Politik Nir-Hoax 2019 – Timor Express

Timor Express

OPINI

Politik Nir-Hoax 2019

 

Oleh: Umbu TW Pariangu

Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana

“Tirai” tahun 2019 baru saja disingkap. Tahun yang masih menyimpan banyak misteri sekaligus tahun yang tidak lama lagi akan menyuguhkan kepada anak bangsa sebuah menu krusial:Pemilu 2019. Pemilu yang memadukan pilpres dan pileg demimemperkokoh iluminasi politik nasional dan kedaulatan rakyat. Agenda ini akan menjadi santapan kenegaraan sekaligus tolak ukur institusionalisasi dan kedewasaan berpolitik para elite maupun masyarakat yang sudah satu dekade lebih berkecimpung dalam era kebebasan, reformasi.

Makanya agenda politik kebangsaan tersebut perlu dirayakan dengan kebesaran hati dan jiwa, mengingat modal kultural-sosial yang menyejarah dalam proses eksistensi NKRI itu telah berhasil melempangkan langkah kebangsaan kita menyusuri ranjau-ranjau perpecahan dan disintegrasi. Kebesaran hati dan jiwa dalam menerima dan merawat perbedaan, “menyeragamkan” rasa cinta kepada Tanah Air meski berasal dari latar belakang berbeda, menegasi dengan penuh kesadaran tentang paham “seksis” kelompokisme, tribalitas identitas, adalah bukti betapa “adiguna” nasionalisme para pendahulu bangsa sukar ditangguhkan oleh segala anasir “devide et impera” yang ingin meruntuhkan bangunan solidaritas berbangsa.

Persis di situ, kita membutuhkan replikasi spirit tersebut dalam menyongsong Pemilu 2019. Apalagi naga-naga terlihat selama ini ada keinginan segelintir elite/kelompok untuk mengkomodifikasi pesta politik tersebut sebagai ajang mengumbar semangat “menaklukkan” seperti puputan di medan perang. Ini bisa dilihat dari para elite yang berkontestasi dengan kecenderungan menggunakan “onderdil tua” (politik konfrontasi, agitasi) yang juga berupaya mengkapling dukungan politik dengan menginjeksi suatu efek keterhanyutan psikologis massa yang sedemikian saling terbelah dan membenci.

Polah kampung

Tahun 2017 berlanjut 2018 menyajikan atmosfir politik yang jelas-jelas hendak men-tsunami rakyat dalam hempasan gelombang ambiguitas dan kecurigaan. Fundamen keragaman yang berpuluh tahun dirajut dengan imajinasi kebhinekaan mulai diganggu polah politik kampung, mengadudomba dan menghasut rakyat demi “sesuap nasi” kekuasaan. Instrumentalisasi politik yang mengungkung rasionalitas politik para elite ke dalam kepicikan gagasan dan visi sekaligus hipokritas dalam mendefinisikan kekuasaan.

Penggunaan hoax di media sosial dan mainstream yang dikapitalisasi ke pelbagai ranah publik untuk mendiskredit lawan politik seolah-olah kini sudah dianggap biasa. Amplifikasi kebohongan menjalar luas ke lintas kalangan dari yang awam sampai masyarakat elite, seperti api di bawah sekam yang siap-siap menerbitkan dan memercikkan amarah dan keretakan sosial-politik. Data terbaru Divisi Multimedia Humas Mabes Polri ada sekitar 3.500 berita hoax per hari yang beredar secara cepat, rela time dari satu jaringan ke jaringan lain hingga viral dan dikonsumsi tanpa pencernaan yang “sehat”. Bahkan sudah 18 tersangka dugaan SARA dan ujaran kebencian yang diamankan oleh Polri sepanjang 2018.

