Siap Dana Cadangan Rp 1 M – Timor Express

Timor Express

KUPANG METRO

Siap Dana Cadangan Rp 1 M

Pemkot Segera Keluarkan Status Tanggap Darurat

Terkait KLB DBD di Kota Kupang 

KUPANG, TIMEX – Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang Jeffri Pelt, mengaku dirinya masih menunggu instruksi untuk mengeluarkan status tanggap darurat terkait kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Kupang.

Jeffri Pelt

Jeffri Pelt

“Mekanismenya adalah Dinas Kesehatan harus melaporkan kepada Penjabat Sekretaris Daerah, dan Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya barulah bisa dikeluarkan status tanggap darurat untuk menggunakan anggaran tanggap darurat yang ada di Badan Keuangan Daerah,” kata Jeffri Pelt, saat diwawancarai di Balai Kota Kupang, Kamis (31/1).

Bekas Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang itu mengaku, proses dikeluarkannya status tanggap darurat ini tidak membutuhkan waktu lama.

Setelah dilaporkan ke Penjabat Sekda dan Kepala BPBD, serta disetujui Wali Kota, maka anggaran ini sudah dapat dikeluarkan.

Jeffri mengungkapkan, anggaran dana cadangan yang ada di Badan Keuangan sebesar Rp 1 miliar.

“Besok kami akan rapat dan menetapkan statusnya menjadi tanggap darurat lalu anggaran ini sudah dapat dicairkan,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, dr. Ari Wijana, mengatakan,  semua kajian yang dibuat oleh Dinas Kesehatan akan dibahas lebih lanjut dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Nanti kami akan bertemu dan rapat,  menjelaskan semua kajian yang telah dibuat oleh Dinas Kesehatan, selanjutnya akan diputuskan. Dinamikannya atau keputusannya seperti apa, diputuskan oleh TAPD,” kata Ari Wijana.

Ari Wijana

Ari Wijana

Prinsipnya kata Ari, kajian yang dibuat sesuai hasil rapat dengan Wali Kota dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Wali Kota menurut Ari, sudah menginstruksikan untuk melakukan fogging massal.

Pembelian alat fogging akan segera dilakukan dan nantinya ditempatkan di seluruh kelurahan.

Ari menjelaskan, apabila di TAPD ada perubahan, karena anggaran tanggap darurat yang tersedia hanya Rp 1 miliar, maka bisa didahulukan fogging masal, sementara pembelian alat fogging bisa ditunda. Semua tergantung hasil keputusan rapat bersama TAPD.

“Jadi kita akan ikuti hasil keputusan rapat dengan TAPD, hasilnya seperti apa tentunya akan dijalankan,” terangnya.

Ari melanjutkan, dirinya juga baru saja mengikuti rapat dengan semua rumah sakit di Kota Kupang, baik swasta maupun pemerintah, terkait pelayanan kepada pasien DBD.

Pasalnya, sejak penetapan status KLB DBD di Kota Kupang pada Rabu (23/1), pasien DBD yang masuk atau dirawat di rumah sakit pada 24 Januari dan tidak memiliki BPJS Kesehatan, maka biayanya ditanggung pemerintah daerah,  menggunakan anggaran tanggap darurat tersebut.

“Ini hanya berlaku bagi masyarakat Kota Kupang yang belum memiliki BPJS. Otomatis biaya perawatan di rumah sakit akan ditanggung oleh Pemerintah Kota Kupang,” terangnya.

Ari mengaku, dirinya sudah menegaskan agar semua rumah sakit dapat melayani sesuai prosedur yang berlaku. Semua pasien ini ditanggung di kelas III sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat oleh Dinas Kesehatan terkait penggunaan anggaran tanggap darurat.

“Kita bertindak lebih cepat lebih baik,  karena ini sudah memasuki masa satu minggu setelah ditetapkannya KLB DBD,” ujarnya.

Dia mengaku, Dinas Kesehatan juga tengah berkoordinasi dengan pihak Kesehatan Pelabuhan untuk meminjam alat fogging yang ukurannya besar dan biasanya digunakan dari atas mobil.

“Jadi kami juga rencananya ingin meminjam alat fogging dari Kesehatan Pelabuhan. Alat ini bisa digunakan dari atas mobil, sehingga lebih mudah, petugas bisa menggunakannya dari atas mobil dan menyemprotkannya di lorong-lorong sampai ke rumah-rumah, tentunya kita harus lihat bahannya, apakah sudah ada di Dinas Kesehatan atau tidak. Prinsipnya kami sudah keluarkan surat untuk meminjam,” ungkap Ari Wijana yang juga mantan Kadis Kesehatan Kabupaten Kupang itu. (mg25/joo)

 

Sudah 253 Kasus, Data Kurva Harian Menurun

 

FENTI ANIN/TIMEX.  JAGA POSKO. Petugas kesehatan Puskesmas Kupang Kota siaga di posko DBD, Rabu (30/1).

