Timor Express

KUPANG METRO

Tujuh Kadis Hilang Jabatan

Rancangan Diserahkan ke Mendagri

KUPANG, TIMEX – Sebanyak tujuh dinas di Pemerintah Provinsi NTT ditiadakan atau digabungkan ke dinas lain. Akibatnya, tujuh kepala dinas harus kehilangan jabatan.
Biro Organisasi Setda NTT memastikan tujuh dinas yang akan ditiadakan, yakni Dinas Perumahan Rakyat digabungkan kembali ke Dinas PU, Dinas Koperasi digabungkan ke Dinas Nakertrans, Dinas Lingkungan Hidup digabungkan dengan Dinas Kehutanan, Dinas Kebudayaan digabungkan kembali ke Dinas Pendidikan.

Selanjutnya, Dinas Pertanian digabungkan dengan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perpustakaan digabung dengan Dinas Kearsipan. Dinas Perdagangan digabungkan kembali dengan Dinas Perindustrian.

Kepala Biro Organisasi Setda NTT, Ferdy Kapitan yang diwawancara Timor Express di ruang kerjanya, Selasa (13/11) menjelaskan, pembentukan perangkat daerah merupakan kombinasi antara tuntutan normatif pada urusan pemerintahan wajib dan pilihan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, beban kerja dan kewenangan daerah serta visi/misi pembangunan daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Reformasi birokrasi merupakan salah satu misi yang diemban gubernur dan wakil gubernur NTT 2018-2023.

Menurut Ferdy, analisis terhadap kebutuhan perangkat daerah telah didahului dengan evaluasi terhadap kondisi organisasi perangkat daerah. Hasil evaluasi yang dilakukan mengakibatkan perubahan OPD berupa penggabungan, penghapusan, pemekaran, serta perubahan fungsi-fungsi organisasi yang sudah ada. “Perampingan ini tidak bertentangan dengan regulasi. Ada regulasi baru, yakni Permendagri RI Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Penataan Perangkat Daerah. Itu dibuka ruang untuk melakukan penataan perangkat daerah,” jelas Ferdy.

Penataan dalam hal ini evaluasi, pengendalian dan pembinaan. Pemerintah pusat akan membina, mengembalikan ke provinsi dan provinsi ke kabupaten/kota. Dia tidak boleh bertentangan dengan PP 18 tahun 2016. Tetapi roh yang dikedepankan di Permendagri itu adalah perampingan untuk efesiensi. “Itu yang saya maksud tidak bertentangan dengan Pak Gubernur sekarang. Jadi pemikiran Pak Gubernur malah mendahului amanat yang dikeluarkan di Permendagri 99,” terang dia.

Selain tujuh dinas yang hilang, ada penggabungan Biro Pemerintahan dengan Badan Pengelola Perbatasan. Kemudian Biro Kesra melaksanakan urusan kependudukan dan catatan sipil yang dialihkan dari Dinas Kesehatan.

Biro Ekonomi digabungkan dengan Biro Kerja Sama. Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa diberi tugas memperkuat tugas dan evaluasi program pembangunan yang selama ini dilaksanakan Bappeda.

Selanjutnya, Balitbangda digabungkan dengan Bappeda. Sementara Badan Pengembangan SDM Daerah dan Sekretariat KORPRI digabungkan dengan BKD. Hanya satu OPD yang dipisah, yakni Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipisah menjadi Badan Pendapatan Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Menurut Ferdy, proses pembahasan bersama pimpinan OPD sudah dilakukan dan hasilnya telah disetujui gubernur. Bahkan sudah ditelaah oleh Biro Hukum. “Besok (hari ini) saya bawa ke Kementerian (Kemendagri) untuk konsultasi. Kami yakin tidak ada perubahan banyak karena ini sudah sesuai regulasi yang ada,” tandas Ferdy.

Hasil konsultasi tersebut akan dibawa ke badan legislasi di DPRD NTT untuk dibahas. Menurut dia, perampingan merupakan kewenangan penuh dari pemerintah sesuai kebutuhan. Sehingga, perampingan tersebut sudah tepat untuk kepentingan ke depan.

Ditanya terkait kesesuaian OPD yang baru dan penggunaan APBD 2019, Ferdy katakan, pemerintah sudah mengantisipasinya melalui tim di Bappeda. Bahkan sudah mengacu pada RPJMD. “Jadi nanti peraturan ini rencananya akan ditetapkan bersamaan dengan RPJMD di Desember 2018, disesuaikan dengan waktu DPRD,” bebernya.

Dia tambahkan, langkah yang diambil gubernur tersebut sudah melalui pertimbangan yang matang. Bahkan bukan tidak mungkin gubernur telah menyiapkan strategi untuk menjalankan roda pemerintahan dengan hasil perampingan OPD tersebut. Ferdy akui, akan terjadi efisiensi. Misalnya, operasional kepala dinas, akan dihemat hingga tujuh kepala dinas.

Masih menurut dia, meski ada penggabungan OPD, namun tidak menghilangkan urusannya. Urusan-urusan tersebut diakomodir dalam peraturan gubernur, dalam bentuk uraian tugas. “Uraian tugas ini yang sudah digabungkan antara perangkat A dan perangkat B. Pakai dua-duanya. Dan yang digabung ini juga serumpun. Ada kecocokan. Kalau ternyata di dalam situ ada sesuatu yang penting, butuh dia punya sendiri, kita buat UPT,” paparnya.

Dia contohkan, jika Dinas Pertanian ingin menambah UPT, gubernur mempersilakan. Misalnya UPT terkait kebijakan pengembangan kelor. Atau garam di Nagekeo dari Disperindag. Masih menurut dia, total OPD sebelumnya sebanyak 48. Namun setelah dilakukan perampingan, hanya tersisa 37 OPD.

Sebelumnya Gubernur Viktor Laiskodat mengatakan perampingan OPD dilakukan agar pelaksanaan pemerintahan lebih efektif dan efisien. Menurutnya, birokrasi tidak boleh gemuk, sehingga bergerak lebih cepat. “Kalau terlalu gemuk, bergerak lambat,” kata Viktor sebelumnya. (cel/sam)

 

RANCANGAN OPD BARU DI PEMPROV NTT

1. Biro Pemerintahan
2. Biro Hukum
3. Biro Ekonomi dan Kerja Sama
4. Biro Administrasi Pembangunan Dan 5. Layanan Pengadaan Barang/Jasa
6. Biro Organisasi
7. Biro Humas dan Protokol
8. Biro Umum
9. Sekretariat DPRPD
10. Inspektorat
11. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
12. Dinas Kesehatan
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
14. Satuan Polisi Pamong Praja
15. Dinas Sosial
16. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi
17. Dinas Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak
18. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
19. Dinas Peternakan
20. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
21. Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa
22. Dinas Perhubungan
23. Dinas Komunikasi dan Informatika
24. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
26. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
27. Dinas Kelautan dan Perikanan
28. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
29. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
30. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
31. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
32. Badan Pendapatan Daerah
33. Badan Keuangan dan Aset Daerah
34. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
35. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
36. Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakrta
37. RSUD Prof. W. Z. Johannes Kupang

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!