten Rote Ndao tidak menyebutkan secara terperinci di TPS mana saja termohon melakukan pengurangan suara, terutama di lima kecamatan yang sudah disebutkan sebelumnya. Selain itu, dalil-dalil pemohon juga tidak masuk dalam

kewenangan MK RI untuk menyidangkan dan memutuskannya. “Intinya bahwa menurut Pasal 157 UU Nomor 53/2016 kewenangan MK RI hanya dibatasi pada perselisihan hasil perhitungan suara. Kewenangan MK RI, juga sudah ditegaskam dalam putusan MK RI Nomor 97/2013 bahwa kewenangan MK RI hanya dibatasi pada hasil perhitungan suara,” tegas kedua advokat itu.

Mestinya untuk Kabupaten Rote Ndao selisih perolehan suara yang bisa diajukan ke MK RI hanya 2 persen. Namun faktanya selisih suara antara para pemohon dengan termohon melebihi 2 persen. Dengan demikian pemohon tidak punya legal standing untuk mengajukan permohonan ke MK RI.

“Tidak benar dalil pemohon yang menyebutkan bahwa termohon telah mengurangi perolehan suara pemohon di lima kecamatan di Rote Ndoa. Terkait dalil pemohon yang menyebutkan bahwa paket nomor urut 3 didukung oleh Pemkab Rote Ndao yang bertujuan untuk membangun dinasti kepemimpinan dan kekuasaan itu termohon tegaskan bahwa keputusan termohon untuk menetapkan pasangan nomor urut 3 sebagai Bupati dan Wakil Bupati adalah benar karena sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas kuasa termohon KPU Kabupaten Rote Ndao.

Panwaslu Kabupaten Rote Ndao dalam jawabannya terhadap permohonan pemohon menegaskan bahwa Panwaslu Kabupaten Rote Ndao telah melakukan tugas pengawasan selama tahapan dan proses Pilkada di Kabupaten Rote Ndao dengan baik. Dijelaskan ada sejumlah laporan yang diterima Panwaslu selama tahapan Pilkada. Namun setelah dilakukan pendalaman, laporan pemohon tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti. Sementara untuk selisih perolehan suara yang terjadi, tidak ada keberatan sama sekali dari saksi masing-masing pemohon. “Karena semuanya memandatangani berita acara yang dibuat bersama. Keberatan para saksi para pemohon juga sudah ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku,” ujar Tarsius Toumeluk, Hasan Selolong dan Iswardi Lay.

Sementara para pihak melalui kuasa hukumnya, Arnold Johni Felipus Sjah dan Cornelis Sjah ketika menyampaikan jawabannya menegaskan bahwa permohonan pemohon dalam permohonannya tidak jelas karena dalam dalil dan petitumnya telah melebar jauh dari objek gugatan, baik itu hasil penghitungan perolehan suara maupun pelanggaran yang terjadi. “Bahwa penegasan pemohon mengenai para pihak yang diklaim didukung oleh pemerintah telah menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Apa yang didalilkan pemohon hanyalah asumsi belaka tanda dasar yang jelas,” tegas Arnold.Dalam dalil yang disampaikan pemohon, lanjut Arnold, tidak dijelaskan secara detail apa saja yang sudah dilanggar oleh termohon maupun oleh Panwaslu Kabupaten Rote Ndao.

“Terkait dalil pemohon yang menegaskan bahwa para pihak
telah melibatkan ASN selama tahapan Pilkada adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar pada bukti dan hukum. Selain itu, MK RI juga tidak punya kewenangan untuk mengadili pelanggaran tersebut. Karena itu, para pihak memohon agar MK RI mengabulkan seluruh eksepsi untuk seluruhnya. Menyatakan bahwa MK RI tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon. Menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki legal standing
dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” tegas kuasa para pihak.

