Seluruh Usulan DOB NTT Parkir di Kemendagri – Timor Express

Timor Express

SUKSESI

Seluruh Usulan DOB NTT Parkir di Kemendagri

FOTO Tjahjo Kumolo

Termasuk dalam 314 Calon DOB
Kendala Anggaran jadi Sebab Utama

JAKARTA, TIMEX-Usulan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), merupakan hak konstitusional tiap daerah. Karena pemekaran adalah upaya untuk memotong rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat.

Namun, keterbatasan angggaran negara menjadi kendala, sehingga usulan DOB beberapa tahun belakangan, tidak bisa diproses. Bahkan parkir di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dan berdasarkan data yang diperoleh Timor Express dari Kemendari, sebanyak 314 usulan DOB sudah diterima. Dan, delapan di antaranya merupakan calon DOB yang diusulkan oleh pemerintah Provinsi NTT. Kedelapan calon DOB tersebut, yakni tujuh kabupaten dan satu kota.

Namun Kemendagri belum merespon usulan DOB tersebut. Salah satu faktor penyebab utamanya karena kendala anggaran. Selain karena faktor pembentukan daerah persiapan, DOB harus siap melaksanakan pemerintahan dan pembangunan secara optimal serta kesiapan sumber daya manusia (SDM). Dan hingga saat ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mencabut moratoriun pemekaran DOB sejak diberlakukan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo Kamis(24/1) di Jakarta menegaskan, hingga saat ini pemerintah pusat masih tetap memberlakukan moratorium pemekaran DOB. “Banyak hal yang dipertimbangkan kenapa moratorium pemekaran belum dicabut. Prinsipnya, moratorium bertujuan agar pemekaran sebuah daerah tidak asal dimekarkan. Tapi harus dikaji dan telaah secara mendalam,” tegas Tjahjo.

Usulan DOB, kata Tjahjo merupakan hak konstitusional daerah. Namun persiapan untuk membuat daerah otonomi baru memerlukan anggaran sebesar Rp 300 miliar per kabupaten/kota. Untuk memekarkan 10 saja dari 314 usulan DOB membutuhkan dana yang sangat besar. “Jangan hanya dilihat dari aspek pembangunan pemerintahannya saja. Masih ada aspek lain yang harus dipertimbangkan secara matang juga,” ujar politikus PDIP ini.

Tjahjo mengaku tak ingin ambil risiko. Untuk sementara harus ditunda proses usulan 314 DOB. Semua punya hak yang sama. Saat ini terdapat 514 kabupaten/kota di Indonesia dari 34 provinsi. Dan, hampir 80 persen anggarannya itu dari pemerintah pusat. Apalagi ditambah 314 daerah baru. Selain itu, harus memperhatikan persiapan SDM. Belum lagi harus dibangun polda sampai ke polsek-nya, Kodam atau Kodim sampai bawahnya. Pangkalan angkatan dan sebagainya. “Ini harus dicermati dengan baik,” terang Tjahjo.

Dia akui, Kemendagri juga memahami argumen perjuangan pemekaran DOB, yakni untuk percepatan pembangunan dan pelayanan publik. Namun harus dirasionalisasi dengan kemampuan pembiayaan dan SDM yang ada. Usulan DOB yang mencapai 314, semua aspirasi sah masyarakat dan daerah yang tentunya diiringi semangat ingin mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri terus mengkaji dan mendengar aspirasi daerah. Baik dari DPD dan DPR serta aspek-aspek lain seperti anggaran untuk DOB,” tandasnya sembari menegaskan, hingga saat ini belum dipastikan kapan pemerintah mencabut moratorium pemekaran DOB. (gat/fin/cel)

 

8 Calon DOB dari NTT

1.Kabupaten Adonara dari Kabupaten Flores Timur
2.Kota Maumere dari Kabupaten Sikka
3.Pantar dari Kabupaten Alor
4.Amanatun dari Kabupaten Timor Tengah Selatan
5.Amfoang dari Kabupaten Kupang
6.Pahunga Lodu,
7.Sumba Selatan,
8.Sumba Timur Jaya. Ketiganya dari Kabupaten Sumba Timur



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!