Pengawas Pemilu Tak Digaji 6 Bulan – Timor Express

Timor Express

SUKSESI

Pengawas Pemilu Tak Digaji 6 Bulan

DIALOG.Panwascam dan PPL di Kota Kupang saat mengadu ke Bawaslu NTT, Selasa (11/12).

CARLENS BISING/TIMEX

Bawaslu Tunggak Rp 140 Miliar

KUPANG, TIMEX-Para pengawas kecamatan dan pengawas pemilu lapangan Kota Kupang mengadu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTT, Selasa (11/12).

Kedatangan rombongan itu untuk mengdukan nasib mereka yang sudah enam bulan tidak menerima hak insentif, operasional hingga uang sewa sekretariat.

Sejumlah pengawas yang hadir, misalnya Elkana dari Kecamatan Alak, Julius Nggelan dari Kecamatan Kota Lama dan Yuni Ratu daru Kecamatan Kota Lama.

“Kami patungan untuk kerjakan tugas. Dengan PPL. Kami awasi semua aktifitas kampanye di setiap pelosok. Tapi kalau tidak diikuti dengan pemenuhan hak-hak kami, kan kasian,” kata Yuni Ratu dalam dialog yang diterim Anggota Bawaslu NTT, Jemris Fointuna dan Bendahara Bawaslu NTT, Yuda.

“Foto copy bahan pun kami swadaya. Listrik dan air juga. Kalau tanggal 13 Desember tidak cair, kami hentikan semua aktifitas. Bahkan kami kerja ini belum bimtek semua. Kami andalkan hikmat dari Tuhan saja. Termasuk para PPL belum bimtek,” beber Yuni

Sementara Yuda dari Bendahara Bawaslu NTT menjelaskan, sebelumnya pemerintah pusat menganggarkan hak-hak pengawas di kabupaten/kota untuk enam bulan pertama 2018. Sementara enam bulan kedua, baru sedang diproses.

Untuk menjadi 12 bulan, pihaknya harus memproses ulang anggaran atau revisi. Dan, baru disetujui Kementerian Keuangan pada akhir November. Namun pihaknya menemui hambatan. Pasalnya, dana untuk 6 bulan tersebut mencapai Rp 140 miliar untuk seluruh kabupaten/kota di NTT.

“Danayng kita minta itu terlalu besar jadi susah untuk dicairkan. Tapi alasan kita karena mau pemilu. Nego dengan KPPN dan disetujui. Tapi permintaan kita sebelumnya belum dilampirkan karena satu kabupaten belum selesai pelaporan,” jelas Yuda.

Namun setelah melalui proses panjang, pihaknya sudah mendapat konfirmasi, bahwa tanggal 13 Desember, dana tersebut sudah bisa dicairkan ke rekening Bawaslu NTT untuk diteruskan ke Bawaslu Kabupaten/Kota.

“Itu untuk honor operasional dan ATK semua. Jadi pasti terbayar. Uang sudah dimintakan. Tanggal 13 Desember sudah cair. Nanti kami transfer langsung ke rekening Bawaslu untuk selanjutnya tugas mereka untuk salurkan ke Panwascam dan PPL,” terang Yuda.

Sementara Jemris Fointuna menambahkan, apa yang menjadi tuntutan para pengawas tersebut juga menjadi perhatian serius Bawaslu. Sehingga pihaknya secara kelembagaan akan berupaya keras agar hak-hak pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan bisa dibayarkan.(cel)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!