Timor Express

HUKUM

Volume Pekerjaan Tidak Sesuai RAB

SIDANG. Marselinus Nesanson selaku dosen Teknik Unflor (baju batik) dan Akuntan Publik Dr. M. Achsin (baju putih) saat memberikan keterangan di ruang sidang Pengadilan Tipikor Kupang, Rabu (6/2).

INTHO HERISON TIHU/TIMEX

Korupsi Dana Desa di Kabupaten Manggarai //SUB

KUPANG, TIMEX – Berdasarkan hasil keterangan para saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Manggarai pada sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dana desa di Desa Kakor, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, menyebutkan kerugian negara sesuai hasil audit BPKP senilai Rp 280.347.043.

Sidang lanjutan pemeriksaan saksi ahli yang dihadirkan JPU tersebut menghadirkan Mareselinus Nesanson, dosen Teknik Unflor dan Akuntan Publik Dr. M. Achsin.

Dari fakta persidangan yang sudah terungkap sebelumnya, Dr. M. Achsin mengaku pihaknya melakukan penghitungan keuangan berdasarkan hasil hitungan kondisi fisik pekerjaan dari tenaga teknik yang diterimannya dalam bentuk laporan.

“Dari laporan yang kami terima, dilakukan penghitungan dan menemukan kerugian mencapai Rp 280.347.043.21,” katanya.

Sementara, dalam fakta persidangan menguak beberapa fakta seperti, terdakwa sebelumnya telah mengembalikan keuangan negara kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai.

Menanggapi pengembalian tersebut, Dr. M. Achsin mengungkapkan penghitungan tersebut tidak termasuk uang pengembalian yang dikembalikan terdakwa kepada negara dan pengembalian tersebut tidak termasuk kerugian negara, sehingga dari uang penggalian tersebut akan menguranggi kerugian negara.

Dalam proses persidangan tersebut juga terungkap beberapa volume pekerjaan yang salah hitungan oleh tenaga teknik sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara tersebut.

Saat dimintai tanggapannya terkait pemberian upah kepada pengawas dalam proses pengawasan pekerjaan tersebut namun tidak melaksanakan tugasnya, apakah itu termasuk temuan, Dr. M. Achsin secara tegas mengatakan itu merupakan kerugian negara.

“Hal yang dilakukan itu mengakibatkan terjadinya kerugian negara karena terima upah tetapi kewajibannya tidak dijalankan yang mengakibatkan pada proses pekerjaan yang tidak sesuai RAB,” tegasnya.

Saksi ahli Marselinus Nesanson, dosen Teknik dari Unflor yang diminta melakukan pemeriksaan, mengaku sesuai dengan ruang lingkup pemeriksaan, dirinya mengunakan metode wawancara dan mendapat informasi lalu memeriksa kondisi fisik pekerjaan dengan menggunakan meter.

Marselinus sampaikan, terdapat beberapa item pekerjaan yang diperiksa yakni kondisi pembangunan MCK, namun bangunan tersebut dikerjakan tidak sesuai dengan volume yang tercantum di RAB.

“Kedalaman fondasi bangunan tersebut hanya 20 cm, sementara di RAB kedalaman fondasi harus 25 cm,” jelasnya

Selain itu pekerjaan rabat beton juga dikerjakan tidak sesuai karena di dalam RAB harus dikerjakan 12 cm, sementara di kerjakan hanya 3-4 cm. Dengan pekerjaan tersebut pekerjaannya tidak bertahan lama dan akan mengalami kerusakan.

Lalu ada juga terdapat tembok penahan tanah yang sudah dikerjakan namun volume kerjaan RAB yang seharusnya 48 meter, hanya dikerjakan 11,4 meter.

Pekerjaan saluran juga demikian, dikerjakaan dengan volume yang tidak sesuai 32,68 meter.

“Sesuai dengan hasil pengamatan juga menemukan bahwa proses pekerjaan tersebut lebih banyak pasirnya, sementara kerikil hanya dicampur dengan tanah putih lalu digunakan untuk pekerjaan itu,” ungkapnya.

Marselinus menyampaikan bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan pada tahun 2016 dan baru dilakukan pemeriksaan oleh dirinya atas permintaan pihak kepolisian pada tahun 2017.

Usai melakukan pemeriksaan kondisi fisik bangunan, dirinya membuat  aporan pemeriksaan dan diserahkan kepada Kapolres Manggarai.

Sementara, penasihat hukum terdakwa George Nakmofa, usai sidang, kepada Timor Express, mengatakan, kerugian yang digunakan dalam dakwaan JPU akan dilakukan perbaikan dengan mengurangi angka kerugian sesuai dengan fakta persidangan.

Terdakwa sebelumnya telah mengembalikan uang negara kepada kas negara melalui Inspektorat sebanyak Rp 43.000.000, dan fakta persidangan kekurangan perhitungan volume pekerjaan tembok penahan tanah di Dusun Webarun Rp 7.000.000 dikuranggi menjadi Rp 2.900.000.

“Pengurangan ini disebabkan karena adanya perhitungan pendobelan pekerjaan tembok penahan tanah di Dusun Lemus. Hakim sudah menegaskan untuk dirubah hasil audit kerugian berdasarkan fakta persidangan,” kata George..

Sidang yang melibatkan terdakwa Maria Goreti Kelen yang menjabat sebagai Kepala Desa Kekor ini dipimpin oleh Hakim Ketua Fransis Sinaga, SH., MH., didampinggi Hakim Anggota Ibnu Kholik, SH.,MH., dan Ali Muhtarom, S.H.,M.H.

Terdakwa yang sering disapa Eti ini didampinggi George Nakmofa dan Sarce Saubelan sebagai penasihat hukum.

Kerugian negara yang ditemukan sesuai dengan hasil audit sebesar Rp 280.347.043.21 dari ADD Desa Kakor tahun 2016 sebesar Rp 1.031.014.913 yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp 398.209.979, dana desa sebesar Rp 617.786.695 dan retribusi daerah sebesar Rp 15.018.238.

Kerugian tersebut merupakan alokasi anggaran pembangunan fisik kurang lebih Rp 670.000.000 untuk beberapa item pekerjaan yakni rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 20 unit, pembangnan jalan rabat sepanjang 350 meter yang menghubungkan antara RT 01 dan RT 04 Desa Kakor dengan anggaran sebesar kurang lebih Rp 36.000.000.

Usai pemeriksaan kedua saksi, sidang dinyatakan selesai dan akan dilanjukan pada tanggal 19 Februari 2019 mendatang dengan agenda pemeriksaan terhadap terdakwa. (mg29/joo)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!