Timor Express

PENDIDIKAN

Unwira Kupang Sumbang Gagasan bagi MPR

CINDERAMATA.Rektor Unwira Kupang, Pater Dr.Philipus Tule, SVD memberikan cinderamata kepada para pemateri usai Seminar Nasional di Hotel Asthon Kupang, Rabu (28/11)

INTHO HERISON TIHU/TIMEX.

Rektor: 50 Persen Anggota MPR RI Tak Bermutu

KUPANG, TIMEX-Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang menggelar seminar nasional untuk memberikan masukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI terkait eksistensi lembaga yang anggotanya adalah anggota DPRD RI dan DPD RI itu.

Seminar yang digelar di Hotel Aston Kupang, Rabu (28/11) diharapkan dalam memberikan masukan dalam rangka penataan sistem ketatanegaraan Indonesia dan mewujudkan akuntabilitas publik dalam melaksanakan tugas konstitusional MPR RI.

Kegiatan tersebut atas kerja sama MRI RI dan Unwira dengan mengusung tema “Penataan Kewenangan MPR” dengan menghadirkan sejumlah narasumber. Pembicara dalam seminar tersebut Prof. Dr. Hendrawan Supratikno, Dr. Andreas Hugo Pareira, Zulfan Lindan, Pdt.Marthen, Dr. Maria Theresia Geme, Dr.Yohanes Kotan dan Dr.Yohanes Tuba Helan.

Seminar nasional yang juga menghadirkan mahasiswa dari perguruan tinggi se Kota Kupang tersebut dibuka anggota MPR RI, Hogo Pareira sebagai keynote speaker.

Rektor Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang, Pater Dr. Philipus Tule, SVD dalam kesempatan tersebut mengatakan, isu penataan kewenangan MPR RI dilatarbelakangi berbagai hal seperti yang diamanatkan undang-undangan.

“Kedudukan pasca amandemen menetapkan MPR sebagai suatu lembaga tinggi negara yang sejajar dengan lembaga negara. Namun dengan demikian diskusi menjadi baik dan bijak jika semua itu membawa hal yang produkrif, dan efektif sebagai moralfoks kemampuan dan berkualitas tugas dan tanggung jawab MPR RI.

“Jangan anggota MPR hanya duduk saja, karena yang kita ketahui, 50 persen anggota MPR, DPD, DPRD yang berkualitas bermutu dan profesional dalam bekerja. Namun 50 persen adalah mereka yang hanya duduk diam tidak bermutu serta tidak profesional,” kata Philipus Tule.

Mewaspadai fenomena negatif ini, diharapkan dapat mendiskusikan secara baik agar kewenangan MPR membuat ketetapan termasuk ketetapan MPR tentang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden serta tafsir konstitusi serta ketetapan lainnya yang bisa mengingatkan kembali garis-garis besar haluan negara (GBHN).

“Diharapkan pertemuan ini dapat menghasilkan rekomendasi yang implementatif dan konfrehensif yang dapat memperkuat sistem dalam pengelolaan lembaga negara. Agar, tidak ada lembaga yang mendominasi atau mendominasi lembaga yang lain di negara ini untuk memperkuat dan mempertegas sistem presidensial di negara ini,” tegas Pater Philipus.

Assisten III Seda NTT, Stefanus Ratoe Oejoe mengatakan, tugas MPR melakukan kajian undang-undang 1945 yang menjadi dasar negara. Sehingga membutuhkan kajian yang mendalam dari akademisi untuk mengetahui melalui isu yang berkembang, seperti kewenangan MPR.

Hasil dari seminar ini akan digunakan sebagai referensi bagi MPR dalam menentukan rumusan yang ideal untuk ditentukan sebagai rekomendasi, termasuk di dalamnya sebagi dasar masukan apabila ada perubahan Undang-undang 1945.

“Diharapkan dari seminar nasional ini lahirlah alternatif pemikiran tentang upaya yang akan dilakukan dalam kedudukannya sebagai lembaga negara. MPR harus memberikan kontribusi yang ideal yang keanggotaannya mencerminkan keterwakilan rakyat dan daerah,” papar Stefanus.

Hogo Pareire, usai membuka kegiatan seminar itu kepada Timor Express menjelaskan, topik dan tema diskusi pada seminar nasional tersebut bukan untuk kepentingan MPR. Namun, bertujuan untuk mengembalikan GBHN. “Negara ini harus memiliki haluan, karena saat ini negara sangat membutuhkan sebuah haluan negara,” ungkap politikus PDIP tersebut.

Dikatakan sudah kurang lebih 20 tahun negara ini berjalan tanpa guide line yang bisa mengikat secara keseluruhan. “Persoalannya MPR tidak memiliki kewenangan lagi untuk menentukan atau memutuskan garis besar haluan negara. Oleh karena itu penataan lembaga MPR ini tujuannya adalah kembali memberikan wewenang. Tapi bagaimana prosesnya, ini yang kita butukan masukan-masukan dari akademisi dan mahasiswa memberikan pencerahan-pencerahan agar bisa mengambil suatu keputusan yang sah,” tutup Hugo.(mg29/cel)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!