Timor Express

SUROSA

Bawaslu SBD Gelar Rakernis 

BAWA MATERI. Tim asistensi Bawaslu Provinsi NTT, Mikhael Feka saat membawa materi pada Rakernis Bawaslu SBD, Kamis (6/12) lalu.

EDY BEREN/TIMEX

Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019

TAMBOLAKA, TIMEX – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Kamis (6/12) lalu menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019 tingkat Kabupaten SBD.

Rakernis yang dilaksanakan di aula hotel Sinar Tambolaka, dipimpin Ketua Bawaslu Kabupaten SBD, Nikodemus Kaleka. Hadir dalam kegiatan itu, tim asistensi Bawaslu Provinsi NTT Mikhael Feka, anggota Bawaslu SBD, Dominggus Nani, Sekti Handayani dan  seluruh Panwascam se-Kabupaten SBD.

Ketua Bawaslu Kabupaten SBD, Nikodemus Kaleka mengatakan, setiap tahapan pemilu adalah tahapan krusial akan pelanggaran. Karena satu tahap tidak terlepas dari tahapan yang lain.

Meski demikian, potensi pelanggaran pemilu saat ini sangat besar terutama pada masa kampanye. Hal ini dikarenakan pada masa-masa kampanye, peserta pemilu mudah terpengaruh untuk menggunakan berbagai cara demi menarik konstituen di daerah pemilihan masing-masing.

Karena itu, ia meminta Panwascam untuk bekerja secara maksimal mengawasi setiap tahapan pemilu. “Kita harus benar-benar bekerja secara maksimal untuk mengawasinya. Kita harus mengawal proses ini secara baik karena sangat menentukan hasil akhir,” katanya.

Ia mengatakan, yang masih menjadi persoalan paling menonjol adalah DPT. Di mana, masih banyak yang belum ter-cover walaupun sudah DPTHP2. Data pemilih menurutnya, perlu dicermati lagi secara lebih serius.

“Tentang data pemilih ini setiap pemilu selalu menjadi momok yang belum terselesaikan. Setiap akhir tahapan pemilu pasti ada pihak yang mempersoalkan DPT. Sepertinya DPT bukan lagi menjadi daftar pemilih tetap, tetapi menjadi daftar persoalan tetap untuk setiap pemilu di SBD.  Kita perlu melakukan pengawasan dan pencermatan secara maksimal,” katanya.

Dirinya meminta semua pengawas pemilu untuk bekerja secara serius dan bersungguh-sungguh dengan mimpi menciptakan sebuah pemilu yang bermartabat di Sumba Barat Daya.

“Jangan lihat pekerjaan ini sebagai tugas tetapi lihatlah sebagai panggilan yang menuntut pelayanan dan pengabdian. Upahnya pasti besar di Surga,” katanya.

Anggota tim asistensi Bawaslu Provinsi NTT, Mikhael Feka dalam menyampaikan materi mengenai penanganan  pelanggaran pemilu tahun 2019 mengatakan, beberapa prinsip dalam penegakan hukum pemilu antara lain prinsip negara hukum, di mana setiap orang harus tunduk kepada aturan main pemilu. Induk dari hukum pemilu  menurut Mikel, adalah UU Nomor 7/2017. Sementara itu, penanganan pelanggaran pemilu didasarkan pada Perbawaslu Nomor 7/2018 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu.

Selain itu, ada asas kepastian hukum, di mana setiap temuan dan laporan  harus ditangani secara benar dan memberikan kepastian kepada para pihak. Asas keadilan di mana pengawas tidak boleh memihak siapapun. Asas legalitas, di mana penanganan pelanggaran pemilu tidak boleh mengada-ada, harus berdiri di atas aturan. Hal tersebut berarti Bawaslu harus menguasai aturan, agar dapat menangani permasalahan pelanggaran tersebut.

Selain itu, ada asas pembuktian, asas keaktifan hakim, asas terbuka untuk umum, asas ergo omnes dan asas keabsahan. (mg28/ays)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!