Timor Express

EKONOMI BISNIS

Program Swasembada dan Holding BUMN Dikritisi

HARGA MELAMBUNG. Harga telur di pasar tradisonal sempat melambung beberapa pekan lalu.

DOK.DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM

JAKARTA, TIMEX – Program swasembada dan holdingisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikritisi kalangan ekonom dan dewan. Pasalnya, ada sejummlah komoditas yang produksinya turun dan menjauhi swasembada. Sementara holdingisasi BUMN dikhawatirkan berdampak negatif terhadap para pelaku industri secara umum, khususnya swasta.

Peneliti Indef, Ahmad Heri Firdaus melihat, salah satu ketidakoptimalan sektor pertanian dalam meraih kedaulatan dan kemandirian ini dapat terlihat dari perdagangan internasional Indonesia yang terus mengalami tekanan. Ini terlihat dari dominasi struktur impor barang konsumsi yang tidak mampu dipenuhi oleh produksi dalam negeri.

“Dominasi struktur impor barang konsumsi semakin besar. Sekarang 9%. Ini indikasi bahwa pertumbuhan industri lain mengambil keuntungan dari market negara kita,” ucap Ahmad Heri kepada pers di Jakarta, Kamis (2/8).

Terkait hal ini, ia mengingatkan, penting bagi Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki sisi kelembagaannya di sektor ekonomi. Menurutnya, banyak ketidaksolidan antarkementerian. Khususnya terkait data yang tidak seragam dengan kebutuhan yang ada.

Salah satunya, ia menilai, Kementerian Pertanian kerap mengeluarkan data yang berbeda dengan Badan Pusat Statistik. Yang pada akhirnya, data yang berbeda ini membuat tataniaga berbagai bermasalah karena dimanfaatkan oleh segelintir pihak.

“Kementerian Pertanian selalu mengklaim produksinya cukup dan cukup untuk beberapa komoditas. Sementara di pasar harganya mahal. Ini kan sangat anomali,” imbuh akademisi IPB ini lagi.

Yang juga perlu diperhatikan adalah terkait sektor industri. Pasalnya, sektor ini sangat berperan terhadap produk domestik bruto (PDB). Sayangnya, pertumbuhannya sekarang sangat melambat. Kementerian BUMN dinilainya, kurang mendukung tercapainya hal ini.

“Sangat sulit di atas 5%. Ini harus kembali lagi kita mesti melakukan reindustrialisasi. Kembangkan industri yang kita potensinya. Pertama industri agro, industri mining,” tutur Heri.

Sementara itu menurut ekonom industri dari Universitas Indonesia, Andi Fahmi mengkritisi, holdingisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tengah digencarkan Kementerian BUMN bisa berdampak negatif terhadap para pelaku industri secara umum, khususnya swasta.

Diakui, dengan holdingisasi, BUMN akan menjadi besar dengan permodalan yang semakin kuat. Di sisi lain, kontrol pemerintah terkait penetrasi holding BUMN ini di pasar industi tampak buyar dan lemah sehingga bisa terjadi monopoli yang dilakukan holding tersebut.

“Yang kita takutkan pemerintah dengan holding BUMN ini kontrolnya berkurang karena holding BUMN seolah menjadi entitas bisnis murni,” ucapnya.

Dengan status tersebut, arah holding BUMN dianggap mengharuskan BUMN mencari untung besar-besaran. Di sisi lain, ia pun menyayangkan Kementerian BUMN yang belum mengatur aturan teknis mengenai holding BUMN.  (nas/JPC/tom)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!