Timor Express

FLORES RAYA

Polres Ende Bersurat ke Auditor

Terkait Dugaan Gratifikasi

ENDE, TIMEX – Publik Kabupaten Ende terus mempertanyakan penanganan dugaan gratifikasi tujuh oknum anggota DPRD Ende. Kasus yang sudah berulang tahun dan oleh Pengadilan Negri Ende sudah memerintahkan untuk dilanjutkan penanganannya, namun hingga kini tidak ada progres pasca putusan praperadilan.

Kapolres Ende, AKBP Achmat Muzayin yang ditemui, Senin (6/8) di ruang kerjanya mengatakan, dugaan gratifikasi tetap diproses. Menurut dia, Polres Ende komit menjalankan perintah pengadilan yang memerintahkan agar melanjutkan proses penyelidikan.

“Prosesnya sekarang kami tengah bersurat ke auditor dan kami menanti balasan, namun hingga kini belum ada jawaban,” ujarnya.

Ditambahkan, pihaknya meminta auditor karena berharap agar hasilnya benar-benar independen tanpa dipengaruhi kepentingan tertentu. Hal ini menjawab pertanyaan kenapa tidak menggunakan auditor dari BPKP.

Sementara itu, koordinator tim kuasa hukum Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gertak), Titus Tibo kepada Timor Express, Rabu (1/8) lalu di Pengadilan Negeri Ende menilai lambannya penanganan dugaan gratifikasi yang menyeret tujuh oknum anggota DPRD dan Direktur PDAM Ende diduga kuat saat ini penyidik sudah disandra dengan kepentingan politik dan tekanan pihak tertentu.

“Sementara itu langkah penyidik dengan meminta auditor independen dari Malang Jawa Timur saya nilai sebagai langkah penyidik untuk mengulur-ulur waktu penuntasan dugaan gratifikasi. Masa untuk menghitung tujuh voucher perjalanan dinas penyidik harus mencari auditor yang memakan waktu satu bulan lebih,” kata Titus.

Achmat Muzayin

Achmat Muzayin

Menurut dia, semua alat bukti sudah dipaparkan dihadapan majelis hakim pada sidang gugatan praperadilan. Dirinya menyatakan siap debat publik dengan pihak kepolisian berkaitan dengan dugaan gratifikasi. Harus dipahami kasus ini kasus gratifikasi, di mana sebagai pejabat publik menerima sesuatu dalam kaitan hubungan kerja atau dengan kata lain ada hubungan sebab akibat.

“Beda kalau kasus ini masuk pada pasal 2 dan 3 di mana perbuatannya disebut melawan hukum yang berakibat pada kerugian negara. Jika saja tujuh oknum DPRD tersebut ketika menerima sesuatu dalam kurun waktu 30 hari melaporkan ke KPK, maka kasusnya tidak perlu diproses. Tetapi ini sangat jelas selama kurun waktu 30 hari bahkan bertahun-tahun tidak dilaporkan, pada saat disoroti publik baru tujuh oknum tersebut beralibi macam-macam,” kata dia.

Menurut Titus, pihaknya sependapat dengan masyarakat, di mana penyidik tidak serius dan ada tekanan dari pihak tertentu. “Bagi kami sangat jelas perintah PN Ende dan amanat Pasal 12 b UU Tipikor tidak ada unsur kerugian negara. Kalau amanat undang-undang jelas seperti itu pertanyaan kita kenapa polisi meminta jasa auditor independen. Bagi kami tetap mengikuti langkah penyidik, masa untuk menghitung tujuh vocer perjalanan dinas penyidik butuh auditor. (kr7/ays)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!