ICW Siapkan Info Rekam Jejak Caleg – Timor Express

Timor Express

SUKSESI

ICW Siapkan Info Rekam Jejak Caleg

ILUSTRASI /NET

Incumbent Serahkan LHKPN Paling Lambat Maret

JAKARTA, TIMEX–Masih adanya caleg yang belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) membuat Indonesia Corruption Watch (ICW) mengambil sejumlah langkah. Salah satunya, menelusuri siapa saja para caleg yang masih bandel tersebut. Khususnya para caleg yang berstatus petahana.

Saat ini ICW menyusun informasi terkait para caleg yang akan bertarung pada pemilu tahun ini. “Nanti, Februari, kira-kira tanggal 14 atau 15, kami launching, Namanya, rekamjejak.net,” terang Koordinator ICW Adnan Topan Husodo saat dimintai konfirmasi Selasa (29/1).

Website itu akan berisi informasi para caleg di seluruh Indonesia. Baik di level DPR, DPRD, maupun DPD. Termasuk di dalamnya para caleg petahana yang, menurut Adnan, rekam jejaknya lebih mudah ditelusuri. “Yang paling mudah, incumbent ini melaporkan LHKPN secara rutin atau tidak,” lanjutnya.

LHKPN memang menjadi salah satu persoalan serius dalam pemilu. Menurut Adnan, KPK sudah mengeluhkan minimnya kesadaran para caleg menyerahkan LHKPN. Khusus untuk caleg petahana, pihaknya akan menunggu hingga deadline 1 Maret mendatang. “Setelah 1 Maret, kami akan bisa bilang, ini lho orangnya yang tidak mau setor LHKPN,” tutur Adnan.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman menyatakan bahwa pihaknya sebenarnya mengantisipasi hal itu sejak awal. Dalam rancangan peraturan KPU, para caleg diminta untuk setor LHKPN lebih awal. Namun, terjadi dinamika dalam pembahasan regulasi itu. “Akhirnya disepakati nanti kalau terpilih (baru menyerahkan),” terangnya saat ditemui di gedung RRI kemarin.

Saat ini pihaknya hanya bisa mengimbau para caleg agar segera menyetorkan LHKPN ke KPK. “Tapi, yang sedang menjabat seharusnya segera menyerahkan itu (LHKPN. Deadline-nya 1 Maret mendatang,” ujarnya.

Caleg nonpetahana diberi tenggat tiga hari sebelum pelantikan. Caleg yang tidak menyerahkan LHKPN tidak bisa dilantik sebagai anggota legislatif bila nanti terpilih.

Di sisi lain, Arief juga menyatakan bahwa KPU tidak bisa menetapkan batasan nominal uang transpor yang bisa diberikan saat kampanye. Hal itu sudah disampaikan kepada Bawaslu. Besarannya sesuai dengan angka satuan di daerah masing-masing. Penetapannya mengikuti keputusan pemerintah daerah setempat.

Menurut Arief, tidak bisa ukuran satu daerah diterapkan di daerah yang lain. Dia juga tidak hafal daerah mana yang nominalnya paling besar. “Tampaknya, kalau uang transpor, Papua itu paling mahal,” ucap mantan komisioner KPU Jatim itu. (byu/c4/fat/jpg/cel)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!