Hanura Terancam Nol Kursi di Senayan – Timor Express

Timor Express

NASIONAL

Hanura Terancam Nol Kursi di Senayan

IST

Ajukan Sengketa ke Bawaslu RI

JAKARTA, TIMEX – Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) secara resmi telah mengajukan sengketa ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Jumat (3/8). Ini setelah KPU RI menolak seluruh berkas Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) yang sudah didaftarkan pada (17/7) lalu. Hanura pun terancam tak meraih kursi di Senayan.

Malam tadi (7/8), pengurus DPP Partai Hanura kembali mendatangi Kantor Bawaslu RI untuk memasukkan seluruh berkas sengketa melawan KPU RI sekaligus pengambilan nomor register sidang sengketa melawan KPU RI.

Koordinator Tim Bidang Hukum DPP Partai Hanura, Servasius Serbaya Manek kepada Timor Express malam tadi di Jakarta menegaskan, pihaknya sudah mendaftarkan sengketa verifikasi Bacaleg yang dilakukan KPU RI ke Bawaslu RI sejak Jumat pekan kemarin. “Kita sebagai pengurus DPP Partai Hanura bingung dengan sikap KPU RI. Karena dalam rapat pleno yang dilakukan pekan kemarin terhadap seluruh berkas perbaikan, ternyata untuk Partai Hanura dianggap tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam ketentuan peraturan yang berlaku. Padahal, kita juga punya tim yang selalu siap selama proses verifikasi berkas berlangsung. Karena itu maka tidak mungkin hanya berkas Bacaleg Partai Hanura saja yang ditolak,” jelas Servas.

Diakuinya, seluruh masyarakat Indonesia punya hak politik yang sama. Karena itu, KPU RI jangan sampai mengabaikan hak politik setiap masyarakat Indonesia termasuk hak politik para bacaleg Partai Hanura. “Seluruh masyarakat Indonesia termasuk bacaleg Partai Hanura punya hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-undang. Karena itu maka KPU RI jangan mengabaikan hak politik setiap masyarakat termasuk para Bacaleg Partai Hanura,” tegas Tim Hukum DPP Partai Hanura ini.

Karena itu, tegasnya lagi, pihaknya sudah secara resmi mengajukan sengketa ke Bawaslu RI untuk menguji keputusan yang diambil oleh KPU RI hingga mengabaikan hak konstitusional para bacaleg Partai Hanura karena dianggap tidak memenuhi syarat.

Dengan diajukannya sengketa ke Bawaslu RI melawan KPU RI, ia berharap Bawaslu RI bisa bersikap bijak dan netral dalam mengambil keputusan. “Ini jelas karena masyarakat Indonesia masih membutuhkan Partai Hanura sebagai alat politik untuk memperjuangkan hak konstutusionalnya,” pungkas advokat muda asal NTT ini.
Dan malam tadi, DPP Partai Hanura juga sudah mengantongi berita acara register permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan Nomor: 017/PS. REG/ BAWASLU/ VIII/2018, tanggal 7 Agustus 2018, pukul 19.16 WIB yang dikeluarkan oleh petugas penerima permohonan atas nama Kasubbag Registrasi dan Analisa Sengketa Bawaslu RI, Mohammad Reza Sopyan.

Sementara Komisioner KPU RI, Hasyim Asyari kepada Timor Express di Jakarta menegaskan, pihaknya tidak sudah menghentikan verifikasi terhadap dokumen pencalonan yang sudah diajukan oleh DPP Partai Hanura karena dalam proses verifikasi ditemukan sejumlah dokumen yang tidak dipenuhi atau tidak lengkap.

“Kita sudah mengembalikan seluruh berkas Bacaleg DPR yang diajukan oleh DPP Partai Hanura. Langkah itu kita ambil karena dari hasil verifikasi berkas yang kita lakukan terhadap dokumen (form B1) kita temukan berkas yang TMS. Karena itu maka dokumen pencalonan yang sudah diajukan itu tidak kita periksa karena memang tidak lengkap,” ujarnya.

Selain TMS, lanjut Hasyim, DPP Partai Hanura juga menambah bacaleg baru yang sebelumnya tidak didaftarkan ke KPU RI. “Dari dokumen perbaikan berkas Bacaleg Partai Hanura kita nyatakan TMS karena memang tidak ada foto dan alamat dari bacaleg yang bersangkutan. Dari situ saja sudah kita pastikan bahwa dokumen pencalonan TMS. Karena itu dokumen calonnya tak perlu diperiksa lagi,” tegas Komisioner KPU RI ini. Karena itu, maka KPU RI akan menetapkan Bacaleg saat penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) nanti akan disesuaikan dengan berkas Bacaleg yang telah didaftarkan pada saat pendaftaran.

Untuk diketahui, dari ke-575 Bacaleg DPR RI yang tersebar di 80 daerah pemilihan (dapil) yang sudah didaftarkan DPP Partai Hanura beberapa waktu lalu, KPU RI hanya mengakomodir sembilan bacaleg karena dianggap berkasnya memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang. Sementara berkas.

Bacaleg lainnya dianggap tidak memenuhi syarat (TMS). Berkas Bacaleg DPR RI Partai Hanura yang tidak memenuhi syarat sudah dikembalikan KPU RI sejak pekan kemarin. Sementara pemberitahuan ke DPP Partai Hanura secara resmi sudah disampaikan pada 1 Agustus oleh KPU RI terkait berkas para Bacaleg DPR
dari Partai Hanura tidak memenuhi syarat. (gat/fmc/sam)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

Jaringan Berita Terbesar

© 2016 TIMOREXPRESS.COM by FAJAR.co.id

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!