Timor Express

EKONOMI BISNIS

Jurus Sakti OJK Hadapi Serbuan Bank Online

Istimewa

Ilustrasi Fintech

JAKARTA, TIMEX – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengawasi dampak teknologi terhadap perkembangan fenomena ekonomi berbagi (sharing economy) berbasis peer-to-peer (P2P) hingga business-to-business (B2B). Untuk mencegah kenakalan fintech ilegal, OJK mengeluarkan aturan.

Saat ini perusahaan jasa keuangan digital atau financial technology (Fintech) sedang menjamur. Sementara itu, banyak masyarakat justru menjadi korban, terbelit jerat utang yang disebar Fintech illegal.

Menanggapi fenomena itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida mengatakan lembaga-lembaga jasa keuangan di Indonesia harus keep up terhadap perubahan. Selain itu juga terus berinovasi dan berkolaborasi menciptakan nilai tambah bagi masyarakat, mendukung inklusi serta stabilitas keuangan.

“Dengan adanya perubahan ini, maka lembaga jasa keuangan di Indonesia harus keep up terhadap perubahan dan terus berinovasi serta berkolaborasi dalam menciptakan nilai tambah bagi masyarakat, mendukung inklusi dan stabilitas keuangan,” tuturnya.

Menanggapi perubahan yang terjadi, kata dia, salah satu respon yang diberikan Pemerintah yaitu membangun 5 sektor manufaktur berdaya saing regional serta menerapkan 10 prioritas nasional dalam inisiatif Making Indonesia 4.0. Lima sektor prioritas itu adalah makanan minuman, otomotif, tekstil, elektronik dan kimia.

Adapun 10 prioritas nasional ini antara lain, perbaikan alur aliran barang dan material, Desain ulang zona industri, mengakomodasi standar-standar keberlanjutan, memberdayakan UMKM, dan membangun infrastruktur digital.

“Implementasi Making Indonesia 4.0 diperkirakan akan membawa dampak positif terhadap perekonomian dan peluang kerja,” imbuhnya.

Inisiatif Making Indonesia 4.0 ini, lanjutnya, tentunya memerlukan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak. Terutama Lembaga Jasa Keuangan dan perusahaan rintisan (start up).

“OJK sangat menyadari bahwa sinergi yang terjadi dalam sektor jasa keuangan amat penting. Oleh karena itu, OJK sebagai regulator berperan aktif melakukan harmonisasi kegiatan yang ada di sektor jasa keuangan,” jelasnya.

Beberapa aturan sudah dikeluarkan, di antaranya adalah POJK No.77 tahun 2016 tentang Layanan Peer to Peer Lending dan POJK No.13 tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital.

“Peraturan ini diharapkan dapat menghasilkan pengawasan, perizinan, perlindungan konsumen dan penetrasi inklusi keuangan yang lebih baik untuk fintech sehingga sinergi dengan lembaga jasa keuangan dapat tercipta dengan lebih baik,” kata dia.

Masih dalam kerangka mekanisme pengaturan dan pengawasan Fintech, kata Nurhaida lebjh jauh, melalui perhelatan World Bank dan IMF Annual Meeting di Bali beberapa waktu lalu menghasilkan Bali Fintech Agenda. Bali Fintech Agenda diterbitkan seiring dengan adanya kebutuhan bersama dari negara-negara di dunia untuk bersikap terhadap perkembangan fintech.

Peserta annual meeting menyadari bahwa fintech dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan dan sekaligus meningkatkan inklusi keuangan. Namun di sisi lain fintech juga menimbulkan risiko khususnya kepada konsumen dan investor, dan bisa jadi terhadap stabilitas sistem keuangan.

“Untuk itu OJK mendukung peluncuran Bali Fintech Agenda yang berisi 12 prinsip seperti: mendorong fintech untuk berperan lebih dalam meningkatkan inklusi keuangan dan pengembangan pasar keuangan, menjaga integritas system keuangan, dan perlunya membangun infrastruktur data dan keuangan yang robust untuk mendapatkan keuntungan dalam pengembangan fintech,” tandasnya. (mys/JPC/tom)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!