Dinas P dan K Berhentikan 1.014 Guru – Timor Express

Timor Express

FLORES RAYA

Dinas P dan K Berhentikan 1.014 Guru

=============

BORONG, TIMEX – Dari 1.942 guru bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) di Kabupaten Manggarai Timur (Matim), sebanyak 1.014 orang diberhentikan. Alasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K), karena keterbatasan anggaran.



Frederika Soch

Dalam salinan Kepala Dinas P dan K Kabupaten Matim, Frederika Soch melalui Kepala Bidang PTK, Matias Mingga kepada wartawan di Borong, Senin (4/2) menjelaskan, sesuai dengan DPA Dinas P dan K Matim tahun 2019, biayai insentif guru non ASN seperti Bosda hanya mampu mengakomodir 928 guru.

Di mana, per gurunya dengan nominal sebesar Rp 750.000 per bulan. Dijelaskan, penentuan 928 guru itu berdasarkan analisis kebutuhan guru. Itu dengan cara menegakkan aturan Permendikbud Nomor 16/2017 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru.

Selain itu, Dinas P dan K Matim melakukan sinkronisasi data pokok pendidikan (Dapodik), yang meliputi keberadaan guru ASN dan guru non ASN serta latar belakang pendidikan dan jam mengajar. Juga menganalisis kebutuhan guru di setiap sekolah, baik SD maupun SMP. Tentunya dengan mengecek jumlah guru ASN, jumlah guru non ASN dan jumlah rombongan belajar (Rombel).

Selain itu, basic pendidikan dari guru-guru itu. Dicontohnya, analisis guru SD yang memiliki enam rombel. Berarti kebutuhannya enam guru kelas dan dua guru mata pelajaran. Yaitu, guru agama (S.Ag) dan guru PJOK (S1 Olahraga) serta satu guru ASN kepala UPTD/kepsek. Sehingga, total kebutuhan untuk enam rombel adalah sembilan orang guru.

“Untuk SMP juga sudah ada analisisnya. Sehingga tahun 2019, hanya 928 guru Bosda yang diakomodir dari jumlah sebelumnya 1.942. Artinya, 1.014 guru yang tidak bisa diakomodir lagi dengan dana Bosda,” ujarnya.

Dijelaskan, sebelumnya pada tahun 2018, jumlah guru penerima Bosda dan  guru tenaga harian lepas (THL) di Kabupaten Matim berjumlah 2.637 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 695 orang guru merupakan guru dan mengajar di SDK dan SMPK. Mulai tahun 2019, guru yang mengajar di sekolah swasta tidak bisa dibiayai oleh daerah karena regulasi.

Sejumlah guru Bosda, Ardianus, Ferdy dan Yulianti kepada Timor Express di Borong, Rabu (6/2) mengatakan, keputusan Kadis P dan K Matim sangat tidak bijak. Kata mereka, mestinya perekrutan harus transparan. Misalnya kata mereka, seluruh guru Bosda yang ada harus melalui tes atau ujian untuk merebut 928 jatah guru Bosda.

“Kami nilai, keputusan Kadis P dan K sangat tidak bijak. Kita tidak persoalkan alasan anggaran berkurang, tapi kami mau tanya apa pertimbangan sehingga 928 orang itu tetap jadi guru Bosda. Apalagi ada banyak guru yang diakomodir, masa pengabdian di tahun 2017 dan 2018. Sementara ada banyak yang diberhentikan, mengabdi sejak 2011,” ungkap Yulianti.

Sementara informasi yang diperoleh Timor Express, Rabu (6/2) di SDK Jawang Kecamatan Borong, ada 10 orang guru non PNS yang diberhentikan. Dari 10 guru itu, ada delapan orang guru Bosda dan dua orang guru THL. Alasan diberhentikan dari biaya APBD, karena dilarang oleh regulasi bagi sekolah swasta. (krf3/ays)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!