Timor Express

EKONOMI BISNIS

Harga Rumah Subdisi Naik Rp 10 Juta

RUMAH SUBSIDI. Perumahan Sejahtra Land Oetalu yang terletak di Desa Penfui Timur, Kabupaten Kupang.

IST

Bobby Pitoby: Jangan Sia-siakan Kesempatan Tersisa

KUPANG, TIMEX – Harga perumahan subsidi (perumahan FLPP) di tahun 2019 mendatang akan naik menjadi Rp 158.500.000. Dengan demikian, terdapat kenaikan Rp 10 juta dari harga saat ini, yakni sebesar Rp 148.500.000.

Informasi soal kenaikan harga perumahan subsidi ini disampaikan Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTT, Bobby Thinung Pitoby kepada Timor Express, Jumat (7/12) kemarin.

Menurut Bobby, kenaikan harga rumah subsidi di tiap-tiap daerah juga dibahas dan disepakati dalam rapat kerja nasional (Rakernas) REI yang berlangsung di Nusa Dua, Bali dari tanggal 4-8 Desember 2019. Rakernas itu sendiri digelar bersamaan dengan Pertemuan Bisnis Federasi Real Estate Internasional (FIABCI Global Business Summit) Tahun 2018.

“Untuk NTT, harga rumah subsidi naik dari Rp 148,5 juta menjadi Rp 158,5 juta,” katanya.

Bobby menyebutkan, harga rumah subsidi sebesar Rp 158,5 juta diperkirakan mulai berlaku pada 1 April 2019. Kendati demikian, penerapan atau realisasinya sangat tergantung dari terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) tentang penetapan harga rumah subsidi.

“Harga terbaru sebesar Rp 158,5 juta mulai efektif 1 april 2019. Tapi kalau Permenkeu sudah terbit dan kenaikan harga mulai di awal tahun, maka harga terbaru berlaku pada 1 Januari 2019,” kata CEO PT Timorland Estate itu.

Bobby berharap, masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memanfaatkan kesempatan untuk membeli rumah subsidi sebelum adanya kenaikan harga. Sebab nilai Rp 10 juta juga tidak sedikit bagi MBR.

“Mereka harus gunakan kesempatan ini untuk ambil rumah selagi harganya masih Rp 148 juta. Kalau tidak, mereka pasti dapat harga baru yang sudah ada kenaikan sebesar Rp 10 juta,” kata CEO Pitoby Group itu.

Secara umum, lanjut Bobby, pertemuan FIABCI
membahas berbagai kendala atau permadalah dalam pengembangan perumahan di daerah. Sekaligus mensosialisasikan program-program baru dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Lewat kesempatan ini, DPD REI NTT jugamenyampaiakan permasalahan-permasalahan yang klasik di daerah. Seperti masalah perizinan dan pengurusan sertifikat yang lambat, kebijakan pengurangan BPHTB yang hampir tidak ada sama sekali, juga masalah pemasangan listrik di perumahan yang sering terlambat akhir-akhir ini.

“Itu persoalan yang kita sampaikan dalam rakernas. Dan persoalan kita di NTT pada umunya hampir sama dengan tempat lain,” terang dia.

* Program Sejuta Rumah Jokowi Tembus Satu Juta Unit

Saat membuka FIABCI Global Business Summit di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (6/12), Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan untuk pertama kali pada 2018, capaian Program Sejuta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 29 April 2015 lalu berhasil menembus angka satu juta unit.

“Capaian Program Satu Juta Rumah dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang meningkat dan pada bulan November tahun 2018 ini telah tercapai pembangunan 1.041.323 unit rumah,” kata Menteri Basuki.

Capaian tersebut dikatakan Menteri Basuki, tidak terlepas dari kontribusi dan peran Pemerintah, pemerintah daerah, perbankan dan para pengembang perumahan. Untuk itu, ia mendorong Real Estate Indonesia (REI) sebagai salah satu asosiasi pengembang perumahan untuk terus memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan hunian berkualitas dengan harga terjangkau bagi MBR. (tom/uji/jpc)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!