16 ASN Dipecat – Timor Express

Timor Express

FLORES RAYA

16 ASN Dipecat

BORONG, TIMEX – Sebanyak 16 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur (Matim) dipecat. Mereka adalah mantan nara pidana yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi (Tipikor).

Dari jumlah yang ada, dua orang diantaranya pejabat eselon II. Mereka diberhentikan pada pertengahan Desember 2018 lalu, dengan SK pemecatan dari Plt Bupati Matim, Agas Andreas yang menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, Men PANRB dan kepala BKN. Informasinya, ada upaya hukum dari 16 ASN dengan menggugat keputusan tersebut.

“Ada 16 orang ASN mantan napi Tipikor yang diberhentikan pertengahan Desember 2018 lalu. Ini menyusul perintah atas SKB yang mewajibkan kepala daerah untuk menerbitkan SK pemberhentian. Saya dengar, mereka ada upaya hukum atas keputusan ini,” terang Plt Sekda Matim, Fansi Jahang yang ditemui Timor Express di ruang kerjanya, Senin (21/1).

Fansi menjelaskan, Pemkab Matim mendukung upaya hukum yang dilakukan 16 ASN yang diberhentikan. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Matim siap digugat. Sebab intinya, mereka diberhentikan atas perintah dari pemerintah pusat melalui SKB. Bukan atas usulan dari Pemkab Matim. Jika kepala daerah tidak ikuti SKB itu, maka akan dipanggil ke Jakarta.

Dalam SKB itu juga mengingatkan kepala daerah agar pemecatan ASN mantan napi koruptor, paling lambat 31 Desember 2018. Sehingga 16 ASN mantan napi koruptor, mulai 1 Januari 2019 sudah tak diberikan lagi gaji dan hak-hak keuangan lainnya. Dua pejabat eselon II yang ikut dipecat, yakni Staf Ahli Bupati, Ignas Tora dan Kepala Dinas Kesehatan, Philipus Mantur.

“Jujur, kita menghormati SKB tiga menteri. Tapi kita juga mengakomodir apa yang menjadi keluhan kawan-kawan ASN dan pihak keluarganya. Banyak orang yang bertanya ke kita, kenapa terjadi seperti ini? Karena keputusan ini berlaku mundur. Kita hanya menjawab, daerah diperintah untuk ikuti SKB,” ujarnya.

Sejumlah ASN di Kabupaten Matim kepada Timor Express berpendapat, pemecatan ASN sama halnya dengan membunuh ASN dan keluarganya. Pasalnya, jika diberhentikan, maka anggota keluarga dipastikan akan telantar dan anak-anak akan putus sekolah lantaran kehilangan penopang hidup. Pertanyaannya, apakah mereka semua benar-benar bersalah.

“Ada yang terlibat kasus karena direkayasa dan dikriminalisasi. Terkadang mereka hanya terikutkan saja, akibat jabatan yang diembannya. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tidak melakukan apa-apa karena jabatan mereka dipenjara. Istilahnya mereka bukan pelaku utama, hanya orang yang terseret karena jabatan saja,” keluh sejumlah ASN yang enggan sebut nama.

Kata mereka, pemecatan ASN memberikan dampak buruk pada ASN aktif. Mereka merasa ketakutan memegang jabatan terutama sebagai, PPTK, panitia lelang, panitia peneliti kontrak, panitia PHO/FHO, bendahara serta jabatan-jabatan lainnya seperti bidang keuangan dan pembangunan. Apalagi, keputusan yang ada berlaku mundur.

“Tentu dengan adanya pemecatan ini, akan memberikan dampak ketakutan yang luar biasa bagi ASN yang sedang bekerja. Kita berharap upaya hukum dari 16 ASN ini di PTUN, bisa diterima. Jika ASN tetap dipecat, dijamin semuanya akan takut, tidak ada lagi yang mau memegang jabatan. Apalagi yang kasusnya tahun 2000-2005, pecatnya di tahun sekarang. Mending dipensiunkan atau tidak boleh diberi jabatan selama jadi ASN aktif,” ujar mereka.

Dalam kasus ini, kepala daerah yang merupakan pejabat pembina kepegawaian dipaksa oleh pemerintah pusat untuk menghukum ASN aktif yang pernah terlibat korupsi. SKB bukanlah bagian dari peraturan perundang-undangan, sehingga tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk memecat orang. (krf3/ays)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!