Golkar NTT Sepakat Islah – Timor Express

Timor Express

METRO

Golkar NTT Sepakat Islah

Plt dan Tim Siap ke Sumba Timur

KUPANG, TIMEX-Dewan Pertimbangan DPD I Partai Golkar Provinsi NTT merespon cepat polemik yang terjadi antara DPD I Golkar NTT dan DPD II Golkar Sumba Timur.

Wantim langsung menggelar rapat pleno yang dipimpin langsung Ketua Wantim, Felix Bulu dan dihadiri pengurus DPD I Golkar NTT, para senior Golkar dan DPD II Kota Kupang serta Kabupaten Kupang di Kantor DPD I Golkar NTT, Kamis (10/1). Rapat tersebut juga dihadiri Ketua Pemenangan Pemilu NTT, Josef nae Soi yang juga Wakil Gubernur NTT.

“Rapat difasilitasi Wantim. Kami semua yang hadir diberi kesempatan untuk berargumen. Dan sudah ada kesepakatan bersama,” kata Felix yang diwawancara usai rapat tersebut.

Dia jelaskan, Partai Golkar memiliki semangat yang sama untuk berjuang memenangkan pertarungan di pemilu pada 17 April 2019 nanti untuk kepentingan organisasi. Sehingga, dari seluruh argumentasi yang berkembang dalam rapat tersebut, semua mengerucut pada tujuan yang sama.

“Semangatnya mengerucut ke islah. Pengertiannya, tidak meninggalkan prinsip organisasi dengan mengedepankan semangat yang ada di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Jadi, tidak ada persoalan antara Melki Laka Lena dan Gidion Mbilijora. Tetapi ini urusan organisasi yang hirarkis,” papar Felix lagi.

Dikejar lagi terkait tujuan dari islah, Felix jelaskan, berdasarkan surat keputusan pemberhentian sementara terhadap Gidion, Pelaksana Tugas (Plt) yang ditunjuk akan turun ke Sumba Timur. Dan, didampingi para pengurus dan senior Golkar NTT untuk melakukan pendekatan serta membangun komunikasi yang lebih dekat dengan seluruh pengurus DPD II Sumba Timur.

Pihaknya menginginkan ada komunikasi dari hati ke hati. Sehingga ada kesempatan untuk menyampaikan isi hati masing-masing pihak. “Karena itu semangatnya adalah kita ingin duduk bersama dalam semangat menuju penyelesaian internal, supaya tetap solid. Diberi kesempatan paling lama 2 bulan. Tetapi kalau dalam waktu tekat ada semangat itu, maka kenapa tidak,” tambahnya.

Meski demikian, Felix tegaskan, meski islah nanti, namun mekanisme partai tetap berjalan. Sehingga Gidion tidak serta merta dikembalikan menjadi ketua DPD II. “Kalau memang dalam komunikasi tidak ada titik temu, maka ada Musdalub. Dan kalau Gidion bisa terpilih kembali, itu hak dia. Karena dia belum dipecat dari anggota,” bebernya.

Terkait ancaman DPD II Golkar Sumba Timur untuk menolak pemberhentian Gidion dan membawa kasus tersebut ke Mahkamah partai, Felix katakan, akan memperpanjang masalah. Pasalnya, proses di Mahkamah Partai akan memakan waktu lama. Bahkan bisa saja baru selesai setelah pemilu 2019.

Sementara Ketua DPD I Golkar NTT, Melki Laka Lena yang dikonfirmasi terpisah menambahkan, DPD I melalui Sekretarisnya, Ince Sayuna telah membangun komunikasi dengan DPD II Golkar Sumba Timur. “Rencananya hari Sabtu (12/1) Plt bersama pengurus, para caleg dan fraksi Golkar Sumba Timur rapat perdana di Kantor DPD II Golkar Sumba Timur,” jelas Melki.

Menurut dia, konsolidasi dan komunikasi berjalan baik. Dan, proses organisasi sudah bisa berjalan seperti biasa. Mendialogkan secara baik solusi yang dimusyawarahkan bersama semua pihak.

Sebelumnya, Gidion Mbilijora yang diwawancara koran ini secara tegas menolak pemecatan dirinya. Bersama seluruh pengurus DPD II Golkar Sumba Timur, mereka menolak surat keputusan dan mengancam akan membawanya ke Mahkamah Partai Golkar. (cel/ito)

 

Pengamat: Tak Berdampak di Pemilu

SEMENTARA itu, pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang menilai kasus pemecatan Ketua DPD II Golkar Sumba Timur yang saat ini sedang dalam polemik tak berdampak signifikan bagi Golkar pada Pemilu 2019. Menurutnya, Pemilu lebih pada kontestasi individu.

Ahmad Atang yang dimintai pendapatnya kemarin mengatakan, pemberhentian ketua DPD II Golkar itu tidak muncul secara tiba-tiba, namun telah melalui proses konsolidasi secara hirarkhis. Karena itu, menurutnya perlu dilakukan introspeksi menyeluruh sehingga tidak menimbulkan pembangkangan terselubung di partai golkar.

“Secara faktual, kejadian ini tidak berdampak besar pada perolehan suara Golkar, karena pemilu merupakan kontestasi individu yang memperebutkan suara rakyat. Maka pengaruh partai sebagai institusi demokrasi sangat terbatas dalam mempengaruhi pilihan publik. Figur menjadi tumpuan partai,” ujar Ahmad Atang.

Sebagai partai besar dan memiliki budaya organisasi yang matang, menurut Atang, Golkar punya mekanisme yang harus ditaati oleh semua tingkatan. Namun, kasus yang terjadi menurutnya justru pengambilan keputusan lebih menggambarkan pola top down. Padahal secara organisatoris mestinya pemberhentian seorang ketua justru muncul dari bawah atau bersifat bottom up.

“Hemat saya, dinamika yang terjadi di Golkar akan berakhir tanpa menyisahkan persoalan jika semua kepentingan diletakan dalam aturan main yang sesungguhnya. Dan golkar punya pengalaman dan mekanisme pengambilan keputusan secara baku telah disepakati. Jadi, api yang membara pada akhirnya akan mati sendiri tanpa harus disiram dengan air,” ujar Atang. (ito)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!