P3K dan Harapan Guru Honorer – Timor Express

Timor Express

OPINI

P3K dan Harapan Guru Honorer

 

Oleh: O. K. Atamou

Wakil Ketua IGI Provinsi NTT

 

 

Pemerintah telah menerbitkan payung hukum dalam bentuk PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 49 Tahun 2018 untuk menjamin honorer melalui skema PPPK atau P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). P3K dianggap sebagai jalan tengah di antara tuntutan honorer yang ingin diangkat menjadi PNS (yang terganjalnya aturan tentang batas usia pelamar CPNS sesuai PP No. 11 tahun 2017 pasal 23 ayat 1) dan terbatasnya keuangan negara.

Berita tentang P3K ini seolah angin segar yang berhembus untuk menjawab harapan guru honorer, terutama guru honorer tua. Betapa tidak, setelah sekian lama mengabdi mereka tak kunjung mendapatkan kepastian akan nasib mereka. Oleh karena itu, melalui skema P3K ini, mereka berharap pemerintah bisa mengakomodasi kebutuhan mereka, terutama bagi guru honorer yang sudah berkarat dalam pengabdian dan jumlahnya tidak sedikit.

Menumpuknya jumlah honorer terjadi karena sistem perekrutan yang belum tertata dengan baik hingga Permendikbud No.15 Tahun 2018 dikeluarkan. Dalam Permendikbud ini perekrutan tenaga guru harus mengikuti rasionalisasi jam mengajar guru untuk menghindari kesenjangan penyebaran tenaga guru.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa para PNS cenderung lebih suka ditempatkan di kota dan memiliki tugas tambahan serta kesibukan lain yang menyita waktu untuk menjalankan tugas pokoknya sebagai guru. Alhasil dibutuhkan guru honorer untuk mengisi kekurangan tenaga guru di sekolah-sekolah.

Dalam PP No. 49 Tahun 2018 Pasal 37 kontrak P3K diperpanjang setiap tahun. Kondisinya seperti itu, dikhawatirkan nantinya akan sangat tergantung pada kondisi politik, anggaran dan kebutuhan di lapangan. Jadi nanti jika P3K tidak dibutuhkan lagi, kontraknya bisa diputuskan sewaktu-waktu. P3K yang nantinya mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan sudah memiliki tanggungan keluarga, tentu akan kesulitan menyambung hidupnya. Suatu hal yang patut direnungkan.

Dalam PP ini, ada banyak persyaratan yang sulit untuk dipenuhi para guru honorer agar bisa diangkat menjadi P3K. Salah satunya yakni harus mendapatkan/ memiliki sertifikat keprofesian (Pasal 22 ayat 1A). Hal ini, oleh guru honorer dianggap menyulitkan sebab sebagian besar mereka belum memiliki sertifikat profesi/ pendidik.

Untuk mengikuti program sertifikasi guru, seorang harus memiliki modal minimal Rp. 7,5 juta. Nah, selama ini guru honorer hanya dihargai dengan Rp.250.000,-/ bulan. Bahkan ada guru honorer yang dihargai jasanya dengan Rp. 35.000,-/ bulan (seperti yang viral di media sosial bulan April 2018 lalu)? Dengan demikian, akan sangat mustahil bagi mereka untuk membiayai diri sendiri pada program sertifikasi guru.

Menimbang persyaratan sertifikat profesi/ pendidik dalam perekrutan P3K, bukankan selama ini Pemerintah sendiri sudah menempatkan tenaga guru PNS di sekolah-sekolah tanpa sertifikat pendidik? Setelah mendapat SK penempatan dan melaksanakan tugas sekian tahun, barulah Guru PNS itu diikutsertakan dalam program sertifikasi guru, baik itu PLPG maupun PPGDJ (Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan) untuk mendapat sertifikat pendidik.

Oleh karena itu, jika niatnya untuk mengakomodir guru honorer, maka sertifikat pendidik sebaiknya tidak menjadi syarat saat melamar. Jika memang pemerintah ingin memenuhi tuntutan guru honorer maka sebaiknya mereka diakomodir saja dalam P3K. Setelah lulus dan menduduki jabatan fungsional guru barulah mengikuti PPGDJ. Dengan demikian guru yang diterima melalui skema P3K juga bisa memiliki sertifikat pendidik untuk membuktikan keprofesian mereka sebagaimana tuntutan pemerintah sesuai Undang-undang.

Selain itu, sistem atau sumber dana untuk penggajian P3K apakah dari pemerintah pusat (APBN) atau pemerintah daerah (APBD) juga tidak dijelaskan dalam PP tersebut. Jika pembiayaan dari APBD, maka akan ada kemungkinan tidak terjadi pemerataan pendapatan atau akan ada kesenjangan nominal gaji P3K. Daerah dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) tinggi tentu lebih mudah memakmurkan guru-gurunya dibanding daerah dengan PAD rendah. Padahal, bisa saja beban kerja guru di dua daerah tersebut sama,  namun karena perbedaan PAD lantas dibayar dengan upah yang berbeda.

