Tiga Tahun Bisa – Timor Express

Timor Express

KUPANG METRO

Tiga Tahun Bisa

ILUSTRASI: MARTHEN LADO/TIMEX

Selesaikan 980 Km Jalan Provinsi
Butuh Rp 3,3 Triliun

KUPANG, TIMEX – 20 Desember 2018, hari ini, Provinsi NTT genap berusia 60 tahun. Masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dibuat. Salah satunya adalah infrastruktur jalan.

Data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTT, panjang jalan provinsi di NTT 2.659 kilometer. Yang dalam kondisi mantap 63 persen atau 1.670 km. Sementara sisanya 37 persen atau 980 km dalam kondisi rusak sehingga harus dibangun.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTT Andre Koreh kepada koran ini, Rabu (19/12) di Kupang. Menurutnya, jika harus dibangun selama tiga tahun, maka satu tahun minimal harus membangun jalan baru 325 km. “Jika dalam lima tahun, maka satu tahun harus dibangun sekitar 200 kilometer,” jelas Andre.

Berapa dana yang dibutuhkan? Andre menjelaskan, sesuai perhitungan secara teknis, butuh dana sekitar Rp 3,3 triliun. Satu kilometer jalan dengan lebar 4,5 meter butuh anggaran sekitar Rp 3,7 miliar. Jalan ini harus dibangun dengan memakai lapis pondasi bawah dengan urugan pilihan. Dan lapis pondasi atas memakai agregat Kelas A. Lapis permukaan memakai Hot Roll Sheet (HRS). “Hanya satu lapis,” sebut Andre.

Langkah yang diambil pemerintah, jelas Andre, adalah merencanakan semua ruas jalan yang harus dibangun. Membaginya dalam tiap tahun anggran. “Dan tetap menentukan skala prioritas dengan pendekatan kepulauan,” ujarnya. Namun tetap menunjang aksesibilitas di lokasi destinasi wisata unggulan di tiap wilayah.

Untuk pembiayaan, menurut Andre, ada beberapa sumber pembiayaan. Baik melalui membuka peluang investasi di sektor transportasi jalan maupun mengajukan rencana pinjaman ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI). SMI ini adalah sebuah perusahan BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang khusus membiayai infrastruktur daerah. Atau melakukan kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Karena terbatasnya pendanaan, jelas Andre, maka pihaknya membuat skala prioritas. Jalan-jalan mana yang potensial untuk dibangun dengan skema pinjaman. “Begitu juga mana infrastrukur yang akan kami dorong untuk melakukan KPBU dengan badan usaha,” jelasnya.

Terpisah, Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi kepada Timor Express menjelaskan, salah satu yang sedang dinantikan adalah kerja sama pemerintah NTT, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan Pemerintah Australia. Kerja sama ini dalam proses.

Wagub juga menyebutkan pada tahun 2019, Provinsi NTT akan mendapat anggaran minimal Rp 450 miliar untuk jalan. “Itu sudah yang teken kemarin (di Hotel Shangri-La Jakarta),” ujarnya.

Namun ia mengakui anggaran ini belum direalisasi. Masih menunggu tahun 2019. “Sekarang kan uangnya belum dikasih. Jadi kita jangan dulu ngomong bilang sudah,” jelas Josef yang diwawancara di Hotel Aston Kupang, Selasa (18/12).

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, mekanisme yang dipakai adalah sistem tender. Karena kerja sama antara pemerintah dan badan usaha, sehingga pihaknya akan meminta badan usaha untuk mencari tender sendiri. “Mereka mengawas sendiri, yang penting kasih kita jalan yang bagus. Supaya tidak perlu lagi kita cari kontraktor. Suruh saja dia cari kontraktor sendiri. Tapi jalannya bagus,” tandasnya.

Masih menurut dia, saat ini pemerintah provinsi sedang melakukan kajian untuk menentukan skala prioritas. Misalnya, wilayah atau daerah yang memiliki potensi untuk dibuka akses jalan. “Yang pusat-pusat industri mana, yang pusat pariwisata mana. Kita lihat dulu,” terangnya.

Saat ini, pihaknya sudah mengalokasikan anggaran untuk membangun jalan di wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang dan Elar di Manggarai Timur melalui APBD Provinsi NTT tahun 2019. (ito/cel/sam)

 

Bisa Kerja Sama dengan Perusahaan Lokal

Anggota Komisi IV DPRD NTT, Boni Jebarus mendukung kebijakan pemerintah provinsi mencari alternatif pembiayaan lain untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
“Kami sudah bahas di Banggar dan juga sudah konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri,” kata Bonjer, sapaan Boni Jebarus, Rabu (19/12).

Menurut dia, pembahasan dan kajian sudah dilakukan. Tinggal menunggu keputusan pemerintah untuk menentukan langkah. Dia jelaskan, syarat pinjaman sesuai ketentuan, tidak boleh melebihi masa jabatan.

Salah satu yang diusulkan, lanjut dia adalah kerja sama operasional (KSO). Selain itu, kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk pinjaman. “Ada skema kerja sama dengan pengusaha lokal untuk kerja mendahului tahun anggaran sebagai alternatif. Dihitung sebagai utang pemprov,” terangnya.

Bonjer katakan, kerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah Australia yang sudah dijajaki adalah salah satu langkah bagus dan perlu dilanjutkan. Bahkan sudah ada yang pernah dilakukan di wilayah Flores. “Contoh pekerjaaan jalan nasional Flores segemn Nangaroro-Aegela. Ruas itu kerja sama dengan Australia. Tender dan pekerjaan semua mereka yang urus. Pemda dalam konteks terima jadi. Mantap jika ini terjadi,” imbuhnya.

Terpisah, Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore mengatakan pihaknya mendukung kebijakan Pemprov NTT yang memberi perhatian serius terhadap infrastruktur jalan. Menurutnya, jalan merupakan sarana yang sangat penting dibangun untuk konektivitas antardaerah.

Apalagi, Kota Kupang sebagai ibukota provinsi tentu berharap mendapatkan pembangunan jalan yang baik. “Jalan-jalan provinsi di kota ini musti diperbaiki. Dibikin lebih bagus. Lengkap dengan drainase,” kata Jefri.

Menurutnya, saat ini Pemkot Kupang juga gencar memperbaiki infrastruktur jalan. Banyak anggaran yang didapat pemkot khusus infrastruktur. Oleh karena itu, jika ditambah dengan Pemprov NTT, maka ia optimistis dua atau tiga tahun ke depan 100 persen persoalan jalan di kota selesai. “Harapan kita bisa selesai 100 persen,” ujarnya. (cel/sam)

 

DATA DAN FAKTA JALAN PROVINSI

– Panjang jalan provinsi: 2.659 km
– Kondisi baik: 63 persen atau 1.670 km
– Kondisi rusak: 37 persen atau 980 km
– Rencana pembangunan: 3 tahun
– Per tahun: minimal 325 km

KEBUTUHAN DANA

– Jumlah dana: Rp 3,3 triliun
– Per kilometer: Rp 3,7 miliar
– Ukuran jalan: 4,5 meter

RENCANA PEMBIAYAAN
– Melalui peluang investasi
– Pinjaman ke PT. Sarana Multi Infrastrukur (SMI)
– Kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!