Timor Express

HUKUM

Tinggal Menunggu Keputusan Hakim

TERMOHON. Kuasa hukum termohon (KPU Kabupaten Alor), Mel Ndaomanu saat sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (2/8).

GATRA BANUNAEK/TIMEX

SIDANG lanjutan perkara gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Indonesia dengan agenda mendengarkan permohonan para pemohon serta jawaban dari termohon, para pihak serta Bawaslu dan Panwaslu termasuk penyerahan bukti sudah selesai digelar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI), Kamis (2/8).

Sebanyak 71 perkara gugatan PHP Kada disidangkan secara marathon selama seminggu oleh sembilan orang majelis hakim.

Agenda selanjutnya yakni majelis hakim MK RI akan menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk memutuskan apakah ke-71 perkara yang sudah diajukan oleh para pemohon gugatan akan dilanjutkan ataukah dihentikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara untuk Provinsi NTT, sebanyak enam perkara juga disidangkan. Sementara satu pemohon perkara dari Kabupaten Rote Ndao (Ronda) yakni pasangan calon (Paslon) Jonas Cornelius Lun, S.Pd-Dr. Adolfina Elisabeth Koamesakh, M.Th.,M.Hum memilih untuk mencabut berkas perkara yang sudah diajukan ke MK RI sebelum sidang perdana digelar pekan lalu.

Juru Bicara (Jubir) MK RI, Fajar Laksono kepada Timor Express siang kemarin di Jakarta menegaskan, sebanyak 71 perkara gugatan PHP Kada dari seluruh daerah di Indonesia sudah disidangkan oleh majelis hakim. “Selama sepekan, majelis hakim sudah menyidangkan 71 perkara gugatan PHP Kada. Agenda sidangnya yakni sidang pertama yakni mendengarkan permohonan para pemohon, mendengarkan jawaban para termohon, para pihak serta Bawaslu dan Panwaslu. Sore ini (petang kemarin, Red) semua perkara PHP Kada sudah selesai disidangkan. Ada sekira 71 perkara PHP Kada yang disidangkan oleh majelis hakim,” tegas Fajar.

Diakuinya, setelah sidang ini, majelis hakim akan menggelar RPH. Saat itulah, masing-masing panel akan melaporkan hasil persidangan di pleno RPH. “Setelah ini, masing-masing panel mulai dari panel I, II dan III akan melaporkan hasil sidang selama ini saat digelar pleno RPH. Saat itulah, majelis hakim akan mengambil keputusan. Dan sesuai agenda yang sudah ada, 9-15 Agustus nanti adalah sidang dismisal. Artinya, dari seluruh perkara PHP Kada ini, jika ada yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan maka akan diputuskan untuk dihentikan dan perkara yang memenuhi ketentuan perundang-undangan akan dilanjutkan ke tahapan sidang selanjutnya,” jelas Jubir MK RI ini. (gat/fmc/sam)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!