Timor Express

KUPANG METRO

Polda Antisipasi Potensi Kerawanan Penyaluran Dana Bansos

RAKOR. Wakapolda NTT Brigjen Pol Johni Asadoma didampingi Kadis Sosial Provinsi NTT Welem Foni saat memimpin Rakor Satgas PAM dan Gakkum Distribusi Bansos di Mapolda NTT, pekan lalu.

DOK HUMAS POLDA NTT

Dari Rakor Satgas PAM dan Gakkum Distribusi Bansos

DALAM upaya mendukung kegiatan pengamanan pendistribusian, penyaluran dan penegakan hukum bantuan sosial (Bansos), Polda NTT bersama Polres jajaran serta instansi terkait menggelar rapar koordinasi.

INTHO TIHU, Kupang

KEGIATAN yang berlangsung pekan lalu itu dipimpin oleh Wakapolda NTT Brigjen Pol Johni Asadoma, dan dihadiri oleh para pejabat utama Polda NTT selaku Kasubsatgas, Kapolres jajaran, dan Kadis Sosial Provinsi NTT Welem Foni.

Turut hadir para Kadis Sosial seluruh kabupaten-kota se- Provinsi NTT, perwakilan Kepala Kantor Cabang BRI NTT, Kepala Cabang BRI se- NTT beserta anggota yang terlibat dalam Satgas Bansos.

Pada kesempatan itu, Wakapolda menyampaikan terkait latar belakang pembentukan Satgas Pengamanan dan Penegakan Hukum Distribusi Bantuan Sosial ini yakni, dibentuk untuk menindaklanjuti penandatanganan Memorandum of Understansing (MoU) antara Kapolri bersama Kementerian Sosial tentang keikutsertaan Polri bersama pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan pembagian bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu yang ada di tiap-tiap daerah di Indonesia khususnya di wilayah Provinsi NTT.

Terkait pelaksanaannya, Wakapolda memberikan beberapa penekanan agar menjadi perhatian, di antaranya, potensi kerawanan penyaluran dana Bansos, program kegiatan dari Satgas Bansos, sasaran prioritas Satgas Bansos, pendampingan program Bansos BPNT dan PKH baik di tingkat kabupaten-kota, kecamatan dan ditingkat desa, tidak adanya pemotongan akan hak-hak penerima bantuan sosial.

Selain itu, jenderal bintang satu itu juga mengingatkan akan kewajiban dari masing-masing Subsatgas untuk memberikan laporan harian yang disertai dengan dokumentasi serta bagi seluruh Satgasres untuk melaporkan data mitra-mitra di lapangan ke Satgasda.

“Anggota yang ditugaskan diharapkan agar memberikan peringatan dan informasi pada mitra kita dari Dinas Sosial baik dari tingkat desa sampai dengan kabupaten dan BRI mengenai bahaya dari penyimpangan yang akan dilakukan,” harap Wakapolda.

Sementara itu, Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol Jules Abraham Abast, selaku Kasubsatgas Media, menyampaikan terkait kontak informasi dan pengaduan agar segera dibuat sehingga setiap informasi dan pengaduan dapat tersampaikan.

Jules juga mengharapkan agar Dinas Sosial mendata dan menyerahkan nama-nama para pendamping baik dari tingkat kabupaten-kota, kecamatan dan desa. (*/joo)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!