Persoalan Utang Dibawa ke Ranah Hukum – Timor Express

Timor Express

RAKYAT TIMOR

Persoalan Utang Dibawa ke Ranah Hukum

Utang akan Dibayar pada Perubahan

SOE, TIMEX – Persoalan utang Pemkab TTS kepada rekanan berbuntut panjang. Rekanan yang belum mendapat haknya dari Pemkab TTS memilih untuk membawa persoalan itu ke ranah hukum.

“Ya, karena kami minta segera bayar hak kami, tapi masih berbelit-belit dengan alasan regulasi dan sebagainya. Jadi kami akan bawa persoalan ini ke ranah hukum saja,” ujar Yarit Pasumain mewakili sejumlah kontraktor yang haknya belum diberikan Pemkab TTS.

Sementara itu, Bupati TTS, Paulus VR Mella saat dikonfirmasi terkait persoalan tersebut di gedung DPRD TTS, Kamis (9/8) mengatakan, Pemkab TTS tidak ingin menahan hak rekanan yang merupakan mitra dalam membangun daerah. Hanya saja, secara regulasi tidak mengizinkan untuk mencairkan dana pihak ketiga saat ini, melainkan harus menunggu pembayaran melalui perubahan anggaran. Jika dipaksakan untuk dibayarkan saat ini, maka tentu Pemkab TTS telah melanggar aturan dan akan berujung pada persoalan hukum.

“Kalau kami paksakan untuk bayar sekarang, maka akan bermasalah hukum. Jadi saya berharap kawan-kawan rekanan bersabar dan tetap mendukung pemerintah dan DPRD TTS, agar tahapan penetapan APBD perubahan dapat berjalan lancar sehingga hak pihak ketiga dapat dicairkan setelah APBD perubahan diketuk,” ucap Paulus.

Paulus Mella

                  Paulus Mella

Upaya Pemkab TTS dan DPRD TTS untuk memberikan hak pihak ketiga telah dilakukan beberapa bulan lalu. Upaya yang dilakukan adalah Pemkab TTS dan DPRD TTS berkonsultasi ke penerintah pusat, namun jawaban yang diperoleh adalah tidak bisa melaksanakan pembayaran hak pihak ketiga melalui APBD penyempurnaan. Meski sebelumnya sudah disepakati untuk melakukan pembayaran hak pihak ke

tiga dengan menerbitkan peraturan bupati (Perbup), hanya saja setelah mempelajari aturan secara menyeluruh, jika membayar utang pihak ketiga melalui APBD penyempurnaan, maka akan berkonsekuensi hukum.

Jean Neonufa

                 Jean Neonufa

“Memang saya sudah tanda tangan perbup, tetapi setelah pelajari aturan secara menyeluruh, itu akan berkonsekuensi hukum sehingga saya tarik kembali dan itu dianggap tidak berlaku,” katanya.

Menanggapi pernyataan rekanan bahwa akan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum, Paulus mengatakan, sebaiknya rekanan tidak perlu membawa persoalan tersebut ke ranah hukum, melainkan mendukung DPRD TTS dan Pemkab TTS untuk melaksanakan sidang perubahan sesuai dengan tahapan.

“Tapi kalau mau bawa ke ranah hokum pun kami akan sampaikan kepada penegak hukum bahwa, kami tidak bisa bayar karena secara regulasi tidak mengizinkan,” kata Paulus.

Sementara, Ketua DPRD TTS, Jean Neonufa mengaku, persoalan utang pihak ketiga tidak bisa dibayar pada penyempurnaan APBD, melainkan secara regulasi menginstruksikan pembayaran pada APBD perubahan. Karena itu, Jean berharap rekanan bersabar sehingga proses penetapan APBD perubahan dapat berjalan sesuai dengan tahapan, sehingga hak pihak ketiga dapat dibayar setelah penetapan APBD perubahan 2018.

“Kalau mau bayar sekarang, siapa yang mau pasang diri untuk masuk penjara? Karena secara aturan tidak diperkenankan bayar utang pihak ketiga pada APBD penyempurnaan ini,” tandas Jean. (yop/ays)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

Jaringan Berita Terbesar

© 2016 TIMOREXPRESS.COM by FAJAR.co.id

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!