Ironisnya, walaupun dihargai dengan penghasilan yang tak wajar, guru honorer tetap tulus mengabdi karena ada harapan bahwa masa depannya akan dijamin pemerintah. Harapan ini sangat wajar mengingat posisi strategis mereka sebagai futuristik bangsa dan negara Indonesia di ruang-ruang kelas. Selain itu, guru honorer terus mengabdi meski tak seimbang dengan gaji karena memiliki passion sebagai guru. Sebagaimana Asnat Bell di Kab.TTS yang terus mengabdi dengan tulus walau digaji Rp. 50.000,-/ bulan dengan jam kerja melebihi batas kewajaran.

Fokus utama pemerintah menurut saya harusnya adalah mencukupkan dulu kebutuhan guru di sekolah negeri (standar kuantitas PTK), barulah memikirkan delapan standar pendidikan lainnya. Caranya mudah, yaitu KEMENDIKBUD beserta Kementerian lainnya yang anggaran APBN 20%  untuk pendidikan, melakukan penghematan.

Dana untuk MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) habis 840 milyar, itu cukup untuk mengangkat 28.000 guru. Diklat penguatan pengawas selama 5 hari untuk 30.000 pengawas menghabiskan dana sekitar 150 milyar, bisa mengangkat 5000 guru. Diklat Penguatan Kepala sekolah selama 5 hari sebanyak 219.383 kepala sekolah akan menghabiskan sekitar 1 triliun, itu bisa mengangkat 36.563 guru PNS.

Angka di atas tersebut masih kecil. Masih banyak biaya KEMENDIKBUD yang tidak perlu dihamburkan secara percuma. Apalagi dampak nyata penggunaan uang itu di lapangan juga tak banyak mengubah kualitas peserta didik sebagai sasaran program.

Andai kata KEMENDIKBUD bisa menghemat 20 triliun dari  40.09 T dana mereka maka itu bisa mengangkat 666.666 guru. Artinya tuntas sudah masalah guru kita. Semua sekolah negeri di Indonesia diisi oleh guru berstatus PNS sehingga sistem honorer atau sistem kontrak bisa dihapuskan dalam dunia pendidikan kita. Hal ini sebenarnya tidak ribet, hanya butuh sedikit kecerdasan dan sedikit keberanian.

Berbicara tentang standar kompetensi—terutama loyalitas—bukankan selama ini guru honorer yang menjadi ujung tombak sekolah-sekolah di pedalaman dan sekolah rintisan baru dimana  guru PNS enggan ditempatkan di sana. Bahkan GGD (Guru Garis Depan—yang merupakan program KEMDIKBUD) untuk ditempatkan di daerah 3T (Terdepan, terluar, dan tertinggal) belum tentu betah mengajar di pedalaman (lihat Timor Express, Kamis tgl. 8 November 2018 hal. 14). Buka saja DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) Dikdasmen KEMDIKBUD, ada banyak penumpukan PNS di kota dibanding di desa/ pedalaman.  Tidak ada pemerataan penyebaran tenaga guru PNS inilah yang kemudian melahirkan Permendikbud No.15 tahun 2018 dalam rangka rasionalisasi jam mengajar guru PNS (terutama yang menerima tunjangan sertifikasi guru).

Bagi guru honorer, PP No.49 Tahun 2018 ini perlu dipertimbangkan lagi untuk memperhatikan nasib mereka yang terganjal umur saat perekrutan CPNS tahun 2018 ini (usia 35 tahun ke atas). Pasalnya, pada pasal 16A menyebutkan bahwa usia minimal pelamar P3K ialah 20 (dua puluh) tahun. Dengan begitu, guru honorer yang sudah berumur di atas 35 tahun harus berhadapan lagi dengan pencari kerja baru yang umurnya di bawah 35 tahun. Peluang mereka tentu akan lebih kecil jika dibanding dengan bersaing di antara sesama mereka yang berusia 35 tahun ke atas.

Khusus untuk guru honorer yang sudah berusia di atas 35 tahun, PP ini mestinya direvisi atau dibuat PP/ Permen/ Peraturan Pelaksana tersendiri bagi mereka. Bagaimana pun, para guru honorer mengharapkan suatu keberpihakan yang tulus tanpa mempersulit mengingat—sekali lagi—ketulusan mereka mengabdi selama ini yang tak seimbang dengan gaji. Semoga PP No.49 Tahun 2018 ini dan Peraturan Pelaksananya nanti benar-benar menjadi angin segar bagi guru honorer yang sudah tua (usia di atas 35 tahun). Salam. (*)

 



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!