Timor Express

KUPANG METRO

Ketua DPRD NTT Digugat

ILUSTRASI: MARTEN LADO/TIMEX

Jimmy Mengaku Rugi Rp 2,5 Miliar
Pengacara: Sidang Perdana Pekan Depan

KUPANG, TIMEX – Kabar kurang baik datang dari Gedung DPRD NTT. Anggota DPRD NTT, Jimmy Sianto menggugat Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno (tergugat III) dan tiga wakilnya Yunus Takandewa (IV), Alex Ofong (V) dan Gabriel Beri Bina (VI) ke Pengadilan Negeri Kelas I Kupang, Selasa (4/12).

Selain keempatnya, Jimmy juga menggugat Ketua DPD Hanura NTT, Refafi Gah (I) dan sekretarisnya, Siprianus Woka Ritan (II). Gugatan didaftarkan oleh kuasa hukumnya, Fransisco Bernando Bessi dan rekan itu berkaitan dengan tiga hal.

Pertama, Jimmy menggugat DPD Hanura NTT atas pencabutan kartu tanda anggota (KTA) dirinya sebagai kader Hanura melalui Surat Keputusan Nomor: i.37/DPD-NTT/HANURA/III/2018, tertanggal 28 Maret 2018. Kedua, Jimmy menggugat Surat Nomor: e.11/DPD-NTT/HANURA/IV/2018, tertanggal 25 April 2018 tentang usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap dirinya.

Objek perkara ketiga, yakni Surat Nomor: e.29/DPD-NTT/HANURA/IX/2018, tertanggal 17 September 2018 tentang Perubahan Komposisi Fraksi Partai Hanura DPRD NTT. “Yang masing-masing ditandatangani oleh tergugat I dan Tergugat II dan juga mengikat tergugat III, IV, V, VI selaku Pimpinan DPRD Provinsi NTT hingga perkara a quo berkekuatan hukum tetap,” kata Fransisco Bernando Bessi kepada wartawan di Swiss Belinn Kristal Hotel Kupang, Selasa (4/12).

Fransisco katakan, dirinya bersama rekannya, Marianus Watunggadha dan Ivan Yosua Missa mendaftarkan perkara tersebut. Menurut dia, dalam waktu tidak lama atau pekan depan, akan dilakukan sidang perdana.

Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno yang dikonfirmasi terkait hal ini mengatakan, keputusan untuk menindaklanjuti surat dari DPD Hanura diambil secara kelembagaan, yakni dirinya bersama tiga wakil ketua lainnya. Menurut dia, keputusan pun berdasarkan kondisi nasional yang secara aturan negara telah mengakui kepengurusan Hanura versi Oesman Sapta Odang-Hery Luntung.

“Kami tinggal tindak lanjuti untuk penghormatan terhadap eksistensi partai politik. Karena itu kalau Pak Jimmy memandang lain, kita hormati dan dipersilakan. Kami juga mengikuti proses hukum ini dan tentu kami juga akan mengambil langkah-langkah koordinasi juga, baik secara internal dan pemerintah provinsi,” kata Anwar.

Menurut Anwar, parpol adalah instrumen negara, dan anggota DPR atau DPRD semuanya berasal dari parpol. Selain telah memroses pergantian Jimmy dari Ketua Fraksi Hanura, Anwar akui saat ini pihaknya sudah menindaklanjuti usulan PAW terhadap Jimmy.

Pihaknya pun telah menerima jawaban dari KPU NTT tentang siapa yang akan menggantikan Jimmy. Setelah berkas lengkap, usulan dilanjutkan ke Kementerian Dalam Negeri melalui pemerintah Provinsi NTT.

Anwar tegaskan, pihaknya tidak memiliki tendensi lain. Usulan itu semata-mata untuk normatif eksistensi partai politik. Kemudian untuk negara dan pemerintah provinsi NTT. “Jadi maksud saya, supaya lembaga DPRD juga tidak merasa terbebani oleh konflik internal di Hanura. Selama ini misalnya, kami bertahan, fraksi di bawah kepemimpinan Pak Jimmy, tetapi DPD Hanura-nya, Refafi Gah mengaggap kami tidak menghormati eksistensi parpolnya,” tambah dia.

“Sekarang giliran kami mengakui itu, Pak Jimmy melakukan gugatan. Yah, silakan saja. Ini kan diuji oleh pengadilan. Kami anggota dewan siap. Karena kalau gugatan itu, saya dengar dan saya melihat bahwa di DPRD ada 4 orang yang ikut digugat. Kami megambil keputusan sebagai pimpinan lembaga DPRD secara kolektif kolegial. Jadi intinya kami hormati dan kami akan sikapi,” tandasnya.

Ketua DPD Hanura NTT, Refafi Gah yang dihubungi terpisah juga mengaku siap menghadapi gugatan tersebut. “Menggugat itu hak dia. Proses PAW tetap berjalan, karena Jimmy sudah dipecat dari partai dan telah dicabut KTA-nya,” tegas Refafi.

Hal senada juga diungkapkan sekretarisnya, Sirpianus Ritan. Menurut Sipri, menggugat itu hak Jimmy. Dan, pihaknya siap menghadapinya. Karena menurut dia, semua yang dilakukan DPD Hanura sudah melalui proses yang benar dan sesuai mekanisme di Partai Hanura. “Silakan beliau berproses, karena itu hak dia sebagai warga negara. Yang pasti proses PAW-nya sebentar lagi kelar,” tambahnya. (cel/sam)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!