Timor Express

KUPANG METRO

Banggar Pangkas Rp 9 Miliar

ILUSTRASI: NET

Sisa Rp 15 Miliar untuk RTH

KUPANG, TIMEX – Pada sidang anggaran murni 2019, Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang mengusulkan anggaran sebesar Rp 24 miliar untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di beberapa taman di Kota Kupang.

Selanjutnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Kupang memutuskan untuk memotong Rp 9 miliar, sehingga tersisa hanya Rp 15 miliar.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)  Kota Kupang Benni Sain saat diwawancarai di Balai Kota Kupang, Kamis (6/12).

Benni menjelaskan, anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan RTH di Taman Kota, Tugu Adipura Penfui, Patung Kasih, Air Mancur Bundaran Tirosa, Sabuk Hijau atau Green Belt Jalan Samratulangi, Patung Sasando di Jalan Ina Bo’i, eks Teluk Kupang, Alun-alun Kota dan area Patung Sonbai.

“Kami akan sesuaikan dengan anggaran, mana-mana saja yang bisa dikerjakan duluan, karena memang untuk RTH menjadi prioritas untuk penataan kota,” kata Benni.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kota Kupang Telendmark Daud, mengatakan, anggaran yang diusulkan pemerintah untuk RTH sebesar Rp 24 miliar, termasuk Rp 2 miliar anggaran RTH eks Teluk Kupang dan Alun-alun yang tidak dikerjakan tahun 2018, sehingga diusulkan untuk dikerjakan pada tahun 2019.

“Jadi ada Rp 2 miliar yang tidak dikerjakan dengan alasan anggaran kurang. Anggaran ini direncanakan untuk membangun 2.000 meter persegi ruang terbuka hijau di depan eks Teluk Kupang atau lokasi Alun-alun Kota, berarti sisa Rp 22 miliar saja,” katanya.

Telend menjelaskan, dari anggaran Rp 22 miliar itu, di dalamnya ada inklut untuk tambahan anggaran pada koridor V yang tidak disetujui, sehingga tersisa Rp 15 miliar.

Anggaran yang telah dialokasikan ini menurut dia, merupakan kewajiban pemerintah untuk membangun RTH yang menjadi prioritas.

“Misalnya membangun RTH yang sudah ada. Direvatilisasi saja karena sudah ada. Hanya perlu ditambah saja agar lebih baik lagi, dan ditata menjadi lebih bagus lagi,” ujarnya.

Pada prinsipnya, kata politisi asal Partai Golkar ini, dengan anggaran Rp 15 miliar tersebut, pemerintah dipersilahkan untuk membuat RTH yang menjadi prioritas.

“Anggaran ini harus cukup. Terkait anggaran untuk koridor V yang katanya masih kurang, silahkan pemerintah siasati agar koridor V bisa selesai dan bisa dinikmati oleh masyarakat,” harap Telend.

Ditambahkan, semua pekerjaan yang direncanakan harus berjalan dan selesai tepat waktu, agar manfaatnya bisa dinikmati oleh masyarakat.

“Prinsipnya tidak boleh ada pendobelan anggaran pada kegiatan yang sama. Yang pasti bahwa sasarannya tercapai dan tidak terbengkalai,” tutup Telend.

Untuk diketahui, salah satu fokus pekerjaan pembangunan infrastruktur dan penataan Kota Kupang tahun 2019 adalah penataan RTH.

Sekretaris Dinas PUPR Kota Kupang Devi Loak, menjelaskan, tahun 2018, salah satu proyek RTH Pemerintah Kota Kupang yaitu Koridor V Bundaran Tirosa dan tahun 2019, ada beberapa RTH yang akan ditata, diantaranya, eks Teluk Kupang,  Alun-alun Kota, Bundaran Kasih Penfui, Sonbai, Tugu Sasando, Triple Nine di Kelurahan LLBK, juga termasuk air mancur Bundaram Tirosa.

“Kami siap usulkan untuk pembangunan dan penataan semua RTH di Kota Kupang, juga untuk pembelian water canon untuk menghidupkan air mancur di Bundaran Tirosa,” kata Devi Loak.

Sebelumnya, Devi menjelaskan, anggaran untuk pembangunan RTH di eks Teluk Kupang dan alun-alun kota sudah ada.

Semuanya berjumlah Rp 2 miliar yang merupakan anggaran tahun 2018, tetapi pembangunannya tertunda karena ada beberapa kendala, yaitu belum adanya kejelasan status kerja sama antara eks Teluk Kupang dan SubaSuka, sehingga DPRD meminta agar adanya surat keputusan yang pasti tentang lahan tersebut, agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.

“Selain itu, kami juga membutuhkan perencanaan yang sesuai dengan anggaran yang disesuaikan, agar pembangunannya sesuai dengan perencanaan yang sesuai dengan anggaran,” katanya.

Kendala-kendala ini kata Devi, sementara diproses sehingga jika pada tahun 2019 sudah ada kepastian hubungan kerja sama antara SubaSuka dan eks Teluk Kupang, maka pembangunan dua RTH ini bisa dimulai.

Untuk perencanaannya, Devi mengaku sudah selesai dan hanya menunggu kepastian kerja sama dan pekerjaan bisa dimulai.

“Kami siap untuk kerjakan, karena perencanaannya sudah ada,  kami sudah membuat perencanaan yang sesuai dengan anggaran,” terangnya.

Tahun 2019, lanjut Devi, PUPR akan fokus dengan pembangunan dan penataan RTH, yang menjadi pintu-pintu masuk ke Kota Kupang. Seperti saat ini, Koridor V yang rencananya akan menjadi ikon Kota Kupang.

Selain fokus penataan RTH, PUPR juga fokus pada drainase, yang setiap tahunnya selalu menjadi keluhan masyarakat Kota Kupang. Namun masyarakat juga harus menyadari bahwa jalan-jalan di Kota Kupang bukan sepenuhnya tanggung jawab kota.

“Sehingga diperlukan kolaborasi, sinergitas antara pemerintah Kota Kupang, Pemerintah Provinsi NTT, dan pemerintah pusat,  untuk menghasilkan masterplan drainase yang sesuai dengan kebutuhan jalan atau kontur tanah di Kota Kupang,” terangnya.

Di Kota Kupang, ada jalan yang merupakan kewenangan pemerintah kota, ada kewenangan pemerintah provinsi dan ada kewenangan pemerintah pusat, sehingga sangat dibutuhkan sinergitas yang baik, agar bagaimana air hujan itu bisa diatur mulai dari hulu ke hilir.

“Kita lihat saja kontur tanah di Kota Kupang yang tidak rata, naik turun. Kita harus bisa memikirkan bagaimana membuat drainase yang sesuai, agar permasalahan ini bisa tuntas,” kata Devi Loak. (mg25/joo)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!