KORUPSI “BAHAYA DAN BUDAYA” – Timor Express

Timor Express

OPINI

KORUPSI “BAHAYA DAN BUDAYA”

 

Ebith Lonek, CMF

(Mahasiswa Fakultas Filsafat UNWIRA Kupang)

 

Korupsi merupakan fenomena sosial, politik dan ekonomi yang kompleks yang mempengaruhi semua negara. Karena korupsi telah menghancurkan lembaga-lembaga demokrasi, memperlambat laju pembangunan ekonomi dan berkontribusi terhadap ketidakstabilan pemerintahan. Korupsi menyerang fondasi lembaga-lembaga demokratis dengan mendistorsi proses pemilihan, menyesatkan aturan hukum dan menciptakan rawa-rawa birokrasi yang satunya alasan untuk ada adalah meminta suap. Pembangunan ekonomi terhambat karena investasi asing langsung berkecil hati dan usaha kecil dalam negeri sering merasa tidak mungkin untuk mengatasi “biaya lain-lain” yang muncul karena korupsi.

Masyarakat Indonesia kian hari boleh menepuk dada atas prestasi yang didapat baik dikancah Asia maupun dunia. Sebut saja fakta ketenaran Indonesia dalam bidang badminton yang telah banyak melahirkan pemain-pemain berkualitas. Dalam bidang toleransi, bangsa Indonesia menjadi cermin bagi bangsa lain untuk berkaca dan membenah diri bagaimana harus hidup dengan yang lain. Walaupun sebagian kelompok menginginkan yang homogen bukan heterogen. Namun ketika menoleh ke belakang (negeri sendiri), bangsa yang telah berusia 73 tahun ini tengah meratapi kebrobrokan sekelompok orang yang mau mencari keuntungan pribadi, keluarga dan kelompok lewat mencuri uang rakyat. Sungguh memalukan dan memiluhkan!

Faktisitas korupsi di Indonesia bukanlah hal yang baru. Rembesan-rembesan fakta korupsi setiap tahun menghentak logika publik sambil memboncengi pertanyaan, kapankah derita ini berakhir? Tahun 2017 silam bangsa Indonesia menutup rangkaian perjalanan selama satu tahun dengan kasus yang menjerat mantan ketua DPR RI Setya Novanto, atas kasus korupsi e-KTP. Seolah tak puas dengan fakta kasus setya Novanto dan yang lainnya, kembail bangsa Indonesia dikejutkan dengan tertangkapnya 41 orang anggota DPRD Malang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap yang terjadi pada tahun 2015 dan fakta lainnya.

Dalam catatan peneliti Divisi Investigasi Indonesia Corrupption Watch (ICW) terdapat 576 kasus korupsi sepanjang 2017. Angka ini bertambah dibandingkan pada 2016 dengan total 482 kasus. Jumlah kerugian negara pun meningkat dengan angka sebesar Rp 6,5 triliun dan suap Rp. 211 miliar. Dibandingkan dengan tahun 2016, penanganan kasus korupsi tahun 2017 mengalami peningkatan signifikan terutama dalam aspek kerugian negara. Kerugian negara naik dari Rp 1,5 triliun pada 2016 menjadi Rp 6,5 triliun pada 2017. Penyebabnya karena ada pengusutan terhadap kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP dengan jumlah kerugian negara yang besar, yaitu sekitar Rp 2,3 triliun. Tidak hanya itu, kenaikan juga terjadi dalam aspek jumlah tersangka. Selama satu tahun, jumlah tersangka meningkat dari 1.101 menjadi 1.298 orang. Banyaknya kepala daerah yang terjerat korupsi berkontribusi terhadap peningkatan jumlah tersangka. Dari sebelumnya hanya 21 tersangka kepala daerah, tahun 2017 bertambah menjadi 30 orang. Sungguh miris!

 

Korupsi “Bahaya dan Budaya”

Korupsi menjadi satu Bab pembahasan yang membangkitkan gairah publik, yang muatan pembahasannya tidak pernah habis. Problem korupsi yang melilit bangsa ini ibaratkan virus yang telah menyebar ke seluruh “tubuh” yang oleh Prabowo dipredikatkan sebagai penyakit yang telah berada pada stadium 4. Walapun dalam kejernihan data yang disodorkan oleh calon presiden ini masih belum menyentuh “tanah” alias ambigu bahkan jika berani dikatakan hanya sebagai sebuah strategi politik untuk menjatuhkan lawan politiknya.

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yakni corruptio, corruptus, corrumpere yang berarti kebusukan, kebobrokan, kecurangan, menyogok dan menyimpang dari kesucian. Secara leksikal, korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Maka konsekuensi logisnya korupsi itu selalu menggandeng predikat yang buruk, dan dalam kaitannya dengan konteks Indonesia selalu membonceng kepentingan politik di dalamnya.

Dalam surat kabar harian Kompas terpampang data Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Profesi, tercatat 2009 sampai Juni 2018. Mirisnya profesi yang banyak melahirkan para pencuri uang rakyat adalah badan legislatif (anggota DPR dan DPRD) dengan total 196 (27-10-2018).Inikah para penyambung lidah rakyat (voice of voiceless)? Mereka sibuk mencari makan tidak memikirkan rakyat makan? Mereka berlomba-lomba hari ini makan siapa dan makan apa (proyek atau sumber dana apa yang mau dikonsumsi). Sungguh memalukan!