Sementara itu, dalam sidang lanjutan untuk perkara Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 atas nama Obed Naitboho-Alexander Kase, kuasa termohon (KPU Kabupaten TTS), Aseb Adrianto dalam jawabannya terhadap permohonan pemohon menegaskan, termohon secara tegas menolak seluruh dalil dan petitum pemohon. Bahwa untuk dalil yang disampaikan pemohon yakni menuduh termohon menghilangkan suara pemohon dan menambah suara pihak terkait adalah tidak benar dan tidak berdasar pada fakta di lapangan.

Disebutkan, terkait adanya pengurangan suara pemohon yang dilakukan oleh termohon hingga membuat perolehan suara para pihak naik adalah dalil yang tidak berdasar pada fakta dan tidak jelas sumbernya. Terkait tertundanya jadwal pleno di tingkat Kabupaten TTS, termohon
menanggapinya bahwa terjadinya penundaan pleno rekapitulasi itu karena adanya PSU di tujuh TPS yang dilakukan sesuai rekomendasi Panwaslu Kabupaten TTS.

Terkait pelanggaran distribusi surat suara di Desa Sono, Kecamatan Amanatun Utara adalah tidak berdasar karena memang sempat terjadi kekeliruan penempatan kotak suara saat dilakukan distribusi. Namun, atas dasar kesepakatan bersama pelaksana Pilkada maka surat suara tersebut tidak digunakan.
Dijelaskan, terkait adanya mobilisasi massa di TPS 7 Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota SoE juga tidak berdasar. Ada enam warga yang berdomisili di TPS tersebut dan hanya ada tiga orang yang sudah pindah domisili di luar TPS tersebut. “Bahwa terkait dalil pemohon yang mengatakan bahwa kotak suara berceceran memang jelas, namun faktanya jumlah suarat suara
tidak berubah karena memang tidak tertukar atau pun tercecer,” tegas kuasa termohon.

Panwaslu Kabupaten TTS, Melki Fay dalam jawabannya terhadap permohonan pemohon menegaskan bahwa selama tahapan dan proses Pilkada di Kabupaten TTS, Panwaslu Kabupaten TTS tidak pernah menerima laporan atau pun
pengaduan dari masyarakat terkait adanya pelanggaran Pilkada. Bahwa adanya keterlambatan pleno di tingkat Kabupaten TTS, Panwaslu Kabupaten TTS menjelaskan bahwa itu terjadi karena adanya keterlambatan pleno di tingkat kecamatan karena memang ada PSU di sejumlah TPS sesuai rekomendasi Panwaslu Kabupaten TTS. “Terkait adanya keterlambatan pleno di tingkat kabupaten sama sekali tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon termasuk saksi dari pemohon. Untuk kelebihan suarat suara di Desa Sono
Kecamatan Amanatun Utara memang ada dan Panwaslu sudah mengeluarkan rekomendasi berupa sanksi administrasi ke KPU Kabupaten TTS,” tegas Melki.

Kuasa para pihak Ali Antonius juga menegaskan bahwa pemohon punya legal standing untuk mengajukan permohonan ke MK RI. Akan tetapi, dalam dalil pemohon yang menegaskan bahwa termohon mengurangi suara pemohon dan menaikkan suara para pihak adalah tidak benar dan tidak berdasar pada fakta yang ada. Terkait seluruh dalil pemohon itulah pihak terkait menjelaskan bahwa dalil yang menyebutkan bahwa termohon telah mengurangi suara pemohon adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar serta mengada-ada karena tidak didasarkan pada bukti otentik yang ada.

Dijelaskan tidak terjadi sama sekali apa yang didalilkan pemohon dalam permohonannya baik itu penggelembungan suara maupun adanya pemilih dari luar TPS. Tidak benar adanya penambahan suara untuk pihak terkait yang dilakukan oleh termohon. “Karena itu pihak terkait memohon agar majelis hakim MK RI untuk menolak seluruh dalil pemohon untuk seluruhnya karena tidak berdasar pada fakta di lapangan dan apabila majelis hakim MK RI berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya,” tegas Ali Antonius. (gat/fmc/sam)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

Jaringan Berita Terbesar

© 2016 TIMOREXPRESS.COM by FAJAR.co.id

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!