Jabatan Kepsek Ditawar Rp 30 Juta – Timor Express

Timor Express

KUPANG METRO

Jabatan Kepsek Ditawar Rp 30 Juta

ILUSTRASI: NET

JEFRI RIWU KORE.Wali Kota Kupang (“Saya dengar bahwa ada oknum-oknum yang memberikan janji kepada ASN bahwa jika ingin menempati jabatan tertentu harus membayar sejumlah uang.”)

Wali Kota Janji Pecat yang Terlibat

KUPANG, TIMEX-Praktik jual jabatan diduga kuat terjadi dalam mutasi di Pemkot Kupang. Bahkan diduga sudah terjadi menjelang mutasi perdana beberapa waktu lalu. Salah satu alasan penundaan mutasi mendadak itu diduga karena wali kota mengetahui praktik jual jabatan ini.

Informasi yang dihimpun koran ini, menjelang mutasi pertama lalu, beberapa jabatan terutama kepala sekolah dibayar Rp 10 juta hingga Rp 30 juta. Karena itu, Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore mewanti-wanti untuk mutasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Yakni mutasi sekitar 60 kepala sekolah.

Jefri menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada pejabat atau oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti mempercayai oknum-oknum tertentu untuk memberikan sejumlah uang agar bisa menduduki jabatan tertentu.

“Saya dengar bahwa ada oknum-oknum yang memberikan janji kepada ASN bahwa jika ingin menempati jabatan tertentu harus membayar sejumlah uang. Saya tegaskan lagi bahwa jika terbukti maka saya akan berikan sanksi tegas dan langsung pecat,” kata Jefri Riwu Kore kepada koran ini, Sabtu (12/1) di SMPN 11 Kupang.

Wali Kota mengatakan, mutasi kedua ini semuanya sudah diserahkan ke Wakil Wali Kota untuk menyusun drafnya. Sehingga tidak ada satu orang pun yang dapat merubah draf yang sudah dibuat. Dia mengatakan, draf itu sudah dibuat sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

“Jadi tidak ada orang lain yang berwenang untuk memberikan jabatan kepada orang tertentu. Semuanya harus sesuai aturan.  Kepada ASN agar jangan sekali-kali percaya oknum yang mengatasnamakan Wali kota dan wakil wali kota, datang dan meminta uang untuk membayar jabatan,” ujarnya.

Jefri menegaskan, jika terbukti ada yang memberikan uang kepada oknum tertentu maka akan diproses secara hukum. “Kami tidak main-main, kami mau pemerintahan Kota Kupang ini bersih. Apalagi terkait bayar-membayar. Jabatan diberikan karena memang orang itu mampu bekerja dengan baik dan punya kemampuan. Bukan karena berapa besar yang dibayarnya,” Ungkapnya.

Informasi yang diperoleh koran ini, ada oknum yang berkeliaran yang meminta sejumlah uang kepada beberapa pejabat dengan besaran uang dimulai dari Rp 10 juta sampai Rp 30 juta.

Sementara terkait jadwal mutasi, Wali Kota kembali menegaskan bahwa mutasi akan dimulai dengan kepala SD dan SMP,  selanjutnya eselon II dan lelang jabatan untuk eselon II yang masih kosong juga mutasi eselon III dan IV.

“Untuk eselon II, kami masih menunggu hasil konsultasi Wakil Wali Kota ke Komisi Aparatur Sipil Negara, hasilnya seperti apa kami belum tahu karena pak wakil belum kembali,” ujarnya.

Mutasi Pemprov

Sementara itu, proses mutasi juga saat ini sedang dilakukan Pemerintah Provinsi NTT. Tim asesor dari pemerintah Provinsi NTT dan Jawa Barat sedang merekap dan mengumpulkan hasil ujian Computer Assisted Test (CAT) 1.037 pejabat eselon III dan IV pemprov NTT.

Ujian yang sudah digelar tanggal 4-10 Januari 2019 itu untuk memetakan kemampuan dan kompetensi para pejabat untuk mempersiapkan mutasi. “Tapi nanti hasilnya hanya untuk konsumsi pimpinan. Gubernur, wagub dan Sekda,” kata Plt Kepala BKD Provinsi NTT, Mulu Blasius kepada Timor Express, Minggu (13/1).

Selain eselon III dan IV, para pejabat eselon II pun harus melalui tahapan tes sebelum dilakukan mutasi. Sebelumnya, pada akhir Desember 2018, lebih dari 20 pejabat eselon II sudah mengikuti uji kompetensi.

“Sekarang eselon II sementara siapkan bahan presentasi di depan panitia seleksi dan wawancara,” sambung Mulu.

Menariknya, jika sebelumnya ansel adalah akademisi, profesional atau pakar dan pejabat di birokrasi, kini panselnya sedikit berbeda. Menurut Mulu, beberapa pansel, misalnya Rektor Undana, Rektor Unwira Kupang dan Ketua Majelis Sinode GMIT.

Ditanya terkait target mutasi, Mulu mengaku belum bisa memastikan. Pasalnya, untuk seleksi eselon II, pansel diberikan waktu sekira dua minggu. Namun semua tergantung dari tahapan yang berlangsung. Jika sebelumnya pejabat eselon II yang hanya bergeser ke OPD lain, tidak perlu mengikuti seleksi. Namun kali ini, semua harus melalui proses tes. (mg25/cel/ito)
`

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!