Timor Express

OPINI

Pakta Integritas dan Integritas Partai

Oleh Lasarus Jehamat

Dosen Sosiologi Fisip Undana Kupang

Partai Nasdem, Golkar, PSI dan Hanura tetap konsisten melarang menteri dan mantan narapidana korupsi menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg). Selain karena citra buruk partai dalam pandangan masyarakat awam selama ini, kriteria seperti itu kental menyinggung soal kelaikan dan kepatutan pejabat publik.

Dengan demikian, partai-partai tersebut ingin adanya perubahan pola pikir masyarakat tentang partai. Penilaian miring tentang partai selama ini akan bertambah jika partai tidak bijak menentukan kriteria dan tidak cerdas menyaring setiap orang yang ingin menjadi anggota legislatif.

Di titik yang lain, para menteri diharapkan tuntas membantu presiden sampai akhir masa jabatan. Sebuah kebijakkan etis sedang ditanam elit partai di tengah gelombang buruk kinerja partai politik selama ini. Piranti etis memang perlu diajukan saat ini manakala masyarakat tengah menunjukkan ketidakpercayaan kepada partai politik.

Praksis moral

Menyebut pakta integritas, salah satu hal penting yang harus disebut di sana ialah soal praksis moral dan etika. Jika pakta integritas dianggap sebagai piranti moral dan etika, kode etik merupakan wujud lahiriahnya.

Dalam dirinya, kode etik memiliki tiga fungsi pokok. Pertama, kode etik memberikan pedoman bagi setiap anggota organisasi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Di sini dibuat batasan mengenai hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kedua, kode etik merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas peran yang bersangkutan. Dalam konteks ini, kode etik merupakan bahan bagi masyarakat untuk menilai kinerja sosial dan agenda profesi. Ketiga, kode etik  mencegah intervensi pihak di luar organisasi tentang etika keorganisasian.

Dari penjelasan di atas, kode etik jelas memiliki arti penting ke dalam maupun ke luar lembaga. Hal pertama dan ketiga merupakan hal yang menjadi soal internal organisasi dan hal kedua menjadi soal eksternal.

Perkara selanjutnya berhubungan dengan obyek kode etik. Kode etik berkaitan dengan pertanyaan, apa yang ingin diatur dalam sebuah kode etik dan bagaimana mengaturnya. Di sini, kode etik berhubungan dengan masalah moral (Bertens, 1993).

Gugatan selanjutnya adalah apakah menteri, yang adalah pembantu presiden boleh mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif padahal dia masih menjabat sebagai menteri? Apakah seorang yang telah bersalah secara hukum laik dicalonkan menjadi anggota legislatif?

Konsistensi Partai Nasdem, Golkar dan Hanura untuk tidak mencalonkan menteri dan mantan narapidana kasus korupsi sebagai calon anggota legislatif bisa menjawab dua pertanyaan penting itu sekaligus. Itulah makna pakta integritas. Sebuah pakta bahwa mata masyarakat tertuju pada partai, elit partai berikut kinerja partai saat ini. Ini soal kepercayaan rakyat kepada partai politik.

Sulit membayangkan adanya perubahan citra terhadap partai jika partai tidak memiliki kode etik dan landasan untuk berpijak. Hemat saya, Partai-partai tersebut sadar betul akan konsekuensi ketidakpercayaan rakyat. Lembaga politik itu bisa saja percaya bahwa dalam sebuah masyarakat dengan budaya yang sangat rasional, trust atau saling percaya menjadi problem utama.

Kepercayaan publik

Dalam Trust and Rule, Tilly (2005) mengatakan  pentingnya menghubungkan kepercayaan dengan aturan dalam konteks politik publik. Dalam politik publik, politik menjadi sangat kontroversial. Sebab utamanya karena di sana terdapat begitu banyak kepentingan individu dan atau kolektif, klaim antaraktor politik, kepentingan pemerintah, penguasa dan agen korporasi.

Di sana, jaringan kepercayaan, segmen jaringan kepercayaan, dan anggota jaringan kepercayaan terlibat efektif dalam politik kontroversial. Sebab, mereka adalah entitas yang membuat klaim,

Selanjutnya, dalam The Political Economy of Trust, Farrel (2009) menyebutkan bahwa kekuasaan saat ini hanya dapat dipahami sejauh memahami pembangunan dan pembentukan jaringan. Kekuatan organisasi, kekuatan lembaga di satu sisi dan pembangunan kerja sama di sisi yang lain dapat dibentuk dan dipertahankan dengan pembangunan prinsip saling percaya (trusting).

Dalam studi ekonomi politik, model relasi demikian memiliki dua dampak sekaligus. Positif dan negatif. Jika dimanfaatkan dengan baik, jaringan yang ada dengan trusting sebagai landasan dasarnya akan dapat menjadikan sebuah lembaga bisa bertahan hidup di tengah gempuran tantangan perubahan.

Di sudut yang lain, jaringan yang sama bisa dipakai untuk tujuan negatif. Di sini, jaringan yang sama dapat dipakai tidak saja untuk memertahankan kekuasaan, tetapi mencari dan menumpukan modal sedapat mungkin. Inilah yang membuat citra partai politik menjadi sangat buruk. Sebab utamanya, karena jaringan yang dibentuk dalam lembaga legislatif selama ini hanya sedikit yang dipakai untuk tujuan bersama.

Penjelasan di atas hendak manyampaikan pesan bahwa kekuasaan memang cenderung korup. Kekuasaan menjadi korup karena kuatnya dominasi otoritatif dalam proses pengambilan keputusan. Korupsi yang dilakukan oleh banyak anggota legislatif selama ini jelas berdampak pada rontoknya kepercayaan masyarakat kepada partai.

Masalahnya, jaringan yang kuat tersebut harus berhadapan dengan soal semangat menjaga kepercayaan publik. Soal merawat dan menjaga amanat rakyat yang dipegang oleh mereka yang duduk di singgah sana kekuasaan.

Integritas partai

Integritas partai jelas bukan sesuatu yang bisa didapat dengan sangat gampang. Integritas partai harus dibangun dalam kerangka pembumian etika dan moral dalam  wujud pakta integritas dan pembumian pakta integritas tersebut dalam praksis di lapangan.

Dalam sebuah analisis, Rothstein mengatakan bahwa, sebagai salah satu pilar peradaban, politik ternyata menjadi rentan terhadap ketidakpercayaan publik karena beragam sebab. Politik terjebak dalam manipulasi akut; masuk ke jurang hipokriditas laten. Menurut Rothstein, hal itu disebabkan karena berkembangnya pragmatisme dalam dunia politik. Rasionalitas ekonomi menjadi intrumen utama pragmatisme itu.

Untuk mengembalikan watak buruk partai politik yang demikian dibutuhkan sebuah terobosan fundamental. Terobosan yang tidak hanya mengikat anggota tetapi elit partai. Pembuatan pakta integritas hemat saya bagian dari terobosan penting itu.

Dalam konteks itu, pelarangan menteri dan mantan napi korupsi untuk menjadi caleg mesti dibaca dalam konteks menjaga integritas partai seperti diterangkan di atas. Pesan partai sangat jelas.

Elit Partai Nasdem, Golkar, PSI dan Hanura memberi sinyal etik tidak saja kepada anggota partai tetapi juga kepada semua entitas politik di republik ini. Sinyal etis itu ialah menjaga agar partai tetap dipercaya rakyat sebagai salah satu aspek penting demokrasi. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!