Para pencuri uang rakyat (koruptor) yang oleh Gilbert Lumoindong adalah dipredikatkan sebagai para perusak dunia, karena mereka adalah para penjilat dan tukang cari muka, para provokator dan yang bermuka dua, para penakut dan pengecut dalam menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai proto gratia ( rahmat utama) serta pemfitnah dan penghinat kepercayaan rakyat.

Tepatlah apa yang direfleksikan oleh penulis bahwa korupsi itu “bahaya dan budaya”. Walaupun in se korupsi itu bahaya tapi mengapa itu budaya? Korupsi adalah bahaya atau ancaman yang bukan hanya telah, bahkan sedang dan akan selalu menggangu bangsa ini. Itulah mengapa dalam tataran kejahatan, korupsi adalah satu kejahatan yang berskala besar (extra ordinary crime) yang mana biasnya mampu mengrongong persatuan bangsa ini dan menciptakan ke-kaosan, bahkan yang lebih memiluhkan korupsi telah mencerdai keluruhan nilai demokrasi. Hal yang bisa dilakuan oleh negara adalah menciptakan satu kekuatan dan ketakutan besar yang bagi para koruptor adalah satu ancaman yang berkala besar pula. Sehingga eksitensi koruptor tidak hanya menjadi bahaya bagi ketuhan NKRI, namun eksitensi pemberantas korupsi misalnya KPK dan yang lainnya harus menjadi bahaya atau ancaman bagi juga para koruptor itu sendiri.

Proses hukum tidak lagi cukup untuk mengatasi korupsi. Jika faktanya bahwa proses hukum yang pada akhirnya menghantar para koruptor ke rutan suka miskin (miskin tapi fakta mewah), apalah arti rumah tahanan? Itulah mengapa banyak koruptor yang rindu di-suka miskinkan, toh itu menjadi “surganya” para koruptor!

Hemat penulis korupsi tidak hanya sampai pada sebuah ancaman atau bahaya. Namun melihat perkembangan dari korupsi yang kian hari kian akut, maka pada tataran ini korupsi juga merupakan satu budaya bagi orang-orang yang terus-menerus berusaha memenuhi keinginan pribadi ataupun kelompoknya dengan mencuri atau mengambil sesuatu (uang atau barang) yang bukan miliknya.

Jika ditelisik dari aspek originalitas dari makna kata budaya yang dalam bahasa sangksekerta berasal kata budayah yang merupakan turunan dari kata budhi yang berarti akal dan budi. Maka pantaslah korupsi adalah suatu “budaya” yang dihasilkan oleh akal dan budi para pencuri uang rakyat. Jika konsekuensi logisnya budaya entah yang baik ataupun yang jahat selalu diwariskan, tepatlah pertanyaaan mengapa korupsi belum berakhir? Karena bagi para pencuri uang rakyat dan pencipta kekaosan, korupsi adalah satu budaya yang harus dipelihara bahkan diwariskan.

Korupsi yang oleh penulis selalu menggandeng streotipe”bahaya dan budaya” merupakan hasil ketidakmampuan para pencuri uang rakyat (eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lainnya yang telah tersandung kasus korupsi ataupun yang “berpotensi”) dalam berpikirjernih ketika diperhadapkan dengan fakta nilai demokrasi dan jati diri mereka sebagai penyambung lidah rakyat. Kemerosotan nilaimoralitas juga menjadi penyebab mengapa bagi koruptor, korupsi adalah sebuah pencapain kebahagian (eudaimonia) terbesar dalam hidup mereka.

Seperti yang telah disampaikan bahwa hukum tidak lagi cukup mengatasi realitas korupsi yang terus menggerorgoti bangsa ini. Jika muara penegakan hukum harus berakhir di rutan Suka Miskin yang menjadi “surganya” para koruptor. Pada tataran moral, peran hati nuranipun seolah hanya sebuah gaungan pengihibur dalam kaca mata spiritual, namun hampa dalam realitas. Korupsi telah dan akan terus menggerus nilai-nilai moral dalam hidup bermasyarakat. Orang tidak lagi menjadikan budaya malu sebagai pegangan untuk meminimalisir bahkan menghilangkan tendensi untuk mengambil sesuatu yang bukan miliknya.

Dalam kaca mata publik korupsi tidak hanya menggelitik logika kaum terpelajar, namun semua elemen masyarakat. Maka konsekuensi logisnya adalah memerangi korupsi tidak hanyalah cukup diembani oleh KPK, yang sejauh ini KPK adalah musuh para koruptor.Namun penulis mengajak kita semua, masyarakat yang sayang akan negeri ini harus menjadi “KPK” bagi para koruptor itu sendiri. Jika mereka (koruptor) menjadi ancaman atau bahaya bahkan budaya itu sendiri bagi bangsa ini, maka KPK ataupun masyarakat Indonesia lainnya harus menjadi ancaman dan bahaya bagi koruptor itu sendiri, yakni dengan cara mengedepankan nilai kejujuran, intergritas diri, demi keutuhan dan kesejhateraan semua masyarakat Indonesia.

(Penulis adalah penghuni Seminari Hati Maria Claretian Kupang)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!