Timor Express

NASIONAL

Sengketa Pilkada Rote Ndao Ditolak

Pemohon Tak Punya Legal Standing

JAKARTA, TIMEX – Dua sengketa pilkada Kabupaten Rote Ndao gugur di meja hakim Mahkamah Konstitusi, Kamis (9/8). Dengan demikian, dua perkara tersebut tak bisa lagi berlanjut ke sidang pembuktian.

Dua perkara yang digugurkan hakim, yakni nomor 23/PHP.BUP-XVI/2018 dan 14/PHP.BUP-XVI/2018. Pemohon atau penggugatnya adalah pasangan Mesakh Nitanel Nunuhitu-Semuel Conny Penna dan pasangan Bima Fanggidae-Erenst Pella. Perkara yang dimohonkan tersebut akhirnya dinyatakan tidak dapat dilanjutkan (dismissal).

Gugurnya dua perkara ini setelah digelarnya rapat permusyawaratan hakim (RPH) oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI). Ditemukan adanya kekurangan pada permohonan pemohon.

Sidang dismissal untuk dua perkara dari Kabupaten Rote Ndao tersebut digelar Kamis (9/8) pukul 13.00 WIB, bertempat di ruang sidang utama lantai II gedung MK RI.

Dalam amar putusan dismissal kemarin, majelis hakim MK RI yang diketuai Anwar Usman didampingi hakim anggota Aswanto, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo dan Saldi Isra secara tegas mengatakan pokok permohonan kedua pemohon perkara PHP Kada tidak dipertimbangkan.

Hal tersebut, kata ketua majelis hakim, karena eksepsi para termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kewenangan mahkamah dan tidak beralasan menurut hukum, mahkamah berkewenangan mengadili permohonan a quo, permohonan pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait tidak dipertimbangkan.

Sementara dalam pokok permohonannya, majelis hakim tegaskan bahwa tidak dipertimbangkan. “Mengadili, dalam eksepsi yakni menerima eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait karena berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon, menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” tegas hakim ketua Anwar Usman.

Sementara dalam pertimbangannya, majelis hakim MK RI mengatakan, setelah mendengarkan permohonan para pemohon, mendengarkan keterangan pemohon, membaca dan mendengarkan jawaban termohon dan pihak terkait maka majelis hakim MK RI sudah mempertimbangkan secara baik dan cermat. “Pertimbangan hukum, menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan pemohon maka mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting yang berkenaan dengan PHP Kada Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao. Dalam eksepsi; mengenai kewenangan mahkamah. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum, maka eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan mahkamah tidak beralasan menurut hukum,” jelas hakim anggota Arief Hidayat.

Karena itu, mahkamah berkewenangan untuk mengadili permohonan a quo. “Tenggang waktu pengajuan permohonan oleh para pemohon sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedudukan hukum (legal standing) pemohon; menimbang bahwa sebelum makhamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, maka mahkamah mempertimbangkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon,” jelas Arief.

Dalam mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon, mahkamah mempertimbangkan perolehan suara pemohon yakni sebanyak 19.504 suara dan perolehan suara pihak terkait adalah sebanyak 22.098 suara. Karena itu, perbedaan suara para pemohon dan pihak terkait jauh terpaut atau lebih dari 2 persen. “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka mahkamah berpendapat, meskipun para pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat 2 tentang Undang-undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada dan Pasal 7 PMK Nomor 5/2017. Karena itu maka menurut mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian maka dalam eksepsi termohon dan pihak lain bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum,” tandas Arief.

Kuasa pihak termohon, Yanto M. P. Ekon kepada Timor Express petang kemarin di gedung MK RI usai sidang dismissal mengatakan putusan majelis hakim MK RI untuk dua perkara gugatan PHP Kada dari Kabupaten Rote Ndao sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. “Jadi, sejak awal kita memang sudah pahami soal ketentuan sebagaimana dalam Pasal 158 ayat 2. Sebenarnya, permohonan kedua pemohon itu tidak memenuhi syarat. Karena itu maka putusan majelis hakim MK RI sudah sangat tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku,”
tandas Yanto.

Sementara kuasa hukum pemohon, Petrus Bala Pattyona kepada Timor Express menegaskan bahwa putusan MK RI hanya menghitung syarat sebagaimana dalam Pasal 158 ayat 2 tentang Undang-undang Nomor 10/2016 dimana salah satu poinnya yakni selisih perolehan suara memang sudah bagus.

Tapi, jelas Petrus, yang menjadi masalah yakni kinerja para penyelenggara Pilkada di tingkat bawah. “MK RI ini hanya di muara saja menangani sengketa tentang Pilkada. Yang menjadi masalah adalah MK RI justru mempercayai perhitungan penyelenggara yakni KPU. Ini sangat berbahaya karena kalau setiap peserta Pilkada bermain dengan KPU untuk mendapatkan suara banyak maka masyarakat yang akan jadi korban,” ujar advokat senior asal NTT ini.

Terpisah, kuasa hukum pihak terkait, Arnold Sjah mengaku bahwa perkara gugatan yang diajukan oleh kedua pemohon harusnya tidak sampai ke MK RI. Hal tersebut, tegas Ony, sapaan akrabnya, jelas karena memang dari kedudukan hukum khususnya ambang batas perolehan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam aturan yang berlaku. “Dalam Pilkada, jika ada pihak yang tidak puas dengan perolehan suara maka silakan mengajukan permohonan gugatan ke MK RI. Akan tetapi, MK RI akan mempertimbangkan semua permohonan yang masuk sebagaimana yang diatur dalam undang-undang,” katanya.

Untuk diketahui, Kamis kemarin sekira pukul 08.30 WIB, majelis hakim MK RI juga menggelar sidang dengan agenda pembacaan ketetapan untuk pasangan calon Jonas Cornelius Lun, S.Pd-Dr. Adolfina Elisabeth Koamesakh, M.Th., M.Hum dengan nomor perkara 22/ PHP. BUP-XVI/ 2018. Pasalnya, pasangan calon ini memilih untuk menarik kembali berkas permohonan gugatannya di MK RI setelah sudah didaftarkan secara resmi di kepaniteraan. (gat/fmc/sam)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!