Lapas Kupang Tampung 217 Pemilih – Timor Express

Timor Express

SUKSESI

Lapas Kupang Tampung 217 Pemilih

REKAM KTP-E.Salah satu penghuni Lapas Kelas 1A Kupang saat rekam KTP-Elektronik di Lapas tersebut, Kamis (17/1).

IST

Bawaslu: Semua Sudah Rekam KTP-E
Dukcapil Jemput Bola sampai Hari ini

KUPANG, TIMEX-Upaya pemenuhan hak-hak masyarakat sebagai pemilih dalam pemilu serentak nasional April 2019 terus dilakukan. Salah satunya dengan menggandeng Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil untuk menggelar perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E) di Lapas Kelas 1A Kota Kupang, Kamis (17/1).

Anggota Bawaslu Provinsi NTT, Jemris Fointuna kepada Timor Express menjelaskan, total penghuni Lapas tersebut sebanyak 618 orang. Penduduk Kota Kupang sebanyak 255 orang. Sementara total yang belum merekam KTP-E sebanyak 57 orang.

“Jadi yang sudah merekam itu sebanyak 160 orang. Sisanya 57 orang itu sudah melakukan perekaman pada Kamis (17/1). Dan, baru 4 dari mereka yang sudah langsung dicetak. Sementara sisanya sedang diproses,” jelas Jemris.

Menurut dia, kegiatan perekaman tersebut merupakan gerakan nasional jemput bola serentak perekaman KTP-E di Lpas/Rutan. Ini sekaligus mendukung terpenuhinya syarat hal lonstitusional narapidana/tahananpada pemilihan umum 2019.

Sebelumnya diberitakan, jelang pelaksanaan Pemilu 2019, upaya perekaman data untuk kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E) terus digencarkan. Khususnya di tempat-tempat dengan angka perekaman KTP-E yang masih rendah. Salah satunya adalah lembaga pemasyarakatan (lapas).

Mulai Kamis (17/1), dinas kependudukan dan catatan sipil (dispendukcapil) di seluruh Indonesia jemput bola secara serentak ke lapas-lapas. Di Jakarta, simbolisasi upaya itu digelar di Lapas Cipinang, Jakarta Timur.

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, upaya tersebut dilakukan untuk menjamin hak konstitusional warga binaan. Sebab, perekaman menjadi syarat mendapat hak pilih. ”Agar seluruh warga binaan bisa menunaikan hak konstitusionalnya pada tanggal 17 April nanti,” ujarnya. Perekaman data juga dilakukan untuk tujuan penertiban. Sebab, banyak narapidana dan tahanan yang belum tertib administrasi.

Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami mengatakan, jumlah narapidana dan tahanan di seluruh Indonesia mencapai 255.051 orang. Terdiri atas 70.862 tahanan dan 184.909 narapidana. Sementara itu, yang tercatat dalam DPT baru 79.763 orang atau 31 persen dari total penghuni. ”Sehingga masih ada 69 persen yang belum terdata dalam DPT,” ujarnya.

Dengan gerakan perekaman nasional di lapas, Sri berharap ada percepatan. Dengan demikian, pada pemilu 17 April mendatang, semua narapidana dan tahanan bisa menggunakan hak pilih. Agar upaya tersebut efektif, pihaknya pun mendukung penuh. ”Menyiapkan ruangan, ruang data. Menyiapkan daftar nama yang akan melakukan perekaman KTP-E,” imbuhnya.

Ketua KPU Arief Budiman menambahkan, narapidana atau tahanan yang belum terdata dalam DPT tidak perlu khawatir. Sebab, masih ada mekanisme daftar pemilih khusus (DPK).
”Kemudian, warga di tempat-tempat tertentu seperti di lapas ini. Maka, ada mekanisme daftar pemilih tambahan,” ujarnya.

Arief juga menjelaskan, di setiap lapas yang memenuhi syarat jumlah pemilih, akan didirikan tempat pemungutan suara (TPS). Sementara itu, untuk lapas atau rutan dengan penghuni sedikit, misalnya hanya 10–30 tahanan, warga binaan bisa diikutsertakan di TPS sekitar.

Mengenai dapil, lanjut dia, itu bergantung alamat tempat tinggal yang terdaftar. Jika warga Jakarta dan tinggal di lapas Jakarta, yang bersangkutan dapat surat suara untuk dapil DKI Jakarta. ”Kalau tidak, mereka hanya mendapat surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden,” pungkasnya.(jpg/cel)

 

Hasil Pemetaan Potensi Kerawanan Logistik Pemilu 2019

Di Perusahaan Percetakan/Produsen

Aksi terorisme

Sabotase proses produksi

Pencurian

Kebakaran

Kerusakan dalam proses pencetakan

Di Gudang Penyimpanan

Aksi terorisme

Aksi pembakaran/kebakaran

Pencurian

Perusakan gudang

Saat Distribusi Logistik

Aksi terorisme

Blokade jalan

Kecelakaan lalu lintas

Bencana alam banjir dan longsor

Pencurian dan perampokan

Saat Pemungutan Suara

Aksi terorisme

Sabotase proses pemungutan suara

Unjuk rasa

Keributan dan perkelahian

Keterlambatan pengiriman logistik

Intimidasi terhadap penyelenggara pemilu

Rusaknya logistik

Tertukarnya surat suara

Sumber: Mabes Polri



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!