Timor Express

KUPANG METRO

Pemkot Batal Rekrut PPPK

ILUSTRASI: MARTEN LADO/TIMEX


Alasannya Tidak Ada Anggaran

KUPANG, TIMEX – Rencana pemerintah pusat untuk merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih belum jelas. Pasalnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatut Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) membebankan biaya perekrutan PPPK kepada pemerintah daerah, termasuk gaji dan anggaran seleksi.

Mengkaji hal ini, pemerintah Kota Kupang merasa terbebani dan tidak sanggup jika semua biaya ditanggung pemerintah daerah. Wakil Wali Kota Kupang, Hermanus Man, di Balai Kota, Senin (11/2) mengatakan Kota Kupang mendapat kuota PPPK sebanyak 145 orang. Terdiri dari 129 honorer K2 dan 16 tenaga penyuluh pertanian. “Yang menjadi persoalan adalah anggaran karena pemerintah membebankan kembali kepada pemerintah daerah, sehingga masih harus dikaji dan saya sarankan ke BKPPD agar PPPK tahap I tahun 2019 ditunda atau tidak dilaksanakan,” ujarnya.

Herman mengaku ada dua permasalahan yang dihadapi Kota Kupang yaitu pertama anggaran untuk seleksi PPPK sama sekali tidak disiapkan oleh pemerintah. Kedua, gaji untuk K2 sebanyak 129 orang itu diserahkan ke pemerintah daerah. Masalnya anggarannya juga tidak ada. “Kita tidak memaksakan jika memang kemampuan anggaran pemerintah daerah tidak bisa membiayai. Dan memang saat diputuskan ini, banyak daerah yang tidak menyetujui. Jika memang program pemerintah pusat, maka harusnya dibiayai oleh pemerintah pusat,” ungkapnya.

Ia menambahkan Pemkot Kupang bukan menolak program PPPK, tetapi menolak pembebanan biaya yang diberikan kepada pemerintah daerah. Alasannya keuangan daerah tidak bisa menanggung semua biaya PPPK, baik gaji maupun semua tunjangannya.

Selain itu, kata Herman, semua anggaran sudah diketok di DPRD. “Kita tidak bisa korbankan masyarakat yang jumlahnya 500 ribu orang untuk mengakomodir 129 orang ini. Tentunya masyarakat harus didahulukan,” terangnya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Kupang, Ade Manafe, mengatakan pada tahun 2019 Kota Kupang memilih untuk tidak menerima PPPK. Hal ini sudah disampaikan dalam rapat koordinasi beberapa waktu lalu di Batam. “Sesuai dengan keputusan Menpan RB, tentang pengadaan PPPK tahap I tahun 2019, diminta agar Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini kepala daerah untuk menyiapkan anggaran. Uangnya kami dapat dari mana, sementara sidang anggaran sudah selesai dan sudah ada posnya masing-masing,” ujarnya.

Anggaran yang maksud, kata Ade, disiapkan untuk gaji dan tunjangan bagi peserta yang lulus seleksi serta biaya pelaksanaan seleksi sesuai dengan mekanisme pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kami sudah konsultasi dengan wali kota dan memutuskan agar tahun ini, Kota Kupang tidak menerima PPPK, jika semua anggaran dibebankan kepada pemerintah daerah, sementara keuangan daerah sangat terbatas,” ungkapnya.

Anggota Komisi I DPRD Kota Kupang, Adrianus Talli mengatakan keputusan pemerintah pusat untuk mengakomodir honorer K2 yang tersisa tahun 2010 lalu tentunya baik. Tetapi membebankan pembiayaan kepada masing-masing daerah itu yang harus dipertimbangkan apakah daerah mampu atau tidak membiayainya. “Karena PPPK ini semua gajinya sama dengan ASN, tunjangannya juga, yang berbeda hanya pensiunnya tidak ada. Nah ini apakah daerah mampu atau tidak,” ujar Adi.

Menurutnya, jika Kota Kupang akhirnya menolak dengan pertimbangan anggaran, maka tentunya sudah dipikirkan baik-baik. Apalagi, menurut dia, kegiatan ini juga tidak direncanakan dalam dokumen anggaran 2019 sesuai dengan hasil sidang yang telah disetujui. Sehingga memang langkah untuk pembatalan menjadi solusi yang baik. “Jika memang menggunakan anggaran mendahului tentunya tidak bisa, karena jumlah anggaran yang dibutuhkan mulai dari gaji, tunjangan sampai proses seleksi, tentunya tidak sedikit,” ungkap politikus PDIP ini.

Dia menjelaskan, yang dikhawatirkan adalah ketika semua ini tidak dipertimbangkan secara bijak, akan menjadi masalah di kemudian hari. “Jadi menurut saya patut untuk dipikirkan. Kalau dibebankan kepada pemerintah pusat tentunya pemerintah daerah siap dan bersedia untuk menindaklanjutinya. Tetapi jika kenyataannnya seperti ini, maka tentu akan sangat memberatkan,” ungkapnya. (mg25/sam)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!