Tersangka Embung Mnelalete Praperadilan Kejari TTS – Timor Express

Timor Express

RAKYAT TIMOR

Tersangka Embung Mnelalete Praperadilan Kejari TTS

PRAPERADILAN. Pengadilan Negeri SoE saat menggelar sidang praperadilan pemohon tiga tersangka dugaan korupsi embung Mnelalete dengan termohon Kejari TTS, Rabu (13/2).

YOPI TAPENU/TIMEX

SOE, TIMEX – Tiga tersangka dugaan korupsi pembangunan embung Mnelalete, Jefry Un Banunaek, pelaksana proyek, Jemy Benyamin Un Banunaek dan Thimotius Tapatab selaku konsultan pengawas PT Siar Plan Utama Konsultan mengajukan praperadilan terhadap Kejari TTS.

Pengadilan Negeri (PN) SoE menggelar sidang praperadilan dipimpin ketua majelis hakim Musli Harsoni dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli, Rabu (13/2).

Yanto MP Ekon selalu kuasa hukum ketiga tersangka mengatakan, pihaknya mengajukan praperadikan kepada Kejari TTS karena penetapan status tersangka terhadap kliennya tidak memiliki dua alat bukti yang cukup. Pasalnya, kliennya secara administrasi tidak terlibat dalam pekerjaan embung Mnelalete. Selain itu, jaksa juga tidak memiliki dua alat bukti yang cukup terhadap perhitungan kerugian negara. Karena jaksa Kejari TTS hanya menggunakan hasil hitungan sederhana dari Politeknik Negeri Kupang dengan menggunakan asumsi kerugian negara berdasarkan kekurangan item volume pekerjaan kali dengan harga satuan kontrak.

Hitungan sedernaha itu dinilai tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti untuk  menjerat kliennya, karena Politeknik Negeri Kupang bukan lembaga yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai kerugian negara sebuah pekerjaan.

“Persoalan kedua adalah klien kami secara administrasi tidak terlibat dalam pekerjaan proyek. Lalu tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka. Jadi kami berharap hakim menerima permohonan kami, karena penetapan tersangka terhadap klien kami tidak memenuhi dua alat bukti yang cukup,” tegas Yanto.

Saksi ahli yang diajukan pemohon adalah Aksi Sinurat. Dalam keteranganya mengatakan, lembaga audit yang profesional dan independen yang selama ini digunakan hasil rekomendasinya dalam proses hukum adalah BPK. Dalam praktik, memang tidak mutlak perhitungan kerugian negara sebuah item pekerjaan dilakukan BPK, namun dalam kenyataannya banyak pula yang menggunakan lembaga profesional lainnya. Tetapi atas legitimasi BPK sebagai lembaga independen dan profesional dalam hal perhitungan kerugian Negara. Jika demikian, maka dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti yang sah. Sedangkan penetapan tersangka terhadap orang atau objek di luar struktur organisasi, juga dapat dilakukan jika memiliki dua alat bukti yang cukup. Namun jika hal itu tidak dapat dibuktikan, tentu sulit untuk dilakukan.

“Karena penetapan tersangka harus memiliki kolerasi secara administrasi yang sah secara administrasi,” ungkap dosen Fakultas Hukum Undana Kupang dan dosen Pasca Sarjana Undana Kupang ini.

Sementara, Kasi Pidsus Kejari TTS, Khusnul Fuad mengatakan, jika berbicara soal kerugian adalah materil. Karena itu, jika Politeknik Negeri Kupang merekomendasikan bahwa terjadi kekurangan volume, maka tentu terdapat unsur kerugian materil.

“Kami memiliki dua alat bukti yang cukup terkait keterlibatan para tersangka dalam proyek itu,” katanya.

Menanggapi soal lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi perhitungan kerugian negara dapat dikatakan tidak sah, jika dikeluarkan oleh lembaga selain BPK atau lembaga yang direkomendasikan oleh BPK sesuai dengan kesaksian saksi ahli, Khusnul mempersilakan pendapat ahli demikian. Karena, pendapat ahli tidak bersifat mengingat.

“Keterangan saksi ahli kan tidak mengikat. Jadi bisa dipakai hakim untuk memutuskan perkara dan juga tidak bisa dipakai,” pungkas Khusnul. (yop/ays)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!