Menurut penelitian yang dilakukan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie Kelas Etika Jurnalistik Hukum dan Media terhadap 300 mahasiswa di 30 perguruan tinggi negeri maupun swasta yang tersebar di lima wilayah Jakarta dengan survei tatap muka (6-13 Juni 2017) lebih dari separuhnya mengaku menggunakan aplikasi pesan singkat, Line, WhatsApp, menyebarkan pesan (hoax) tanpa membacanya terlebih dahulu karena tuntutan pergaulan atau tanpa alasan apa pun. Media yang dijadikan sumber rujukan adalah media sosial, elektronik (radio, televisi) dan media cetak.

Ini mengindikasikan kelompok mahasiswa yang mewakili kelas menengah yang harusnya menjadi kelompok kritis justru sudah ikut terpapar oleh kabar hoax yang dirujuk pada media sosial. Padahal DailySocial dalam risetnya beberapa waktu lalu, menempatkan media sosial (FB, WA, Line, Istagram) sebagai sumber hoax terbesar. Lembaga DailySocialmencoba mendalami karakteristik persebaran hoax dari sudut pandang penggunaan platform yang bekerja sama dengan Jakpat Mobile Survey Platform.Mereka punmenanyakan kepada 2032 pengguna smartphone di berbagai penjuru Indonesia tentang sebaran hoax dan apa yang mereka lakukan saat menerima hoax.

Hasilnya adalah, informasi hoax paling banyak ditemukan di platform Facebook (82,25%), WhatsApp (56,55%), dan Instagram (29,48%). Ironisnya, sebagian besar responden (44,19%) tidak yakin memiliki kepiawaian dalam mendeteksi berita hoax, danmayoritas responden (51,03%) dari responden memilih untuk berdiam diri (dan tidak percaya dengan informasi) ketika menemui hoax. Hunjaman hoax akan meracuni misi “profetik” pesta demokrasi jika ia tak dicegah dan ditanggalkan sejak dini. Pesta demokrasi akan terkontaminasi oleh kompetisi politik penuh siasat, manipulasi dan hipokrit yang mengaburkan pencarian mutu, kualitas, kredibilitas gagasan kepemimpinan dalam proses pemilu.

Dukung Polri

Komitmen Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk mengeliminasi hoax di semua level kehidupan masyarakat menyongsong Pemilu 2019 patut didukung seluruh rakyat. Dengan strategi Cyber Troop kepolisian, pelbagai bibit potensi hoax sedapatnya bisa disisir dan diberantas melalui sinergitasnya dengan Kemenkominfo, Bawaslu, dan dengan perusahaan penyedia layanan sosial (Facebook) termasuk pula komunitas Netizen yang menjadi salah satu mata rantai produksi hoax dan ujaran kebencian (hate speech).

Khusus di Provinsi NTT, komunitas Netizen yang kritis dan anti-hoax perlu ditumbuhkan sebanyak mungkin untuk menggalakkan literasi penggunaan media sosial termasuk cara mengonsumsi berita secara lebih bijak dan kritis. Kebiasaan yang terjadi selama ini, kalau ada masyarakat, instansi atau lembaga yang dirugikan oleh berita hoax, bukannya langsung melaporkan hal tersebut kepada polisi tetapi malah ikut menyebarkannya sehingga semakin memperkeruh keadaan. Padahal Polisi sudah memiliki pasukan cyber (Cyber Troop) yang tugasnya melacak atau mengidentifikasi akun-akun penyebar berita palsu (hoax) di kanal-kanal medsos, bahkan bisa memblokir akun dimaksud jika dianggap sudah sangat meresahkan masyarakat.

Untuk Polda NTT misalnya bisa menggunakan atau menggandeng komunitas-komunitas Netizen tersebut sebagai simpul strategis untuk menyemai dan mengedukasipentingnya penggunaan media sosial secara sehat dan konstruktif. Menjadikan media sosial sebagai sarana edukasi politik persaudaraan yang menghadirkan situasi damai yang berguna untuk mempererat persatuan bangsa, menghindari dan menyetop pelbagai kabar sesat dan ujaran kebencian demi terselenggaranya Pemilu 2019 yang berdaulat. (*)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!