Timor Express

EKONOMI BISNIS

Pemerintah Hapus Perizinan Usaha Warnet

Ilustrasi bisnis warnet

DOK.JAWAPOS.COM

jakarta, timex – Pemerintah memberi relaksasi terhadap Daftar Negatif Investasi (DNI) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016. Nantinya, kemudahan itu akan dituangkan dalam Perpres baru yang diperkirakan akan segera terbit pada pekan ini.

Salah satu relaksasi yang diberikan pemerintah adalah kemudahan dalam membangun bisnis warung internet (warnet) atau industri pengupasan umbi-umbian. Bagi masyarakat yang ingin berinvestasi di dua sektor itu kini tidak lagi perlu mengurus izin.

Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso. Dalam Perpres 44/2016, pemerintah mengatur klausul bahwa investor yang mendirikan dua bisnis usaha itu wajib mengurus izin di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Nah ini pertimbangan dan perubahannya, dikeluarkan dari DNI yang tidak wajib UMKMK menjadi tidak perlu perizinan. Jadi dulu dia masuk ke wajib UMKM. Jadi sekarang tidak perlu UMKM untuk buka bisnis itu dan tidak perlu izin dulu,” ujarnya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (19/11).

“Sekarang rakyat kecil nggak perlu izin lagi, untuk warnet, umbi-umbian,” tambahnya.

Selain itu, Susi juga menegaskan jika kedua bidang usaha itu tidak diizinkan 100 persen untuk asing. Pasalnya, Undang-Undang (UU) UMKM telah mengatur ketentuan investasi untuk asing harus di atas Rp 10 miliar.

“UU UMKM itu (mengatur investasi asing) hanya untuk Rp 10 miliar ke atas. PMA juga perlu izin (investasi), jadi dijamin tidak bisa masuk,” pungkasnya. (hap/JPC/TOM)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!