FENTI ANIN/TIMEX.  JAGA POSKO. Petugas kesehatan Puskesmas Kupang Kota siaga di posko DBD, Rabu (30/1).

 

KUPANG, TIMEX – Data kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Kupang per Kamis (31/1) berjumlah 253 kasus.

Namun angka kasus DBD mengalami penurunan jika dilihat dari kurva harian.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang dr. Ari Wijana, mengatakan, jika dilihat dari kurva harian kasus DBD tiga hari terakhir ini telah mengalami penurunan.

Tiga hari lalu ada peningkatan 20 kasus,  dan di hari kedua terjadi penurunan ke angka 15, dan pada Kamis (31/1) terjadi penurunan lagi ke angka delapan.

“Jadi memang secara kumulatif angka kasus DBD terus naik, tetapi secara kurva harian, kasus DBD mengalami penurunan. Kami akan terus mamantau perkembangannya. Jika dibandingkan tahun lalu, di bulan Februari ada sekitar 66 kasus, sementara tahun ini di Januari sudah ada 253 kasus,” kata Ari.

Dia menjelaskan, sejak ditetapkannya KLB DBD, satu hari setelahnya pada Kamis (24/1), merupakan puncak kenaikan kasus sebanyak 27 kasus.

Dan menurut Ari, secara kumulatif angka kasus DBD akan terus naik namun secara kurva harian angkanya berkurang.

Kota Kupang menetapkan status KLB DBD dengan jumlah kasus 114 kasus pada Rabu (23/1).

Kemudian, pada hari-hari berikutnya secara berturut-turut naik menjadi 141 kasus, 148 kasus, 157 kasus, 175 kasus, 210 kasus, naik lagi menjadi 230 kasus, 245 kasus, hingga Kamis (31/1) menjadi 253 kasus.

Berbagai upaya telah dilakukan Dinas Kesehatan untuk mengurangi dan memberantas sarang nyamuk. Upaya ini dilakukan sampai ke rumah-rumah warga.

“Maksudnya adalah jika kita lihat waktu seminggu ini sejak ditetapkannya KLB,  maka tentunya kasus itu terus naik setiap harinya, rata-rata kenaikan kasus bisa berjumlah 20an kasus. Besok kita akan lihat, apakah ada penurunan kasus perhari. Misalnya hari ini,  kemarin naik 20an kasus,  hari ini hanya belasan kasus saja,  ini yang terus dipantau,” kata Ari.

Orang nomor satu di Dinkes Kota Kupang itu, mengaku,  pelaksanaan fogging massal akan tetap dilakukan selama status KLB itu belum dicabut.

Pasalnya, status KLB hanya bisa dicabut jika kasusnya sudah masuk dalam kurva normal atau 66 kasus ke bawah.

“Pelaksanaan fogging massal ini tergantung status KLB, selama masih dinyatakan KLB maka akan dilakukan fogging masal. Untuk mengetahuinya tergantung petugas surveilance,” terangnya.

Ari berharap, seminggu setelah penetapan KLB ini, maka jumlah kasus DBD akan terus berkurang. Sementara untuk abatesasi dan fogging selektif terus dilakukan.

“Kegiatan seperti kerja bakti kebersihan,  pemantauan jentik nyamuk di rumah warga juga terus kami lakukan,” terangnya.

Terpisah, Direkris Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Kupang,  dr. Marsiana Halek, mengatakan, data terakhir pasien DBD yang dirawat di RSUD S.K. Lerik terhitung Januari 2019, sebanyak 110 pasien, terdiri dari laki-laki 48 dan 62 perempuan.

Dari  110 pasien yang dirawat 96 pasien sudah dipulangkan karena sudah pulih,  sementara 14 lainnya masih dirawat.

“Prinsipnya semua pasien yang datang,  terutama dengan keluhan panas dan gejala lainnya maka dilayani sesuai dengan prosedur yang berlaku,” terangnya.

Terpisah, Kepala Puskesmas Kupang Kota drg. Shintau Ndaumanu, mengatakan, kasus DBD yang terjadi di Puskesmas Kupang Kota ada dua kasus,  yang ada di Kelurahan Bonipoi dan Merdeka.

“Tentunya posko DBD terus berjalan 24 jam, semua staf yang ada diturunkan,  mulai dari pembagian shift posko DBD sampai pembagian abate di rumah warga sekaligus pemantauan jentik nyamuk dan fogging fokus yang dilakukan di wilayah yang terindikasi DBD,” terangnya. (mg25/joo)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!