Camat Intervensi Anggaran, Tidak Jalankan Kewajiban – Timor Express

Timor Express

HUKUM

Camat Intervensi Anggaran, Tidak Jalankan Kewajiban

SAKSI. Kepala Desa Gurimonearu Dominggus Ratu dan Bendahara Desa Wadu Goa saat bersaksi di ruang sidang Pengadilan Tipikor Kupang, Selasa (12/2).

INTHO HERISON TIHU/TIMEX

Dugaan Korupsi di Sabu Raijua

KUPANG, TIMEX – Majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang kembali menggelar sidang perkara dugaan korupsi dana pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Sabu Raijua (Sarai) Tahun Anggaran 2014 dengan terdakwa Ir. Marianus Martinus Raja Thalo.

Sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi tersebut dipimpin oleh Hakim Ketua Y. Teddy Windiartono, S.H.,M.Hum., didampingi Hakim Anggota Ikrar Nieka Emlya Fau, SH.,MH., dan Ibnu Kholik, SH., MH., berlangsung lancar.

Sementara terdakwa pada kesempatan tersebut didampinggi penasihat hukumnya Rudianto Tonubesi dan Yulius Riwu.

Sidang yang digelar pada Selasa (12/2), tersebut menghadirkan empat orang saks, yakni Dominggus Ratu selaku Kepala Desa Gurimonearu dan Bendahara Wadu Goa, Kepala Desa Daieko Hermanus Lodowati, dan Kepala Desa Lobohede Dikson Haupia.

Dari kempat saksi yang dimintai keterangan secara terpisah itu, saksi Dominggus Ratu selaku Kepala Desa Gurimonearu menjelaskan pada tahun 2014, Pemkab Sarai mengalokasikan anggaran melalui APBD II untuk pemberdayaan masyarakat.

Setiap desa dikucurkan anggaran sebesar Rp 100.000.000, sehingga dirinya sebagai kepala desa diinstruksikan oleh camat untuk pengadaan ayam buras.

Dirinya sempat keberatan, namun karena diancam untuk melaporkannya kepada bupati sehingga dirinya terpaksa menerima anggaran tersebut dan digunakan sesuai dengan instrusi dari camat yang saat itu di jabat oleh terdakwa.

“Dalam pertemuan kami, saya sempat protes, namun saya akan diadukan dengan alasan tidak mendukung program bupati sehingga dengan terpaksa saya ikut,” beber saksi.

Dana yang dikirim langsung dari rekening Pemkab Sarai ke rekening desa itu dianggarkan untuk beberapa item pengadaan, seperti mengadaan bibit ayam buras, pakan, vaksin dan pengadaan kambing.

Dikatakan, pengadaan ayam buras ini merupakan program dari camat sehingga disuruh untuk melakukan pengadaan.

Namun saksi mengaku dirinya sebagai satu-satunya kepala desa yang menentang untuk tidak mengadakan ayam buras tersebut, namun karena kala jumlah sehingga kesepakatan tersebut tetap dilaksanakan.

“Dari 100.000.000 itu pengadaan bibit ayam untuk 5 kelompok. Satu kelompok 12 orang dan akan dibagi per anggota 6 ekor ayam. 1 ekor ayam jantan dan 5 ekor ayam betina dengan total anggaran sebanyak Rp 52.750.000. Selain itu pengadaan pakan sebayak Rp 37.000.000 lalu vaksin Rp 6.200.000, sementara uang sisanya digunakan untuk pengadaan kambing sebanyak 42 ekor,” jelasnya.

Mengenai biaya pengadaan bibit dan pakan, camat mengintervensi agar dirinya yang melakukan pengadaan, sehingga pihak desa telah menyerahkan anggaran pengadaan bibit dan pakan.

Sedangkan vaksin diberikan kepada salah satu petugas Dinas Peternakan.

“Itu pun camat yang rekomendasi,” kata kepala desa terpilih periode kedua itu.

Namun yang menjadi persoalannya, setelah diserahkan uang pengadaan kepada camat, ia tidak melakukannya sesuai dengan perjanjian.

“Pak camat tidak mendatangkan bibit ayam buras itu satu kali, namun didatangkan satu-satu dan membutuhkan waktu yang lama. Lebih parahnya sampai sekarang masih pengadaan bibit ayam, masih kurang 72 ekor dan vaksin juga masih kurang,” terangnya.

Sementara Bendahara Desa Wadu Goa, mengaku sebagai bendahara dia pernah menerima uang sebanyak Rp 100.000.000 dari APBD untuk pemberdayaan masyarakat desa.

“Uang tersebut bertujuan untuk memelihara ayam dan di desanya mendapat jatah 7 kelompok. Satu kelompok memperoleh 72 ekor ayam buras. Masing masing anggota mendapat 6 ekor. 1 ekor jantan dan lima betina,” jawab Wadu Goa, saat ditanya majelis hakim.

Wadu Goa juga membenarkan sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) yang melakukan pengadaan dari desa, namun camat yang meminta untuk diadakan sendiri.

“Ayam buras yang dipelihara masyarakat, sebagiannya mati sementara yang lainnya hidup dan dinikmati masyarakat,” ungkapnya.

Sedangkan untuk pengadaan kambing sebanyak 42 ekor diberikan kepada 1 kelompok. Dan semuanya sudah diadakan dengan jumlah anggaran mencapai Rp 22.000.000.

“Pengadaan ini kami sendiri yang melakukan,” kata Wadu Goa.

Sedangkan keterangan kedua saksi yang dihadirkan terpisa yakni Kepala Desa Daieko Hermanus Lodowati dan Kepala Desa Lobohede Dikson Haupia juga menyampaikan hal yang sama.

Dikatakan harga bibit ayam buras malah berbeda dari desa mereka dengan desa lainnya. Padahal yang melakukan pengadaan adalah orang yang sama dan juga anggaran yang sama.

Menanggapi keterangan para saksi, terdakwa membantah keterangan para saksi yang menyebut dirinya melakukan intervensi serta tekanan untuk pengadaan bibit ayam buras dan pakannya.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Sarai Ida Made Oka Wijaya, kepada Timor Express, usai sidang, mengatakan, pihaknnya melakukan penahanan terhadap tersangka diduga terlibat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan Bibit Ayam Buras, Pengadaan Pakan, dan Pengadaan Vaksin di Kecamatan Hawu Mehara, Desa Gurimonearu, Desa Daieko, Desa Molie, Desa Tanajawa, dan Desa Lobohede yang bersumber dari Dana Pemberdayaan Kabupaten Sarai Tahun Anggaran 2014.

Saat ini sudah disidangkan sebanyak empat kali dengan jumlah saksi yang telah dihadirkan sebanyak 9 orang.

“Sidang pertama ada 5 saksi dan saat ini tambah 4 lagi jadi total semua ada 9. Namun agenda berikut kita akan hadirkan beberapa saksi lagi terkait kasus ini. (mg29/joo)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!